KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap warganya yang tidak memiliki tempat tinggal tetap diharapkan segera mendaftarkan diri untuk memperoleh rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) ternyata mendapat kritikan pedas dari anggota DPRD Surabaya Vincensius Awey.
Pasalnya kata Awey, pemberian rusunawa terhadap warga surabaya dirasa kurang cocok, sebab warga surabaya ini merupakan tuan dan nyonya di kota sendiri. Seharusnya warga Surabaya memiliki jaminan hidup yang layak dari pemerintahnya dengan memberikan rumah susun sederhana milik (Rusunami)
” Kalau kita biarkan mekanisme pasar itu berjalan, sampai kapan pun yang kasihan adalah anak cucu kita, buat saya mungkin sudah saya siapkan untuk anak saya. Tapi buat yang lain, yang punya satu rumah tinggal, bagaimana anak cucunya, ahkirnya mereka tidak bisa menempati Surabaya. Mereka hanya bisa menempati pinggiran, ketika mereka harus mencari nafkah di Surabaya, mereka perlu biaya transportasi yang cukup besar. Akibatnya apa, biaya operation cosh transportasi sehari-hari menjadi tidak tekor lagi, maka pemerintah untuk ketahanan pangan dan sandang itu tidak cukup, tapi papan dan ini peran pemerintah untuk pengadaan rumah, harusnya yang dipikirkan pemerintah kota harusnya membangun rusunami bukan rusunawa,” terang Awey, Rabu (8/3).
Menurut Awey, ada perbedaan yang sangat mencolok antara rusunawa dan rusunami, bila rusunawa maka selamanya warga surabaya jadi anak kos, sedangkan rusunami itu merupakan sebuah pilihan yang cerdas.
" Kenapa harus rusunami, supaya kalian punya kepemilikan, kalian punya masa depan, istri kalian jadi tenang, ketika suami memiliki satu rumah, dia mikir ketika suamiku harus pulang ke Khalid setidak-tidaknya aku sama anak tidak lagi kehujanan. Jadi, wanita itu lebih senang kalau punya rumah sendiri,” jelasnya.
Lanjut Awey, pilihan pembangunan rusunami itu mudah bahkan tidak membutuhkan biaya yang mahal namun harus ada perencanaan yang matang terutama soal penyiapan lahannya, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan instansi lainnya dan tentunya Presiden RI juga turut campur.
" Tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal, dibangun vertical dengan harga satu rumah Rp 150 juta, itu sudah harga ideal untuk ditengah kota. Persoalannya adalah pemkot belum mampu menyediakan lahan ini, pengembang tidak mampu, sehingga memaksakan dirinya untuk membangun ditengah kota dengan nilai harga ratusan juta kemudian membangun harga yang seratus lima puluh juta tidak akan ketemu. Maka, cara untuk ketemu adalah, pemerintah harus intervensi lahan-lahan yang tidak aktif (tidur) baik milik PT KAI, Perhutani, itulah yang harus duduk bersama dengan Jokowi (Presiden RI) meminta BUMN ini untuk list lahan-lahan yang ada di kota masing-masing, kemudian pengembang suruh bangun, dengan begitu harganya bisa terjangkau, kedua kerjasama dengan perbankan dengan kredit lunak dan itulah peran serta pemerintah, itu harus dilakukan, kalau itu tidak di lakukan dan hanya cuma teriak, bahwa kami harus membangun untuk masyarakat penghasilan rendah itu busyet,” tandasnya. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar