Ciptakan Suasana Kondusif, Forkopimda Jatim Adakan Cangkruk’an Bareng

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak henti-hentinya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim, terus menyuarakan kondusifitas wilayah menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang.

Selain dihadiri Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin dan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A. Acara cangkruk’an yang berlangsung di gedung Tribrata, Mapolda Jatim, Selasa, 25 April 2018 pagi ini, juga dihadiri langsung oleh Ketua KPU Jatim, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, serta Ketua DPD/DPW dari masing-masing partai politik di wilayah Jawa Timur.

Kapolda Jatim mengungkapkan, untuk saat ini, dirinya menilai jika suasana di Jawa Timur, masih terbilang kondusif menjelang pelaksanaan Pilgub mendatang.

“Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur, masih kondusif,” ungkap Irjen Pol Machfud.

Tak hanya itu, kata Kapolda, dirinya juga menghimbau seluruh personel Kepolisian di wilayah Polda Jatim, untuk terus mengadakan ops Mandiri Kewilayahan. Operasi tersebut, menyasar para oknum masyarakat yang disinyalir memperjualbelikan minuman keras (miras oplosan) yang selama ini dinilai meresahkan, hingga menelan korban jiwa di kalangan masyarakat.

“Bila ada yang mati akibat miras, maka kami tidak segan-segan untuk mencopot jabatan Kapolsek,” tegasnya.

Sementara itu, sehubungan dengan kondusifitas wilayah jelang Pemilukada, Mayjen TNI Arif Rahman menegaskan, jika TNI akan tetap berada di jalur netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

“Diantara implementasi pelaksanaan netralitas TNI, dalam Pemilu dan Pilkada yaitu mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri,” ujar almameter Akademi Militer tahun 1988 ini.

Hal itu, jelas orang nomor satu di Makodam Brawijaya ini, sejalan dengan peran TNI dalam mendukung, sekaligus menjunjung tinggi hukum, serta hak asasi manusia (HAM).

“Keberadaan TNI-AD, khususnya Kodam Brawijaya, bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk, pada penganganan yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018,” jelas Pangdam.

Dirinya menilai, setiap bentuk kerawanan, maupun potensi konflik dalam pelaksanaan Pilkada, harus segera diantisipasi oleh seluruh pihak di Jawa Timur. “Hal ini, harus menjadi perhatian bersama,” tegas Mayjen Arif. (arf)