Konsep Tol Laut Jokowi, Dharma Lautan Utama Sudah Terapkan Sejak Dulu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PT Dharma Lautan Utama (DLU) menyatakan bahwa konsep tol laut yang digagas Presiden RI Jokowi ternyata sudah sejak lama diterapkan perusahaannya. Sebagai buktinya, DLU telah melayani rute lintasan pelayaran yang dilakukan kapal-kapalnya yakni Sabuk Utara itu dari Sabang sampai Jayapura, Sabuk Tengah itu dari Palembang sampai Fakfak, dan Sabuk Selatan dari sabang sampai Merauke.

"Kesemua lintasan yang dijalankan itu tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah. Semestinya itu yang harus diketahui oleh pemerintah," ujar Direktur Utama PT DLU , EC Erwin H Poedjono, di Surabaya, Sabtu (11/3).

Erwin menjelaskan, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai moda transportasi tol laut maka mendapatkan apresiasi dari pemerintah, bahkan DLU mendapatkan empat kali penghargaan perusahaan angkutan penyeberangan Nasional terbaik pertama yang sudah eksis 41 tahun melayani masyarakat hingga ke pulau-pulau diseluruh nusantara.

Dalam menjalankan operasional, kata Erwin, terdapat surut dalam menjalankan bisnisnya disektor angkutan laut dan penyeberangan tentunya dihadapkan dengan tekanan biaya operasional semakin tinggi akibat kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan dunia pelayaran.

 "Pemerintah sebagai regulator seyogyanya melindungi dua unsur utama dalam pasar angkutan, yakni operator dan konsumen karena kedua faktor itu yang akan menentukan kelangsungan hidup sektor transportasi," kata Erwin.

Menurut Erwin, yang menjadi persoalan adalah, situasi perekonomian yang belum pulih perusahaan pelayaran dihadapkan dengan biaya operasional yang tinggi terutama dengan hadirnya kebijakan PNBP. Dalam situasi seperti ini, lanjutnya, seharusnya ada keringanan bagi dunia pelayaran nasional, seperti biaya kepelabuhanan meningkat hingga sampai 100 persen lebih itu dirasa sangat memberatkan pengusaha pelayaran.

"Seperti kapal seatrial pasca docking dulu tidak kena biaya sekarang sudah dipungut, dan pemeriksaan alat keselamatan kalau service dihitung per unit, contoh ILR per unit 250 ribu," ungkap Erwin.

Demikian juga jasa labuh sandar naik, katanya, ada pungutan biaya pemeriksaan alkes dll. Lebih-lebih jasa layanan kapal yang dipungut BUP cenderung naik secara berkala. Hal itu, lanjut Erwin, seharusnya tidak terjadi. Sebagai perusahaan transportasi laut, Erwin juga mengkalim bahwa yang telah dilakukan DLU merupakan ujung tombak perekonomian dan juga perwujudan nyata dari Tol laut.

"Sebenarnya kami ini sudah menjalankan fungsi tol laut yangmana layanan DLU dilakukan secara cootinue, tepat waktu dan terjadwal yang beroperasi 24 jam sehari meski tidak ada muatan," paparnya.
Maka dari itu, terangnya, konsep tol laut yang cenderung dioperasikan perusahaan BUMN dan BUMD, alangkah lebih bijaknya kalau kesempatan itu juga diberikan kepada pihak swasta yang notabene sudah puluhan tahun mengabdikan diri melayani kepentingan bangsa dengan sepenuh hati.

"Kami berharap perusaha pelayaran swasta yang berkualitas dan terbaik dapat diberikan kesempatan untuk melayani lintas keperintisan dengan mengoperasikan kapal pemerintah," tuturnya. (endi)