KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bersedia melakukan apapun untuk memperjuangkan nasib sekolah tingkat SMA dan SMK yang akan dikelola oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur, ditahun 2017 mendatang.
Walikota Tri Risma kembali menyatakan kekhawatirannya atas program pendidikan gratis selama 12 tahun, yang selama ini di rintis oleh Pemkot Surabaya akan berantakan, pasca Gubernur Jatim menolak permintaannya, agar pemkot bisa menyalurkan dana bantuan operasional sekolah(Bopda) secara langsung ke para siswa SMA/SMK ditahun mendatang.
“Apapun saya akan kerjakan untuk mengembalikan hak pengelolaan Sekolah SMA/SMK kembali dilimpahkan ke Pemkot. Disuruh ‘dlosor’ (tiduran,red), nyembah, berdiri dijalan dan puasa diGrahadi, aku jalani asalkan hak itu dikembalikan,” ucap Risma panggilan akrab Walikota, diruangannya, Jumat(9/12/2016) sore.
Risma memaparkan, di tahun 2017 mendatang, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran pendidikan gratis 12 tahun, sekitar Rp. 600 milliar. Dana itu, bukan hanya digunakan untuk men-subsidi biaya operasional sekolah (Bopda), namun juga untuk membiayai uang praktek siswa hingga kesejahteraan para pengajar. Menurut Risma, dana tersebut tersebar di sejumlah SKPD dan siap dikucurkan untuk menjaga kwalitas dan mutu pendidikan di kota Surabaya.
“Biaya yang dikeluhkan para siswa SMA/SMK ini, yaitu biaya praktek sekolah yang tidak tercover Bopda. Aku ini kuatir para siswa dari keluarga yang kurang mampu tidak sanggup membayar dan akhirnya putus sekolah. Banyak siswa dan walimurid yang sambat ke aku soal biaya praktek. Selama ini mereka tidak merasakan karena semuanya dibiayai APBD. Kalau seperti ini, semua kena dampaknya. Para guru nanti juga tak akan mengajar dengan tenang, karena memikirkan siswanya yang tidak bisa ikut praktek, akibat tak ada biaya,” paparnya.
Ia menambahkan, awalnya, pihaknya mencoba melakukan pendekatan ke Pemprov jawa Timur, agar Pemkot tetap bisa menyalurkan dana Bopda secara langsung ke para siswa. Namun hal itu akan sulit terlaksana, karena Pemprov tak mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permintaan tersebut.
“Kita tawarkan kartu pintar untuk menyalurkan bantuan langsung ke para siswa. Tapi itu juga sulit terlaksana. Lalu kita diajak berkonsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama-sama dengan Gubernur dalam waktu dekat ini. Semoga saja ada solusinya,” pungkasnya.(arf)
0 komentar:
Posting Komentar