KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami keterlibatan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, penyidik KPK masih membutuhkan keterangan Dirut PLN tersebut kepentingan penyidik KPK.
Menurut Febri, peran PLN tidak mungkin dipisahkan dengan proyek PLTU Riau-1.
“Yang pasti bagaimana peran yang bersangkutan sebagai Dirut PLN jadi salah satu perhatian bagi KPK disini. Karena PLN sebagai entitas yang tidak mungkin dipisahkan dari kerjasama proyek PLTU Riau-1 ini,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Febri mengatakan, penyidik KPK masih menelusuri sejumlah barang bukti elektronik yang berhasil diamankan KPK dari rumah Sofyan dan ruang kantor di PLN.
Febri menambahkan, KPK masih mendalami peran yang dilakukan Sofyan saat menjadi Dirut PLN.
“Tentu kami akan lihat apa yang dilakukan saksi saat jadi Dirut PLN dan bagaimana penunjukan perusahaan. Dan bagaiamana pertemuan dengan tersangka-tersangka lain itu jadi poin yang diperhatikan penyidik,” ujar Febri.
Febri melanjutkan, Penyidik KPK tak menutup kemungkinan akan memanggil Sofyan untuk kepentingan melengkapi berkas perkara tersangka Idrus Marham.
Meski demikian, Febri tak menjelaskan kapan penyidik KPK akan memanggil Dirut PLN tersebut.
“Kalau dibutuhkan, tentu dibutuhkan untuk tersangka IM (Idrus Marham) tentu akan kami lakukan (pemanggilan). Nanti tentu akan kami panggil, tapi kapan waktunya nanti kami informasikan,” kata Febri.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga berperan dalam mendorong terlaksananya kontrak kerja sama dalam pembangunan PLTU Riau-1 dan pemberian suap dari pelaksana proyek.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Idrus diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU.
Sebelum Idrus, KPK juga telah menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.
Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.
Eni diduga menerima suap dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.
Dalam kasus ini KPK juga menetapkan Johannes sebagai tersangka karena memberikan suap kepada Eni.
Menurut Basaria, dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni Maulani menerima suap. (rio)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar