KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Vinsensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya mengatakan jika maraknya investasi di Kota Surabaya faktanya berimbas kepada persoalan sosial yang kompleks. Diantaranya soal kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas.
Menurut dia, sebagai kota perdagangan dan bisnis, Pemkot Surabaya sudah harus memiliki kajian yang visioner. Artinya mempertimbangkan dampaknya di masa depan.
“Jangan menganut konsepnya pedagang, yang penting laku dan dapat untung, perkara konsumen ngantri, tidak dapat lahan parkir kendaraan atau berimbas kemacetan dijalan, itu perkara lain, ini tidak visioner,” kritiknya dengan analogi. Selasa (27/9/2017)
Politisi partai Nasdem ini berpendapat jika beberapa SKPD Pemkot Surabaya yang berkaitan dengan perijinan bangunan, masih berkutat kepada soal tumbuhnya investasi.
“Padahal, Kota Surabaya ini sudah masuk dalam tahap penataan. Jadi jangan asal keluarkan ijin, terutama soal Amdal dan IMB. Karena jika tidak, maka dampak sosialnya tidak akan bisa dihindari,” tandasnya.
Dia juga mengatakan, bahwa Kota Surabaya sudah waktunya membuat aturan baku soal bangunan apartemen dan sejenisnya, agar berada di lokasi-lokasi yang dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran.
“Penghuninya akan cukup berjalan kaki jika ingin berbelanja atau pergi ke beberapa perkantoran, dengan demikian trotoar (pedestrian) yang sudah bagus itu berfungsi maksimal, maka stop dulu perijinan untuk high rise building, bila perlu berlakukan moratorium sementara,” tandasnya.
Tidak hanya itu, menurut Awey, Kota Surabaya yang 60 persen areanya adalah perkampungan dengan jalan yang sempit. Maka regulasinya tidak hanya mengatur soal jalur-jalur arteri dan protokol. Tetapi juga untuk perkampungan.
“Mimiliki kendaraan pribadi sudah menjadi style bagi semua orang karena dijadikan simbol kesuksesan, termasuk warga yang berada di perkampungan, sementara akses jalannya tidak memadai, karena mayoritas sempit,” tuturnya
Lanjut Awey, dampaknya, berderet mobil pribadi yang akhirnya terpaksa parkir di jalan umum yang merupakan akses milik publik.
“Ini kan mengganggu, harusnya ini bisa dicegah sejak dini dengan cara membuat regulasi baru,” pungkasnya. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar