Jumat, 09 Juni 2017
Jumat, Juni 09, 2017
progresifonline
Metropolis
No comments
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi D DPRD Surabaya mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan edaran atau instruksi kepada perusahaan di Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi D Junaedi menyatakan, paling lambat THR diberikan kepada buruh atau karyawan H-7.
Menurutnya, meski Peraturan Menteri tenaga Kerja No. 6 Tahun 2016 tentang THR, namun pelanggaran masih banyak terjadi. Pasalnya, sanksi yang diberikan sesuai aturan hanya berupa teguran dan denda.
“Jika dilakukan perusahaan dari tahun ke tahun, entah keterlambatan atau tak dikasih harus ada surat pernyataan untuk tak mengulanginya,” terangnya.
Junaedi mengharapkan, ada sanksi social kepada perusahaan yang melanggar ketentuan, dengan dilakukan pemanggilan guna mengetahui alasan keterlambatan atau tak diberikannnya THR. Selanjutnya diumumkan ke public.
“Bila perlu dicabut atau dibekukan perizinannya,” tegasnya.
Ia mengatakan, karena perusahaan adalah mitra. Maka ada hak dan kewajiban yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya. Jika perusahaan tak memberikan, harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada mereka.
“Untuk itu, menurutnya, jika ada aduan dari masyrakat, pihaknya siap menerimanya,” katanya.
Ketua komisi D, Agustin Poliana menambahkan, pemberian tunjangan hari raya kepada para pejerja minimal diberikan 20 hari sebelum hari raya. Pasalnya, agar para pekerja mempunyai persiapan khusus dalam menyambut lebaran.
“Jika ada pengusaha yang belum bayar, Disnaker dan DPRD dengan terbuka menerima aduan mereka,” paparnya.
Agustin mengaku, THR yang diterima pekerja besarnnya satu kali gaji. Mereka yang menerima adalah pekerja yang sudah bekerja minimal 3 bulan.
“Tapi kalau di pemkot, karena statusnya Outsourcing maka gak dapat,” ungkapnya.
Menurutnya, tenaga Outsourcing di pemerintah kota masuk dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi, jika dibutuhkan direkrut, jika tidak resign. Jadi tidak mengikat.
“Bisa 1 bulan, 3 bulan hingga 1 tahun. Jadi gak ada ikatan bayar THR,” tandasnya. (arf)
Related Posts:
Simo Hilir Sering Banjir, Ini yang Akan Dilakukan Risma KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Banjir tahunan di kawasan Simo Hilir menjadi perhatian Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Dalam sidak di kawasan tersebut Risma mencoba mencarikan solusi agar kawasan itu tidak ada banjir m… Read More
Pengecatan Bangunan Tua Oleh Pemkot Tak Mencerminkan Kawasan Heritage KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Program pengecatan bangunan tua di jalan Panggung menuai kritikan anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Vinsensius Awey. Pasalnya warna yang ditonjolkan itu jelas tak mencerminka… Read More
Pemkot Surabaya Kini Memiliki 457 Fasilitas Olahraga KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menambah jumlah sarana dan prasarana (Sarpras) olahraga di Kota Pahlawan. Saat ini, terdapat 457 sarpras olahraga yang tersebar di perkampungan hingga… Read More
Risma Janji Rampungkan Proyek Underpass Bundaran Satelit dengan Libatkan OPD KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, akan membantu pihak kontraktor menyelesaikan pengerjaan proyek underpass bundaran satelit agar segera rampung dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangk… Read More
Pemkot Cirebon Belajar ke Surabaya KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Cirebon beserta jajarannya berkunjung ke Surabaya. Saat menerima kunjungan itu, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan banyak hal tentang system pemerintah yang dijalankan… Read More
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar