KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana pemerintah pusat mengimpor beras mendapat kritikan dari Wakil Ketua Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya, Junaedi. Junaedi meminta, pemerintah kota menolak beras tersebut masuk Kota Surabaya.
"Secara tegas saya menolak beras impor masuk ke Surabaya," tegas Junaedi, Senin (21/1/2018).
Junaedi mengingatkan, sejak awal Gubernur Jawa Timur, Soekarwo sudah sepakat menolak beras impor. Oleh karena itu, dirinya menghimbau kepada pemerintah kota untuk mengikuti kebijakan itu.
"Kita akan meminta PD Pasar untuk mengontrol secara langsung," ujarnya.
Menurut Junaedi, ketersediaan beras dari petani lokal sebenarnya sudah mencukupi. Misalnya beras yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Kediri dan beberapa daerah lain di Jatim.
"Seyogyanya beras impor tidak sampai masuk Surabaya. Kita coba beras dari para petani yang kita konsumsi," jelas Junaedi.
Politisi dari Partai Demokrat (PD) ini mengungkapkan, ada sejumlah manfaat jika masyarakat tetap menkonsumsi beras dari petani lokal. Salah satunya, untuk mengikis kesenjangan ekonomi.
"Nanti kita melihat secara langsung ke Bulog," cetusnya.
Sementara mulai melonjaknya harga beras di pasar, Junaedi meminta pemerintah kota lebih sering dalam menggelar operasi pasar. Selain bazar murah yang selama ini sudah dilakukan.
Junaedi meminta Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan Propinsi dan Bulog dalam menggelar bazar murah. Sehingga masyarakat yang datang ke bazar bisa mendapatkan beras murah yang dijual.
"Saran kita bazar murah dilakukan lebih sering," tandas Junaedi.
Anggota Komisi D lainya Sugito, meminta Dinas Perdagangan merubah mekanisme jual beli dalam bazar. Tujuannya, kebutuhan pokok yang dijual ke masyarakat bisa sampai tepat sasaran.
"Selama ini kita tidak tahu yang beli itu orang Surabaya atau bukan. Kita sarankan jual beli dilakukan lewat mekanisme by name by adress," saran Sugito.
Sementara mengantisipasi adanya pedagang nakal, politisi dari Partai Hanura ini meminta Pemkot Surabaya menyiapkan sanksi tegas.
"Kalau sampai ada yang ketahuan mencoba keuntungan, langsung diberi sanksi," pungkas Sugito. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar