KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemkot Surabaya dipastikan belum bisa melaksanakan program voucer pangan masyarakat miskin pemerintah pusat. Sampai dengan sebulan sebelum pelaksanaan program pengganti Beras Rakyat(Rastra) pemerintah pusat belum menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.
Ketua Komisi D, Agustin Poliana, Selasa(17/1) menyebut pelaksanaan voucer pangan masyarakat miskin tersendat belum adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Menurut Agustin, berdasarkan informasi dari Dinas Sosial yang akan menjadi pelaksana program voucer pangan ini, belum ada persiapan dari pihak Pemkot Surabaya akibat aturan yang belum terbit.
“Jadi bagaimana mekanisme lebih teknis pelaksanaan program voucer pangan ini belum terbit dari pemerintah pusat. Padahal harusnya program ini akan bergulir bulan Februari depan,” ungkap Aguistin.
Sampai saat ini, lanjut politisi senior PDIP Surabaya ini, mekanisme yang sudah disampaikan pemerintah pusat masih sangat umum, yaitu voucer akan diberikan kepada penduduk miskin penerima program Rastra , Kube, PKA, dan Penerima Bantuan non Tunai yang di Surabaya totalnya mencapai sekitar 72 KK.
Voucer ini, lanjut Agustin akan ditukarkan di toko secara online yang ditunjuk oleh pemerintah daerah masing-masing. “Masalahnya bagaimana mekanisme penunjukkan toko, bagaimana penukaran dan penyaluran anggaran itulah yang belum ditetapkan pemerintah pusat,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Agustin juga meminta agar anggaran Rastra dari Pemkot juga dipertahankan mengingat data dari Bapemas Surabaya masih ada sekitar 114 ribu KK Maskin, sementara yang terkaver pemerintah pusat baru sekitar 72 ribu KK.
“Hingga bagi yang belum terkaver bisa ditangani Pemkot. Jadinya biar adil dan merata,” tambahnya. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar