KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengadaan peralatan pendidikan IPS SMP sebanyak 155 paket oleh dinas pendidikan (Dispendik) kota Surabaya mendapat sorotan tajam dari Perkumpulan Peduli pendidikan Kota Surabaya (P3KS).
Pasalnya dengan banyaknya jumlah paket senilai Rp. 6.166.875.000,- dengan sumber dana APBD kota Surabaya tahun anggaran 2017 tersebut terkesan hanya ingin menghambur-hamburkan uang rakyat yang dikelola Pemkot Surabaya.
Seperti dalam email yang diterima redaksi, hal yang paling mencolok, bila dihitung dari jumlah paket tersebut terhitung jauh lebih banyak dari jumlah SMP Negeri yang tersebar di surabaya.
Dan jika ada yang akan diberikan kepada SMP swasta, kenapa untuk mendapatkan bantuan berupa komputer yang diperlukan untuk unas saja masih akan dipelajari mekanismenya, tapi untuk bantuan peraga pendidikan yang belum tentu dibutuhkan ini bisa langsung terealisasi.
Apalagi, barang peraga pendidikan itu dibeli dari PT Fajar Multiguna yang beralamat di Griya Taman Asri BD- 18, Sidoarjo itu dalam lelang pengadaan barang peraga pendidikan ini sebelumnya dinyatakan tidak lulus karena barang yang ditawarkan, sertifikat merk yang terdaftar dari Dirjen Hak kekayaan Intelektual Departemen KUMHAM RI, tidak sesuai antara yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan dinas pendidikan kota Surabaya, sebagaimana yang tercantum pada dokumen pengadaan.
Parahnya lagi menurut P3KS bahwa dalam kontrak antara dinas pendidikan kota Surabaya dengan PT Fajar Multiguna, cukup terlihat indikasi bila kontrak itu cenderung menguntungkan perusahaan dan bisa sangat merugikan dinas pendidikan kota Surabaya yang merupakan pihak yang membeli dengan memakai uang negara.
Kejanggalan selanjutnya yakni dalam pengadaan ini tampak sekali dengan secara cermat, dengan sengaja memilih barang-barang alat peraga pendidikan yang tidak masuk e-katalog.
Padahal banyak sekali barang alat peraga pendidikan sekolah menengah yang lebih dibutuhkan siswa yang sudah ada dalam e-katalog.
Dengan memilih untuk membeli barang yang tidak masuk dalam e-katalog, maka ada indikasi akan membeli barang dengan harga yang tinggi yang kualitas dan harganya belum diverifikasi oleh lembaga yang berwenang seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Padahal jika membeli alat peraga pendidikan SMP yang sudah masuk dalam e-katalog, itu kualitas sudah terverifikasi oleh lembaga yang berwenang dan harganya jauh lebih murah.
Usut punya usut lolosnya pengadaan alat peraga IPS SMP itu diduga adanya campur tangan dari putra Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
Meski disinyalir nama putra Walikota Surabayaini dicatut, namun P3KS menyarankan pada dinas pendidikan kota Surabaya, agar jangan takut terhadap tekanan, apalagi dengan menakut-nakutinya.
" Jadi tidak sekedar langsung percaya isu dan ancaman-ancaman yang mengatasnamakan ibu Risma dan keluarganya." tegas sumber P3KS yang enggan disebutkan jati dirinya beberapa waktu lalu. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar