KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sikap mokong mulai ditunjukkan para pedagang pasar Tanjungsari 74, pasar Tanjungsari 36, dan Pasar Dupak Rukun 103 Surabaya.
Ini terlihat dari diabaikannya dua surat Peringatan yang sudah dilayangkan oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian (Disperindag) Kota Surabaya terkait ijin berjualan secara grosir.
Agar tak berlarut-larut dan membuat jera maka Disperindag Kota Surabaya terpaksa kembali mengeluarkan Surat Peringatan untuk Ketiga kalinya (SP-3) kepada ketiga pasar tersebut. Selasa, (30/5/2017).
"Sudah mengeluarkan SP sebanyak dua kali. Berikutnya SP-3 tertanggal 16 Juni 2017," kata Kepala Dinas perdagangan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih, saat dengar pendapat di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (19/6/2017).
Menurut Arini, isi surat peringatan itu mengimbau kepada tiga pengelola pasar untuk segera mentaati surat izin yang diberikan oleh Dinas Perdagangan. Terutama poin yang melarang berjualan grosir, karena di lapangan ditemukan para pedagang itu masih berjualan grosir, sehingga mereka melanggar surat izinnya itu.
“Kalau dalam 14 hari tidak ada perkembangan, maka akan dibekukan dan Bantib ke Satpol PP,” kata dia.
Arini memastikan, semua proses yang dilakukannya itu sudah berdasarkan prosedur yang terdapat dalam SOP penertiban Dinas Perdagangan.
“Kami sudah melakukan sesuai SOP, jadi lihat saja nanti, kalau sekarang masih tahap SP-3,” tegasnya.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto yang juga hadir dalam dengar pendapat itu mengatakan pihaknya masih tetap menunggu bantib dari Dinas Perdagangan, terutama setelah SP-3 itu selesai. Sebab, sesuai dengan perwali Satpol PP tidak bisa bertindak lebih lanjut apabila belum ada bantib.
“Benar, kami posisinya tetap menunggu bantib, hal itu sesuai perwali,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Edi Rachmat menegaskan Komisi B DPRD Kota Surabaya terus mendesak Dinas Perdagangan untuk segera mengeluarkan bantib. Sebab, para pedagang di Tanjungsari itu sudah tidak menghiraukan SP-1 dan SP-2 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan.
“Seharusnya para pedagang itu tidak melakukan lagi pelanggarannya, yaitu tidak jualan grosir, tapi ternyata tetap saja. Makanya, kami tetap mendesak kepada Dinas Perdagangan untuk segera ditertibkan,” kata Edi kepada wartawan seusai dengar pendapat.
Edi menjelaskan, persoalan ini kuncinya ada di Arini selaku Kepala Dinas Perdagangan. Sedangkan posisi DPRD Kota Surabaya hanya bisa mendesak dan menekan Arini untuk segera menertibkan peraturan daerah (Perda).
“Ternyata, Arini masih memakai SOP yang melalui SP 1 sampai 3, jadi kuncinya Bu Arini,” pungkasnya. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar