KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Juni 2018, Pemprov Jatim membuat program beras bersubsidi (Rasidi). Beras ini dibagikan pada 38 Kabupaten/Kota. Meski bukan dalam kerangka politik, beras bersubsidi ini diperuntukkan untuk 256.971 rumah tangga sederhana dengan anggaran kurang lebih Rp35 miliar.
Gelontoran Rasidi mulai dilakukan Pemprov sejak 6-7 September dengan agenda pembagian kupon pada kecamatan, keluarahan lalu pada warga. kemudian pendistribusian dilakukan pada 9 - 10 September dan mulai dilakukan pengambilan oleh warga pada 12 - 13 September di Kabupaten Tulungagung, berlanjut tanggal 13-14 ke Kabupaten Kediri dan 25 - 29 September di Kota Surabaya.
Setiap KK mendapatkan beras subsidi sebanyak 10 Kilo dengan harga Rp.16 ribu. Sementara Pemprov Jatim membeli beras itu pada Bulog Divre Jatim seharga Rp.95 ribu.
"Pemprov memberikan subsidi sebesar Rp.79 ribu.," ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Sukesi, kemarin lusa.
Menurut Sukesi program ini sebagai kebijakan Pemprov Jatim dalam menanggulangi penurunan daya beli masyarakat, kemudian angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin, keparahan dan kedalaman kemiskinan yang diatas rata-rata nasional.
Sayangnya saat ditanya berapa persentase penurunan daya beli masyarakat, kemudian angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin, keparahan dan kedalaman kemiskinan yang diatas rata-rata nasional Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim itu mengaku tidak hafal. "Waduh saya tidak hapal," tegasnya.
Program ini nantinya akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada September 2017 dan pada bulan Oktober 2018 dengan anggaran Rp35 miliar.
Menariknya meski pembelian beras bersubsidi dengan jumlah yang cukup besar, dilakukan tanpa dengan menggunakan lelang.
"Sesuai dengan pedum (Pedoman umum) nya rastra (beras sejahtera) kalau berasnya standart rastra sampai medium bisa dengan MoU Gubernur dengan Ka Divre Bulog Jatim. Kalau berasnya jenis premium, baru lelang," jelas Sukesi.
Sementara itu pengamatan dilapangan, masyarakat sangat antusian dengan program beras bersubsidi ini. Namun beberapa di antara penerima ada warga yang tidak masuk dalam kategori miskin bahkan terbilang mampu.
"Ini pendataan sudah lama 2015 lalu, saya sendiri heran kok dikasih," ujar salah satu warga yang ditemui di Kelurahan Pacar Kembang.
Namun menurut Sukesi data warga penerima beras bersubsidi merujuk pada Basis Data terpadu (BDT) 2015 yang diverifikasi oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
Terkait program yang diluncurkan ini Sukesi membatah jika berkaitan dengan politik, sebab Soekarwo Gubernur Jawa Timur telah menjabat selama dua periode dan tak bisa maju kembali.
"Jadi ini jauh (dari pilgub red) murni membantu (masyarakat red) dan programnya Pakde," tandas Sukesi. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar