KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Masyarakat Surabaya harus melek politik terutama saat mengusung wakilnya untuk duduk di kursi parlemen.
Bila tidak, dipastikan apa yang di cita-citakan untuk mendapatkan haknya sebagai warga yang layak mendapatkan perhatian dari pemerintah bakal sirna.
Ini dapat dilihat di Surabaya, wakil rakyat yang awalnya jadi jembatan curhat bagi warga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya namun nyatanya tak sesuai harapan.
DPRD Kota Surabaya ternyata tidak menganggarkan bantuan sosial (Bansos) untuk siswa miskin SMA/SMK dalam Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Kepastian itu ditegaskan Ketua Komisi D Agustin Poliana, saat rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) dalam Finalisasi penyusunan Kerangka KUA PPAS di kantor DPRD Kota Surabaya.
" Kalau secara hukum belum bisa, kita tidak bisa menganggarkan" tegas Agustin Poliana dengan nada enteng.
Politisi PDIP yang akrab disapa Titin mengatakan sebelumnya pihak dewan ingin menganggarkan dana bansos di APBD tahun 2018 untuk siswa miskin SMA/SMK agar tidak ada siswa miskin putus sekolah, karena menganggap ada cantolan hukumnya. Tapi pengawasannya oleh siapa
nantinya, misalnya kalau ada pungutan, karena pengelolaan sudah menjadi wewenang pemerintah propinsi Jatim.
"Sepanjang cantolan hukumnya belum ada ya kita pending dulu, pemberian bansos oleh Kemendagri tidak diperkenankan, selama urusan wajib tidak diselesaikan dulu. " kelit Titin.
Titin menaruh harapan besar terhadap kebijakan baru dari pemprov Jatim kalau Gus Ipul terpilih menjadi Gubernur. Hal ini berdasarkan komitmentnya yang akan mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah kabupaten/kota.
" Kalau kebijakan itu nantinya dilakukan maka anggaran untuk SMA/SMK tidak lagi Rp 28 milyard unuk sekitar 11 ribu siswa miskin, melainkan akan lebih besar lagi dikisaran Rp 120 milyard untuk
mengcover pendidikan gratis SMA/SMK di Surabaya." akunya.(arf)
0 komentar:
Posting Komentar