Soal Bangunan SMAN/SMKN Mangkrak, Awey Sebut Walikota Tunjukkan Kenegarawanannya Bukan Egosektoralnya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah bangunan sekolah baru di beberapa kawasan kota di Surabaya yang semua peruntukannnya untuk SMA/SMK saat ini dalam kondisi mangkrak, dan banyak yang mengalami kerusakan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, Senin (13/3) menyatakan, kondisi tersebut terjadi, pasca adanya peralihan pengelolaan SMA/SMk dari pemerintah kota ke Pemprov Jatim, sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Beberapa sekolah yang kondisinya mengenaskan itu berada di kawasan Tengger, Lontar, Benowo, Kali Kedinding,” terangnya.

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, semestinya sejumlah sekolah tersebut segera diserahkan ke pemerintah provinsi untuk dikelola. Menurutnya, meski ada peralihan kewenangan, pengelolaannya tetap berada pada negara. Untuk itu, ia mengkritisi jika pemerintah kota masih tetap mempertahankannya.

“Yang terjadi sekarang sepertinya ada perubahan perencaaan untuk SMP,” katanya.

Padahal menurutnya, berdasarkan kajian akademis awalnya, peruntukkan untuk gedung SMA/SMK, karena sekolah itu di sekitar wilayah tersebut kurang. Apabila dialihkan ke SMP, dikhawatirkan jumlah sekolah tersebut sudah cukup banyak.

“Ini menunjukkan pimpinan daerah ini tidak mencerminkan kenegarawanannya, tapi justru menunjukkan egosektoralnya,” paparnya.

Awey menegaskan, karena peruntukkannnya tak sesuai rencana, maka warga yang tinggal dekat dengan sekolah tersebut tak bisa mendapatykan akses sekolah.

“Di Depan RS BDH sudah dialihkan ke SMP. Di Tengger dan Lontar baru akan dialihkan” katanya.

Anggota Komisi C ini menyayangkan sejumlah gedung SMA/SMK yang pembangunannnya menghabiskan anggaran milyaran rupiah tersebut saat ini kondisinya mengenaskan. Dari pantauannya, beberapa sekolah tersebut justru dimanfaatkan untuk kegiatan maksiat.

“Lebih baik kan dikelola Pemprov agar dikelola dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah mengutamakan kepentingan anak bangsa dari sekedar mengutamakan kepentingan daerah. Pasalnya, negara berkewajiban memberikan pendidikan yang layak bagi warganya. (arf)