KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Febri Diansyah memastikan pihaknya mendalami dugaan Gugatan dalam pelaksanaan pembangunan dermaga di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.
Febri juga mengungkapkan, KPK juga telah memeriksa beberapa hal, antara lain PT Tuah Sejati Jamalludin Ahmad, PT Tuah Sejati Rahmat Luthfi, dan Direktur Utama 2011 PT Nindya Karya I Gusti Ngurah Putra.
Saksi Jamalludin Ahmad dan Rahmat Luthfi untuk dilangka PT Tuah Sejati, sementara I Gusti Ngurah Putra panggilan untuk tersangka PT Nindya Karya.
"Tiga saksi hari ini kami meminta konfirmasi terkait dengan hubungan antara PT NK (Nindya Karya) dan PT TS (Tuah Sejati)," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (29/6/2018).
Febri menuturkan, dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK berisi informasi yang diperlukan untuk mengetahui prosedur operasional standar, dan lain sebagainya. "Materi pemeriksaan terkait dengan prosedur operasi standar (SOP) internal seperti apa, pembahasan-terkait dengan proyek, dan juga relevan dengan dua resolusi yang dilakukan oleh dua orang ini," ujar Febri.
Febri juga mengungkapkan, KPK pada dasarnya telah mengeluarkan keterangan dari beberapa saksi. Meski demikian, KPK masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dari saksi lainnya.
"KPK juga mengungkap hal-hal yang relevan dengan proyek ini," kata dia.
Penyidikan terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dari kasus sebelumnya, yang menjerat empat orang.
Mereka adalah kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono; PPK Satuan Kerja Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy; Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani; Juga Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.
Keempatnya sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor dan dijatuhkan hukuman penjara berbeda-beda. Diduga terjadi kerugian keuangan sekitar Rp 313 miliar dalam rangka pembangunan dermaga di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ini.
Sementara, banyak modus penyimpangannya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan ada tiga hal yang jadi indikasi KPK. Pertama, soal penunjukan langsung, kedua ihwal yang sejak awal sudah dipersiapkan jadi pelaksana pembangunan, dan yang terakhir ada penggelembungan harga dalam penyusunan Harga Pokok Satuan (HPS).
Dariinyalan korupsi ini, Nindya Karya, dan Tuah Sejati menerima imbalan sebesar Rp 94,58 miliar. Berjiwa Harga Rp 44,68 miliar, dan Tuah Sejati cacat Rp 49,90 miliar. (rio)
0 komentar:
Posting Komentar