Selasa, 08 Agustus 2017
Selasa, Agustus 08, 2017
progresifonline
Hukum, Korupsi
No comments
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Selain menyoal tentang id card dan tempat transit, Federasi Advokat Indonesia (FAI) juga menyoal tentang pungutan biaya pendaftaran surat kuasa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Ketua FAI, Hendry Rusdianto menyesalkan sikap PN Surabaya yang tidak transparan pada pungutan tersebut. Hendry pun membandingkan sikap transparasi dengan Pengadilan Agama.
"Kalau di PA, jelas bayarnya berapa dan diberi kuitansi, sedangkan di PN Surabaya sudah dipungut tapi tidak diberi kuitansi pembayaran, itu sama saja dengan membiarkan praktek pungli,"cetus Hendry usai menggelar aksi protes ke Ketua PN Surabaya, Selasa (8/8/2018).
Dugaan adanya pungli itu dibantah Ketua PN Surabaya, Sudjatmiko.
"Tidak ada pungli dan semua yang berbentuk pembayaran pasti kita keluarkan kuitansi,"kata Sudjatmiko saat dikonfirmasi.
Dijelaskan Sudjatmiko, sesuai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pendaftaran surat kuasa itu hanya sebesar lima ribu rupiah.
"Ini masukan yang positip, kami akan ingatkan pada petugas terkait masalah ini, tapi saya juga minta agar para pengacara jangan gengsi meminta kembalian kalau uangnya lebih. Lebih baik bayar uang pas, pelayanan juga semakin cepat,"pungkasnya. (Komang)
Related Posts:
Lagi, KPK sut Korupsi e-KTP, PNS Kemendagri DiperiksaKABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Pengusutan itu ditandai dengan pe… Read More
Kepala Disdukcapil Malaka Resmi Ditahan PolisiKABARPROGRESIF.COM: (Malaka) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil) Malaka, Ferdinandus Rame, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.Ia kemudian ditahan oleh pihak Polres Malaka, Sabtu (02/10), sekitar … Read More
Kajari Pringsewu Lampung Tetapkan Satu Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di SekwanKABARPROGRESIF.COM: (Pringsewu) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD setempat.Kejari Peringsewu menetapkan SRW yang merupakan pejabat pelaksan… Read More
Dalami Kredit Fiktif Rp 39,5 Miliar di BTN Cabang Medan, Kejati Sumut Panggil Ahli OJK dan BPKPKABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mendalami kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan dengan agunan 93 Surat Hak Guna Bangun… Read More
Bupati Indramayu Apresiasi Kejaksaan Tangkap Dua Pejabat Pemkab Dalam Kasus Dugaan KorupsiKABARPROGRESIF.COM: (Indramayu) Bupati Indramayu, Jawa Barat Nina Agustina apresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Ia mengatakan hal ini terkait penangkapan terhadap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman d… Read More
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar