KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hingga saat ini tepatnya selasa (6/6/2017) pukul 02.00 Wib penggeledahan rumah Mohammad Basuki, politisi partai Gerinda di jalan Putat Gede 3 Surabaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlangsung.
Dua petugas Brimob masih terlihat tetap berjaga di depan pintu rumah Basuki, meski pagar berwarna coklat tertutup rapat.
Tak satu pun dari petugas brimob itu menjelaskan berapa jumlah petugas dari lembaga anti rasuah yang sedang melakukan penggeledahan di dalam rumah yang paling mentereng di kampung itu.
Sedangkan diluar rumah hanya terdapat satu mobil Innova hitam ber plat W 564 RH, bila disimpulkan maka diperkirakan hanya sekitar 4 hingga 5 orang yang dapat menampung isi mobil tersebut.
Nah, tepat waktu menunjukkan sekitar pukul 02.10 Wib, datang pengemudi ojek online mengantarkan bungkusan yang diduga makanan. Saat ditanya, pengemudi online ini enggan menjawab terlalu banyak ia hanya diminta mengantarkan pesanan 4 bungkusan nasi kotak beserta minumannya.
Seperti diberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dalam gedung DPRD Jatim, Senin (5/6). Kali ini, anggota DPRD Jawa Timur menjadi sasaran penangkapan lembaga antirasuah.
Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan dua staf Komisi B (Ekonomi) DPRD Jatim, Agung dan Santoso. Sedang Mohan (satu staf Wakil Ketua DPRD Jatim) juga ikut diamankan lembaga antirasuah. Selain itu, KPK juga menyegel ruangan pimpinan atau Ketua Komisi B DPRD Jatim, yang selama ini dijaga staf Komisi B.
Informasi kabarprogresif.com menyebutkan, ada lima orang dari KPK mendatangi ruangan Ketua Komisi B. Setelah beberapa lama di ruangan, petugas KPK membawa pegawai staf Komisi B dan ruangan Ketua Komisi B disegel oleh KPK.
Sejumlah sumber di DPRD Jatim menyebutkan, penangkapan terhadap staf DPRD Jatim dipastikan akan merembet pada banyak persoalan di lembaga wakil rakyat Jatim tersebut. Menangapi hal itu, sejumlah fraksi di DPRD Jatim langsung melakukan rapat internal. Mereka terkesan panik dengan penangkapan yang dilakukan KPK, akan merembet pada banyak persoalan di dalam gedung wakil rakyat Jatim tersebut.
Bahkan saat ini beredar informasi bila Penangkapan oleh KPK ini diduga akibat adanya permintaan sejumlah dana terhadap dinas-dinas yang dilakukan oleh Basuki.
Sayangnya, permintaan dana tersebut tak berjalan mulus, para SKPD merasa keberatan sehingga melaporkannya terhadap KPK.
Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Menurutnya informasi adanya permintaan upeti ini didapat langsung saat mengkonfirmasi ke Sekretaris DPRD Jatim dan anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar