KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Benar juga, keberangkatan empat anggota badan anggaran (banggar) yang juga duduk di Komisi C DPRD Surabaya ke Jerman akhirnya terbukti dapat menggoyahkan integritas.
'Hadiah' plesir ke Frankfurt, Jerman tersebut membuktikan adanya dugaan deal-deal agar anggota Komisi C DPRD Surabaya itu dapat 'bersimpuh' di kaki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Komisi C yang membidangi Pembangunan itu kini bagai macan ompong alias tak bertaring dan seganas sebelumnya dengan menolak keras adanya proyek trem.
Malah kini Komisi C DPRD Surabaya itu berputar seratus derajat dengan mendukung rencana pembangunan angkutan massal cepat “trem”, asalkan melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam pengelolaannya.
Ketua Komisi C, Syaifudin Zuhri, Selasa (31/10) menegaskan, pelibatan BUMD dalam pengelolaan moda transportasi trem, agar tidak ada monopoli swasta.
“Kalau BOT (build, operate,transfer) kuatirnya rugi, jika sudah jadi rongsokan diberikan ke kita,” paparnya.
Syaifudin mengharapkan, keterlibatan pemerintah kota tersebut diantaranya dalam pelayanan, system pengawasan , sekaligus transfer pengetahuan dan keahlian.
“Pemerintah punya bargaining karena menaruh investasi,” katanya.
Dengan pelibatan BUMD dalam pengelolaan, menurutnya membuat BUMD mempunyai pemahaman tentang pengelolaan angkutan massal atau bahkan sebagian kebijakan bisa diambil oleh BUMD.
Politisi PDIP ini menegaskan, apabila sekedar menerima pelayanan dari pihak pengelola swasta, pemerintah kota tak punya keberpihakan kepada masyarakat, apabila ada penaikkan harga tiket.
“Karena jika berkaitan dengan transportasi, pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya,” katanya.
Sebelumnya, 23 – 30 Oktober, sebanyak delapan anggota Komisi C DPRD , bersama perwakilan pemerintah kota Surabaya telah melakukan kunjungan kerja ke Frankfurt, Jerman guna mengetahui manajemen dan pengoperasian angkutan massal cepat, berupa trem dan bush way.
Syaifudin Zuhri mengakui, pelayanan trnsportasi massal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan public. Dari pantauan kalangan dewan di Frankfurt, kawasan pemukiman dan perkantoran semuanya terkoneksi dengan angkutan massal. Sehingga ada ketepan waktu.
“Karena semua penjuru dilewati trem dan bushway,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, sebenarnya dari sisi estetika, dengan adanya trem kondisinya terkesan ruwet, karena banyaknya kabel udara dan lajur –lajur khusus angkutan massal. Namun demikian, Syaifudin mengakui, bahwa kesadaran masyarakat di salah satu kota di Jerman tersebut kesadarannya tinggi.
“Penduduknya hanya 200 ribu. Sedangkan kita penataan estetika saja merupakan masalah yang sulit, “ ujar pria yang akrab disapa Ipuk.
Namun demikian, Syaifudin menyebutkan dengan adanya gagasan Walikota Tri rismaharini untuk membangun trem, konsekuensinya membutuhkan penyadaran masyarakat untuk merubah kebiasaan. Sedangkan sisi positifnya, pemerintah kota bisa memenuhi pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana angkutan, terutama untuk ketepatan waktu.
“Di Surabaya jumlah kendaraan sudah tak terhitung , belum lagi urbannya,” paparnya.
Ketua Komisi C ini mengakui, dengan beroperasinya trem, konsekuensinya harus ada pembatasan kendaraan pribadi atau angkutan lain yang melewati sekitar jalur trem pada waktu tertentu. Rekayasa lalu nlintas tersebut diperlukan agar kepentingan masyarakat tak terganggu.
“Ketika tidak ada pembatasan kendaraan bisa crossing sehingga menimbulkan kecelakaan,” tandasnya. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar