KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) DPRD Surabaya memiliki alasan yang cukup kuat untuk mencoret pengajuan anggaran pembangunan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebesar Rp. 60 Miliar. Selain tak ada kesiapan mulai dari ijin hingga lahan. Wakil rakyat yang berkantor di jalan Yos Sudarso itu juga menganggap bila proyek miliaran rupiah tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
“ Wilayah Kota Surabaya masuk kategori emergency memang iya, tapi masalahnya, itu kan menjadi kewenangan pusat, apalagi rencana ini juga menyangkut soal tempat (lahan yang akan digunakan),” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha pada kabarprogresif.com, kamis (29/11).
Politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menganggap bila Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terlalu grusa-grusu untuk membangun tempat pengolahan B3, padahal beberapa kajian bahkan persiapannya belum matang.
“ Jadi tahapannya harus dilalui, mulai dari DED nya, apalagi ini menyangkut soal pengolahan racun, apa TPA Benowo akan dirusak, kan nggak mungkin, intinya kalau semua tahapan disiapkan dengan baik, ya nanti kita siapkan anggarannya. Infonya, selama ini kan dibuang ke Cilengsi,” pungkasnya.
Seperti diberitakan Pemkot Surabaya ngotot membangun tempat pengolahan limbah B3 atau limbah medis. Untuk itu Pemkot melibatkan Kota Kitakyushu, Jepang untuk penanganannya.
Tak hanya Kota Kitakyushu, Pemkot Surabaya juga melibatkan beberapa jajaran mulai Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPK, Bappenas, LKPP, beberapa LSM, Polda, Mabes Polri dan KPK.
Bahkan perwakilan perusahaan Nishihara Shiho optimis bila pengelolahan limbah medis yang akan dibangun di Tambak Osowilangon diperkirakan mulai pada awal atau pertengahan 2019.
Selain itu perwakilan perusahaan Nishihara Shiho itu telah memberikan gambaran terkait titik transport dan pembuangan limbah medis. Juga menawarkan 3 cara teknologi untuk menangani limbah medis itu. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar