KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua Pansus Raperda Penataan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kumuh DPRD Surabaya, Budi Leksono mengharapkan keterlibatan pemerintah pusat dan pihak lain untuk mengatasi daerah kumuh, seperti di bantaran rel maupun pinggiran sungai.
Ia menyampaikan, peran serta pihak ketiga dalam mengikis kawasan kumuh bisa diwujudkan dalam bentuk kerjasama pembangunan rumah susun (Rusun) dengan pemerintah kota Pemkot) Surabaya.
“Tetapi mereka tak terpisah dengan masyarakat sekitarnya,” tuturnya, Kamis (25/1)
Budi menegaskan, warga yang tinggal di daerah kumuh, entah di bantaran rel maupun pinggiran kali bisanya sudah menetap selama puluhan tahun. Untuk itu, kerapkali mereka khawatir jika harus di pindah ke tempat lain yang jauh dari lingkungannya.
“Jika (kawasan) itu di atur dan di tata akan lebih indah,” harapnya.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, PT KAI mengklaim memiliki lahan yang luas di sekitar bantaran rel. Untuk itu, ia berharap, jika ada program pembangunan rumah susun, yang anggarannya di dapat melalui CSR (Corporate Social Responsibility) maupun APBN, letaknya tak jauh dari lingkungan sebelumnya.
“Sehingga mereka tetap bisa berkumpul dengan penduduk lainnya,” katanya.
Budi menyebut masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran kali maupun bantaran rel rata-rata adalah warga Surabaya.
Mereka mempunyai identitas kependudukan. Namun, ia mengakui, sebagian dari mereka adalah kalangan mampu. Mereka memiliki aset di daerah lain, namun disewakan ke orang lain.
“Kalau di pinggir rel, gak dibangun permanen, karena khawatir jika digusur,” jelasnya.
Anggota Komisi A ini berharap Pemkot Surabaya menjalin komunikasi dengan pemilik lahan kawasan kumuh, diantaranya PT KAI dan Perum Jasa Tirta maupun lainnya agar Surabaya bebas kawasan kumuh.
Menurutnya, berdasarkan data pemerintah kota, di Surabaya terdapat 26 kelurahan yang tercatat sebagai kawasan kumuh.
“Di Surabaya Utara, seperti di Kelurahan Bubutan Kecamatan Krembangan,” ungkap Budi.
Ia mengakui, untuk mengatasi kawasan kumuh, Pemkot Surabaya sebenarnya memiliki program rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Namun, program tersebut bisa direalisasikan pada lahan yang jelas status hukumnya.
“Sedangkan untuk daerah kumuh yang ada di daerah pinggiran dan bantaran rel kan bukan milik warga maupun pemerintah kota,” pungkasnya. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar