KABARPROGRESIF. COM : (Surabaya) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerjasama dengan Ikatan Sanjana Ekonomi lndonesia (ISEI) Cabang Surabaya koordinator Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Tantangan Pengelolaan Keuangan Haji. Jumat (25/5/2018).
Bertempat di Hotel Bumi Surabaya, kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 Undangan serta di hadiri oleh Pengurus ISEI Cabang Surabaya, Pengurus MES (Masyarakat Ekonami Syariah) Jawa Timur, Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Plt Kepala Badan Pelaksana BPKH, Dr. Anggito Abimanyu dan anggata Badan Pelaksana BPKH Bapak Rahmat Hidayat serta dihadiri Asasiasi Travel, Akademisi di Jawa Tumur, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
Seperti yang di sampaikan oleh Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurutnya, sebagaimana Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji kegiatan FGD di gelar dalam rangka untuk mengetahui pegelolaan keuangan haji.
" Pengeloiaan Keuangan Haji harus ada undang undangnya yang harus berasaskan pada prinsip Syariah," kata Abimanyu saat di temui awak media usai acara FGD, Jumat (25/5/2018).
Dia menjelaskan, adapun Undang-Undang yang kita pegang disini adalah prinsip kehati~hatian, memberi manfaat, prinsip nirlaba, transparan dan Akuntabel.
" Pengelolaan Keuangan Haji sendiri dilakukan bertuiuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH serta manfaat Bagi kemaslahatan umat Islam," ujar Abimanyu.
Selain itu, FGD telah melakukan kajian terhadap tantangan pengelolaan keuangan haji. Dan saat ini terdapat beberapa tantangan daiam pengelolaan keuangan haji diantaranya selisih antara biaya operasional haji dengan penerimaan oieh Jemaah, selisih biaya aperasionai ditutupi dengan subsidi nilai manfaat Jamaah tunggu, Kenaikan biaya operasional dan mismafch nilai tukar antara pendapatan dan biaya operasional haji, lnsfrumen penempatan atau investasi keuangan haji di pasar keuangan maupun investasi syariah yang relatif terbatas.
Terkair hal tersebut.Masih kata Abimanyu, beberapa Iangkah Prioritas Jangka Pendek yang perlu dilaksanakan oleh BPKH yakni Invesfasi pada instrumen yang aman. optimal dan likuid, Meningkarkan Dana Kelolaan BPS-BPIH , Kerjasama dalam lnvestasi di Arab Saudi, melakukan upaya efisiensi pelayanan dan Desain virtual account uang kredibel.
Dia menambahkan, BPKH telah mendukung Kemenag untuk melakukan Pembayaran operasional Haji dan Pengembalian BPIH Khusus kepada travel-Travel Haji. BPKH juga ditugaskan melakukan Pengadaan mata uang Reyal untuk Operasional Haji di Arab Saudi.
" Saar ini. BPKH sedang melakukan penjajagan lnvestasi di Surat berharga syariah negara dan Invesrasi Langsung di Hotel dan katering di Arab Saudi," pungkas Abimanyu. (Dji)
0 komentar:
Posting Komentar