KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Akhinrnya Pemkot Surabaya bisa melanjutkan pembangunan angkutan massal cepat (AMC) berupa “trem”.
Hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pendanaan proyek “trem” bukan hanya bersumber dari APBN saja, melainkan sharing dengan APBD.
"Prinsipnya bu wali kota melihat bahwa pendanaan trem tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Sehingga mereka (Kemenhub) menawarkan perbaikan Perpres (Peraturan Presiden) dimana ada sharing pendanaan melalui APBN dan APBD," kata Kepala Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Sonhaji, usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kemenhub di Jakarta, Jumat(25/11/2016).
Menurut dia, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang ikut juga dalam rapat koordinasi dengan Direktorat Jendral Perkeretaapian di Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta, mengatakan pihaknya meminta waktu untuk berkoordinasi dengan internal Pemkot dan DPRD Surabaya. "Bu wali minta waktu untuk koordinasi sampai minggu depan," ujarnya.
Koordinasi di internal perlu dilakukan agar tidak salah langkah dan juga mengetahui besaran yang tepat untuk sharing pendanaan. Agus mengatakan sharing pendanaan trem, tidak bisa disamakan dengan sharing pembanguan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta.
Diketahui, MRT di Jakarta perbandingan penggunaan anggarannya adalah 51 persen APBD dan 49 persen APBN. "Saya pikir tidak bisa disamakan. Antara Jakarta dan Surabaya itu berbeda. APBD Jakarta di atas Rp70 triliuan lebih, sedangkan Surabaya hanya Rp8 triluan," katanya.
Apabila model pembagiannya meniru Pemda DKI Jakarta, maka APBD akan habis terkuras untuk pendanaan trem. "Makanya ini yang akan kita bicarakan di internal pemkot dan DPRD Surabaya. Kira-kira model sharing yang seperti apa sehingga tidak menguras APBD," katanya.
Agus mengatakan wali kota menilai sharing pendanaan ini adalah langkah terbaik mengingat tidak adanya anggaran untuk trem Surabaya di APBN. "Apalagi pembangunan trem kan membutuhkan waktu 2 tahun, jadi bisa saja menggunakan multiyears," ujarnya.
Usulan sharing pendanaan ini kemungkinan tidak akan dimasukkan dalam RAPBD 2017, karena menurut Agus, pembahasannya saat ini sudah mencapai tahap akhir. “Kan nanti bisa masuk PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), jadi tidak ada masalah. Intinya yang penting di perpres berbunyi sharing pendanaan APBN-APBD," katanya.
Hal sama juga dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Irvan Wahyu Drajad. Ia mengatakan ada revisi Perpres tentang percepatan pembangunan kerata api trem di Surabaya. "Kemungkinan penyertaan modal atau sharing dengan anggaran APBD," katanya.***3***
Sementara sebelum berangkat, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini usai menerima tim independen refromasi birokrasi, Kamis(24/11/2016), memang sempat menyatakan, bahwa pendanaan ‘trem’ tidak hanya bersumber pada APBN saja. Namun sumber pendanaan lain akan di create untuk mewujudkan proyek AMC ini.
“Kalau hanya APBN, saya kira masih kurang, makanya saya akan menghitung kekuatan APBD Surabaya untuk bisa sharing pendanaan proyek trem. Atau kita bisa bekerjasama dengan Pemerintah Jerman untuk memberikan pinjaman,” jelasnya.(arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar