KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mengusut tuntas soal adanya pungutan liar di penerbitan Tanda daftar Perusahaan (TDP) senilai Rp 1,8 juta, seperti yang dirilis oleh Komite Pamantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau (KPPOD)
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vincensius Awey mendesak agar tim saber pungli yang dibentuk walikota Surabaya berperan jelas dalam menangani persoalan itu.
" Jangan hanya menjadi lembaga yang tidak berjalan maksimal." tandas Awey.
Awey menambahkan dengan menyandang raport merah dari KPPOD soal pungutan liar seharusnya
jadi peringatan serius bagi pemkot Surabaya yang selama ini selalu mencitrakan diri sebagai lembaga yang berkinerja baik melalui berbagai penghargaan yang sudah diterima.
" Harus secepatnya diluruskan, jangan jadi beban dibelakang hari," ujar Awey.
Sementara itu menyikapi niat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemkot Surabaya/ Eko Agus Supiadi yang akan memperkarakan persoalan ini ke ranah hukum, Awey mengatakan kalau niat itu terlalu emosional seharusnya persolan ini menjadi
bahan intropeksi bagi pemerintah kota Surabaya.
Awey juga mendesak agar KPPOD membuktikan hasil surveynya yang kemudian dilaporkan ke walikota Dari hasil pembuktian itu Walikota nantinya harus mengambil tindakan tegas dan tidak tebang pilih. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar