KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jaringan Santri Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur mempertanyakan adanya seruan wajib bagi Alumni PMII untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa (KIP) dalam Pilgub Jatim 2018.
Ketua Jaringan Santri Nahdaltul Ulama (NU) Jawa Timur, Abdul Hamid menyatakan, sebelumnya beredar kabar ada seruan wajib dari Kiai Darwies Maszar yang mewajibkan alumni PMII di Jawa Timur untuk memberi dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil.
Menurunya, Kiai Darwies yang juga Anggota Majelis Pertimbangan PW IKA PMII Jatim menyebut IKA PMII bekewajiban mendukung Khofifah dalam Pilgub Jatim baik secara kelembagaan maupyn keanggotaan. Alasanya, KIP merupakan alumni PMII.
Abdul Hamid menilai seruan wajib yang bersifat fardu ain itu sungguh di luar nalar. Menurutnya, tidak seharusnya fatwa semacam itu dikeluarkan dalam pesta demokrasi saat ini.
”Namanya pesta demokrasi, kalau ada seruan wajib apalagi katanya fardu ain ini patut dipertanyakan,” kata Alumni Ponpes Walisongo Situbondo ini, Senin (22/1).
Dia berharap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memberikan penjelasan tersebut statemen tersebut. ”Hukum fardu ain dalam hal dukung mendukung apakah ini dibenarkan, apalagi dalam pilkada yang sarat muatan kepentingan,” katanya.
Mantan Pengurus PMII Surabaya periode 2013-2014 ini juga menanyakan keabsahan seruan Kiai Darwis tersebut dari sisi kelembagaan, khususnya PWNU Jatim. Sebab, kata dia, para kiai di lingkungan NU biasanya melakkan bahtsul masail terlebih dahulu sebelum mengeluarkan statemen yang bersifat fatwa apalagi berkait dengan wajib tidaknya suatu masalah.
Jaringan Santri NU, katanya, juga menanyakan keberadaan PMII Jatim yang dinilainya sudah terseret arus politik terlalu dalam.
”Ada apa dengan PMII Jatim?, mestinya jadi kontrol sosial, kontrol masyarakat dan kontrol demokrasi sebagai wadah berkumpulnya para mahasiswa, apalagi ini soal suksesi, jangan kemudian larut dalam aksi dukung mendukung,” katanya. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar