KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sharing pendanaan proyek angkutan massal cepat (AMC) berupa trem sudah tak menjadi kendala lagi.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan sharing pendanaan APBN-APBD untuk trem di Kota Surabaya sudah dibahas dengan DPRD Surabaya.
"Sudah kita sampaikan dengan DPRD, kalau sudah ada peraturan presiden (perpres) akan dibahas lagi," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Kamis,(1/12/2016).
Menurut dia, sharing pendanaan trem melalui APBN-ABPD tidak masalah. Bahkan World Bank siap membantu memberikan pinjaman untuk pelaksanan pembangunan trem di Surabaya.
"World Bank salah satunya yang mengejar karena evaluasi standar kredit rating kita sekitar Rp300 miliar per-tahun. Artinya kita mampu, tapi kita tidak menyerahkan sepenuhnya, tapi untuk membiayani feeder atau penggantian angkot," ujarnya.
Saat ditanya berapa pembagian pendanaan trem untuk Surabaya, Risma mengatakan semampu kekuatan APBD Surabaya.
"Saat ini belum bisa masuk APBD 2017, tapi kalau ada perpesnya kita masukkan," katanya.
Sharing pendanaan itu bisa masuk perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2017. "Saya kira PAK masih nututi asal tidak molor molor. Yang penting saya sudah minta izin DPRD sambil menunggu perpres," ujarnya.
Ia mengatakan pengerjaan trem tidak mundur, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap minta operasional trem tetap dilaksanakan pada Oktober 2019.
Risma mengatakan pihaknya sendiri akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Kemenhub di Jakarta dalam waktu dekat ini. "Evaluasi dengan Kemenhub kemarin mundur karena kita minta komunikasi dengan DPRD," katanya.
Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan pihaknya saat ini sedang berhitung mana rana pemkot yang dikerjakan dan mana yang pemerintah pusat. "Yang penting payung hukum ada. Kita sedang ajukan revisi perpres terkait dengan sharing pendaaan trem antara APBN dan APBD, setelah itu teknisnya gampang," katanya.
Saat ditanya usulan DPRD Surabaya untuk sharing pendanaan tremyakni 70 persen untuk APBN dan 30 persen untuk APBD, Hendro mengatakan cukup rasional dan bisa terwujud. "Saya kira logis dan wajar, dengan kemampuan hutang bisa pinjam Rp300 miliar. Pada prinsipnya dewan juga setuju hanya sekerang tinggal menunggu teknis dan detailnya," ujarnya.(arf)
0 komentar:
Posting Komentar