KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keinginan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit dana Bantuan Operasional Daerah (BOPDA) di Kota Surabaya lantaran adanya temuan data beberapa anak di Surabaya putus sekolah ternyata belum mendapat respon serius dari lembaga anti rasuah.
"Saya terus terang baru denger hari ini ya, tapi kalau Bu Risma mau, kami punya hubungan yang baik. KPK bergeraknya harus ada penyelenggara negara, seperti di daerah ada wali kota, DPRD, dan dinas," kata Agus Rahardjo usai memberikan kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Senin (27/8/2018).
Agus memaparkan dalam kasus ini (Bopda) pihaknya cukup melakukan koordinasi dengan penegak hukum di wilayah tersebut.
"Kalau yang di bawah dinas-dinas kan selalu temen-temen penegak hukum yang lain yang harus melakukan, tapi kami terbuka karena di banyak kasus dalam fungsi kami melakukan koordinasi dan supervisi. Kita juga mendampingi banyak-banyak penegak hukum," katanya.
Namun, lanjut Agus, bukan KPK menutup setiap adanya laporan korupsi, tetapi bila laporan penyelewengan dana BOPDA telah masuk, Agus mengatakan akan melakukan penyidikan. Tetapi hingga kini dia belum menerima laporan tersebut.
"Kalau ada laporan seperti itu ya coba nanti kita teliti lebih lanjut ya. Belumlah (menerima laporan) baru dengar hari ini," tambah Agus. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar