KABARPROGRESIF.COM (Jakarta) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), lahir dari kedaulatan rakyat yang memiliki hak berpartisipasi untuk ikut mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu cara partisipasi itu, berbentuk pengawasan terhadap konerja aparatur Negara.
Acara Rapimnas LPKAN yang bertemakan” Fungsi Kontrol Pengawasan Masyarakat Menjadi Agenda Penting Menciptakan Keadilan Dan Kemakmuran Berlandaskan Pancasila ” turut hadir dalam acara Rapimnas ke I di Jakarta meliputi; Laksamana TNI( Purn) Tedjo Edhy Purdiyatno, SH, mantan Kasal dan Menkopolhukam,Irjen Pol (Purn) Wisnu Amat Sastro SH,MH Mantan Kapolda Sumut, Brigjen Pol (Purn) Setiadi Priyo Leksono ,SH.MH. mantan Wakabareskrim, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat Sesko Polhukam, Letjen TNI (Purn) Prof.Dr Syarifuddin Ippe S.I.p,Msi, mantan Danseskoad dan Universitas Pertahanan, Dosen, aktivis pergerakan, advokat, pengusaha, dll. Antasari Azhar yang didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina, LPKAN Indonesia, berhalangan hadir dalam acara tersebut karena berbarengan acara di Jateng.
Salah satu cara partisipasi itu berbentuk pengawasan terhadap kinerja aparatur negara. Sebagai lembaga kontrol sosial, LPKAN Indonesia sangat menyadari bahwa banyak yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat. Menangani dan mengakselerasikan segala bentuk ketimpangan social yang terjadi di lingkungan sosial kita. Langkah tepat dan taktis dilakukan LPKAN dengan melengkapi unsur-unsur (bidang) sesuai kondisi yang dibutuhkan saat ini, Hotel Premier Best Western Jakarta, Rabu (26/09/2018).
“ Visi LPKAN Indonesia adalah ,Terwujudnya Masyarakat Madani, Adil dan Makmur serta Terciptanya Good Government dan Clean Governance. Sedangkan misi LPKAN adalah, Turut serta mengawasi kinerja pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dalam segi layanan maupun informasi Turut serta memberikan sumbangsih pemikiran dan pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan bermoral turut serta mengawasi praktik monopoli persaingan usaha yang berimplikasi terhadap tindakan koruptif LPKAN Indonesia lahir sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah.
“ LPKAN adalah lembaga sosial yang netral (independene). Netralitas dan independensi ini dimaksudkan bahwa kami tidak berafiliasi terhadap salah satu partai politik,” cetus HR.M.Ali Zaini, Ketua Umum LPKAN Indonesia. Dengan demikian LPKAN akan fokus memperjuangkan visi dan misi di atas, Segenap anggota LPKAN siap melaksanakan perintah sesuai arahan dan petunjuk Dewan Penasehat dan Pembina serta Dewan Pakar, bahkan kami siap mengawal, membantu dan mengedukasi masyarakat dari berbagai sektor.
“Pada sisi lain LPKAN Indonesia siap untuk bekerjasama dan membantu peran pemerintah sebagai pelayan publik serta mencari solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Segala tindakan kami akan selalu mengikuti arahan dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar. Kami juga akan selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah.
Walaupun langkah kerja LPKAN berkoordinasi dengan sektor pemerintahan namun kami akan tetap berteriak keras menyuarakan jeritan nurani rakyat. Diharapkan semua mata melihat dan telinga mendengar bahwa jeritan rakyat harus ditangani secara serius. LPKAN Indonesia akan berada di garda terdepan untuk membela kepentingan rakyat. Saya dan segenap pengurus yang sedang bersilaturrahmi dengan Dewan Penasehat, Pembina dan Dewan Pakar serta dihadiri oleh Pengurus DPP LPKAN saat ini, Insya Allah adalah insan-insan pejuang yang memiliki tanggungjawab moral, berkomitmen terhadap kebenaran dan konsisten serta mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia.
Untuk itu perlu saya sampaikan beberapa hal, yaitu;Pertama, saat ini LPKAN Indonesia sudah terbentuk sebanyak 9 DPD Provinsi. Antara lain, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.
Kedua, RAKERNAS akan segera di adakan di Surabaya, Jawa Timur disertai dengan DIKLAT “Kepemimpinan dan Bela Negara”. Elemen Perguruan Tinggi, DPD Seluruh Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya akan menjadi peserta pada acara yang sekaligus untuk memperingati hari Pahlawan ini. Kegiatan ini menjadi langkah nyata DPP LPKAN untuk dikenal masyarakat secara luas.
Ketiga, sesuai dengan AD/ART, Maksud dan tujuan pada pasal 4, tentang bidang hukum dan demokrasi, dipandang perlu bahwa DPP LPKAN Indonesia untuk membentuk Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia. Akhirnya, saya selaku Ketua UMUM DPP LPKAN Indonesia mengucapkan terimakasih atas kesediaan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar yang telah menghadiri silaturrahim ini yang sekaligus bersamaan dengan Rapat Pimpinan Nasional LKPAN Indonesia, pungkas M.Ali Zaini. (*/Komang)
0 komentar:
Posting Komentar