KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji berjanji akan dampingi warga Wonokusumo untuk memperoleh sertifikat tanah yang mereka tinggali.
Diketahui sebanyak 6 rw di Wonokusumo sedang menuntut hak mendapatkan sertifikat tanah namun bermasalah dengan PT KAI.
Armudji dan Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Surabaya mendatangi lokasi dan menggelar audiensi dengan warga.
Kepada warga, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut berjanji akan terus melakukan pendampingan.
Melihat bukti peta bidang atau Ground Cart yang dijadikan patokan PT KAI dinilai tidak kuat sebagai bukti kepemilikan.
"Saya dan DPRD Surabaya akan melakukan pendampingan. Kami dukung upaya warga memiliki bukti sertifikat," kata Armudji disambut riuh warga, Senin (26/2/2018)
Ia mengatakan sebagai bagian dari pemerintah PT KAI harusnya dapat mendukung tuntutan warga.
Mengingat program presiden Jokowi yakni sertifikat untuk warga mendukung kepemilikan tanah untuk warga.
"Program pak Jokowi itu sertifikat untuk warga masak warga Wonokusumo yang sudah puluhan tahun tinggal tidak bisa," kata Armudji.
Sebelum acara dimulai, ribuan warga Wonokusumo, Kecamatan Semampir riuh menyambut kedatangan anggota DPRD Kota Surabaya yang melakukan inpeksi mendadak (sidak)
Mereka adalah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji, Ketua Komisi A, Herlina Harsono Nyoto dan anggota komisi A yakni Budi Leksono, Ayu, Elok
Sidak tersebut menindaklanjuti laporan warga atas tuntutan warga atas alas tanah yang mereka tempati.
Tanah yang mereka tempati tidak dapat disertivikatkan karena diklaim PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)
Ribuan warga keluar dari rumahnya turun ke jalan.
Sebagian dari mereka membawa banner, spanduk dan aneka atribut bertuliskan tuntutan dan harapan warga.
"HAK MILIK = HARGA MATI."
"Bapak/Ibu dewan bantu kami miliki hak tanah," tulisan di spanduk.
Perempuan laki-laki, dewasa anak-anak ikut menyambut dan mengarak anggota dewan ke balai RW VI.
Warga pun saling mengajak warga supaya ikut berpartisipasi menyambut sidak tersebut.
"Lek gak melok omae ilang (kalau tidak ikut, rumahnya hilang)" kata warga mengajak warga lainnya mengarak rombongan sidak.
Selain anggota dewan, ada pula pihak badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PT KAI. (*/arf)
0 komentar:
Posting Komentar