Januari 2019 ~ Kabar Progresif

Kamis, 31 Januari 2019

Gladi Perdana Simulasi Pileg dan Pilpres tahun 2019 di Lantamal VI Makassar Berjalan Lancar

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar menggelar gladi perdana pelaksanaan simulasi Pengamanan (Pam) Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 di Dermaga Layang Mako Lantamal VI, Kamis (31/01/2019)

Gladi perdana sekaligus pengecekan pasukan tersebut untuk memastikan pelaksanaan simulasi Pengamanan Pileg dan Pilpres tahun 2019 nanti berjalan lancar dan sesuai rencana.

Komandan SatuanTugas Laut (Dansatgaslat) latihan Pam Pileg dan Pilpres tahun 2019 Lantamal VI Makassar Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro , S.E mengatakan gladi perdana yang dimulai pukul 08.00 WITA berjalan lancar sesuai dengan rencana yakni pemberangkatan Kapal dan formasi empat Kapal perang mengawal kapal KPU , penanggulangan aksi demonstrasi oleh Pasukan Anti Huru Hara (PHH) dan demontrasi penanganan masyarakat yang berbuat anarkis oleh K9 POMAL

Lanjutnya lagi, besok juga dilaksanakan gladi pamungkas guna mematangkan lagi gelar simulasi pengamanan Pileg dan Pilpres tahun 2019 di laut dan pelabuhan ini.
“Besok, semua pihak akan dilibatkan dalam gladi pamungkas dengan harapan kegiatan simulasi yang akan dilakukan berjalan lancar sesuai rencana ," ujar Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro ,

Di gladi perdana tersebut, Lantamal VI Makassar mengerahkan ratusan Prajurit PHH gabungan dari Lantamal VI dan Prajurit dari Yonmarhanlan VI Makassar.

Turut hadir dan menyaksikan gladi perdana tersebut Wadan Lantamal VI Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas dan para Asisten Danlantamal VI Makassar. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, secara resmi dilantik menjadi Pangdam V/Brawijaya, menggantikan posisi Mayjen TNI Arif Rahman, M. A.

Pelantikan itu, ditandai dengan adanya upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa S. E, M. A, M. Sc, M. Phil, Ph. D di Guest House Denmabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kamis, 31 Januari 2019.

“Iya, sertijabnya berlangsung di Guest House Denmabes TNI,” ungkap Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M. M, ketika di konfirmasi.

Mayjen TNI Arif Rahman, kata Kolonel Singgih, nantinya akan menduduki jabatan baru sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), menggantikan posisi Mayjen TNI Hartomo.

“Pada tanggal 7 Pebruari 2019 mendatang, akan dilakukan apel bersama Garnisun Tetap III/Surabaya, sekaligus diperkenalkannya Pangdam baru di hadapan prajurit,” jelasnya. “Pangdam, otomatis menjabat Dangartap III/Surabaya. Lokasi sertijab, nantinya digelar di lapangan Kodam V/Brawijaya, Kota Surabaya,” imbuhnya.

Perlu diketahui, sesuai Surat Keputusan Panglima TNI No Kep/81/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019 soal pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, rotasi jabatan di lingkungan TNI-AD, tak hanya terjadi di kursi jabatan Pangdam V/Brawijaya saja. Namun, terdapat beberapa kursi jabatan lainnya, termasuk diantaranya posisi Pangdam Jaya, Asisten Teritorial KSAD, Danjen Kopassus, Danpusterad hingga Staf Khusus KSAD.

Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, sebelumnya telah menjabat sebagai Pa Sahli TK III Bidang Hubint Panglima TNI. Posisi itu, kini digantikan oleh Marsma TNI Kukuh Subdiyanto Eko, yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kadisaeroau.

Tak hanya itu, pria kelahiran Kota Surabaya tahun 1964 tersebut, juga pernah menduduki beberapa kursi jabatan strategis di tubuh TNI-AD. Selain pernah menjabat sebagai Danrindam V/Brawijaya, Mayjen TNI R. Wisnoe juga pernah menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya pada tahun 2013 lalu, hingga Wakil Gubernur Akademi Militer pada tahun 2016. Jenderal bintang dua itu, merupakan seorang Perwira Tinggi TNI-AD lulusan Akademi Militer tahun 1986 dari kecabangan Infanteri. (andre)

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Wakil Komandan (Wadan) Lantamal VI Makassar Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas menyambut kunjungan rombongan tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di ruang transit Kajaolalido Mako Lantamal VI, Kamis ( 31/01/2019).

Dalam penyambutan Tim Menkopolhukam , Wadan Lantamal mengucapkan selamat datang di Mako Lantamal VI Makassar dan insya allah kunjungan ini akan mendapatkan keberkahan bagi semua . Kami berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan informasi terkait kegiatan Tim Menkopolhukam yang dilaksanakan di Makassar.

Acara kunjungan kerja tersebut dilanjut dengan paparan singkat berturut -turut oleh Asrena Danlantamal VI Kolonel Laut (P) Agustinus Djoko Priyanto memaparkan Tugas pokok dan situasi terkini Lantamal VI, Dansatrol Lantamal VI Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro , S.E memaparkan Tugas pokok Satrol Lantamal VI , Kafasharkan Makassar Kolonel (T) Supriyanto memaparkan Tugas pokok Fasharkan Makassar serta Danyonmarhanlan VI Mayor Marinir Aang Andy Warta memaparkan tugas pokok Yonmarhanlan VI.

Sementara itu tim Menko Polhukam yang dipimpin Brigjen TNI Suparjo (Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kermahan) mengatakan maksud dan tujuan kami
datang ke Lantamal VI Makassar adalah untuk koordinasi, pengumpulan data dan informasi serta pemantauan implementasi pengelolaan kebijakan bidang kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan di Makassar.

Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan pemberian cinderamata dan foto bersama. Usai kunjungan ke Mako Lantamal VI tim Menko Polhukam meninjau dermaga layang Mako Lantamal VI Makassar .
Turut hadir dalam kunjungan Menko Polhukam tersebut Para Asisten Danlantamal VI, Dansatrol Lantamal VI, dan Kafasharkan Makassar. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengemudi ojek online (ojol) merasa resat atas keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan saat pengemudi sambil melihat handphone bisa dipenjara sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dsn Angkutan Jalan (LLAJ) bahkan menelepon maupun melihat GPS di handphone juga dianggap melanggar saat mengemudi.

" Barusan teman-teman mengejar keputusan MK itu, sangat meresahkan. Dalam tanda kutip kenapa ini kok selalu dirusuhi temen-temen driver online. Kenapa selalu direpotkan dengan aturan-aturan yang menurut temen-temen tidak masuk akal," kata Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur Daniel Lukas Rorong, kamis (31/1).

Daniel menambahkan, padahal fungsi GPS sangat dibutuhkan oleh para driver online saat mengantar jemput penumpang.

" Menginggat GPS menjadi panduan saat menlayani penumpang. Teman-teman susah mulai resah untuk penyikapi keputusan itu teman-teman akan turun kejalan untuk aksi." ujarnya.

Saat ditanya melihat GPS saat mengendarai apakah menganggu konsentrasi? Daniel mengatakan jika hal tersebut malah membantu para driver online dalam melayani penumpang.

" Itu bukan malah menganggu konsentrasi. Itu malah membantu driver online melayani penumpang untuk sampai ditujuan. Makanya kami heran dengan keputusan MK ini malah meresahkan teman-teman driver online, nantinya akan menjadi ketakutan tersendiri ketika mengunakan GPS itu, kemudian ditilang dan segala macem." terangnya.

Daniel juga menjelaskan dengan adanya panduan GPS itu, membuat para driver online tahu tujuan akhir penumpang. Karena tidak semua tujuan para penumpang dihafal lokasinya oleh para driver online.

" Kalau untuk driver R4 keberadaan GPS itu malah membantu. Karena ada lokasi-lokasi tujuan yang kita belum tahu dan familiar. Kebutuhan GPS sangat berati buat kami." ungkapnya.

Daniel menjelaskan jika para driver online telah memasang alat GPS atau handphone pada posisi yang aman. Kenapa begitu? Karena itu menjaga keamanan.

" Itu tidak menganggu malah membantu," ujarnya.

Kedepan, Daniel berserta ribuan driver online yang ada di Jawa Timur baik itu, R2 dan R4 akan membahas keputusan MK terkait larangan mengunakan dan melihat GPS saat berkendara.

" Tentunya akan kita rapatkan bersama dengan driver online yang lainnya terkait larang ini. Apakah nanti keputusan melakukan aksi atau tidak. Intinya kami menolak, karena kebutuhan GPS sangat vital buat kami dalam melayani penumpang." pungkasnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap, Lantamal V turut berpartisipasi dalam kegiatan Donor Darah dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2019, Kamis (31/1).

Kegiatan peduli sesama ini digelar di Ruang Opration Room Pelabuhan Terminal Tanjung Intan Cilacap Jl. Laut Jawa Pelabuhan Tanjung Intan Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

Aksi soaial kali ini mengusung tema “Wujudkan Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional".

Menurut Danlanal Cilacap Kolonel Laut (P) Teguh Imam, Lanal Cilacap mendukung Kegiatan donor darah unsur maritim ini sebagai bentuk dukungan TNI AL khususnya Lanal Cilacap terhadap peringatan Bulan K3.

"Jika budaya K3 diterapkan dalam di lingkungan kerja dengan baik, maka akan mampu meminimalisir kecelakaan kerja," terang Danlanal Cilacap.

Pada kegiatan ini, Lanal Cilacap sendiri menerjunkan 25 personil militer dan PNS guna mendukung kegiatan tersebut. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang persidangan yang akan digelar pada 7 Februari mendatang, Kejari Surabaya masih berupaya memproses pemindahan tahanan Ahmad Dhani dari Lapas Cipinang ke Rutan Kelas I Surabaya di Medang, Sidoarjo (Rutan Medaeng).

"Kami sudah ajukan surat permohonan ke Ketua PN Jakarta Selatan,"terang Kajari Surabaya, Teguh Darmawan saat dikonfirmasi, Kamis (31/1).

Diterangkan Teguh, Permohonan itu diajukan lantaran putusan hakim PN Jakarta Selatan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

"Ahmad Dhani masih pikir pikir, oleh karenanya masalah penahanan masih kewenangan PN Jakarta Selatan,"terang Teguh.

Masalah pemindahan tahanan Ahmad Dhani ini, masih kata Teguh, tidak mempengaruhi jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh PN Surabaya.

"Dakwaannya akan tetap dibacakan tanggal 7 Februari,"ujarnya.

Untuk diketahui, Berkas perkara Ahmad Dhani ini dinyatakan sempurna atau P21 oleh Kejati Jatim pada Senin (3/1) lalu.

Selanjutnya pada Kamis (17/1), Penyidik Polda Jatim menyerahkan Ahmad Dhani dan berkas perkaranya ke Kejari Surabaya pada pelimpahan tahap II.

Ahmad Dhani ditetapkan tersangka bermula dari ucapan idiot yang dilontarkan dalam vlog Ahmad Dhani saat aksi #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu di Surabaya. (Komang)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Prajurit Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) bersama personel satuan lainnya mengikuti simulasi pengamanan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden yang digelar di Indorsport Koarmada ll, Ujung Surabaya, Kamis (31/1).

Latihan ini merupakan bagian dari Latihan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden diwilayah Armada ll yang memasuki hari kelima.

Kegiatan prajurit Lantamal V ini didukung langsung Wadan Lantamal V Kolonel Marinir C.T.O Sinaga yang hadir dilokasi latihan.

Wadan berharap, personel Lantamal V dalam melaksanakan Latihan PHH, ataupun latihan Pertahanan pangkalan yang lain agar dapat tetap menjaga keselamatan dalam pelaksanaan tugas serta menjaga nama baik satuan TNI AL.

Simulasi kali ini juga disaksikan KS Pangkoarmada II, Asintel Danlantamal V, Asops Danlantamal V, Dansatfib Koarmada II dan Seluruh Perwira Pelaku Pamlat Pileg dan Pilpres 2019.

Dalam rangka kesiapan pengamanan jelang dan pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 prajurit Lantamal V besertasatuan TNI AL lainnya, melaksanakan latihan Penanggulangan Huru Hara (PHH).

Keberadaan pasukan PHH ini, merupakan upaya perbantuan TNI kepada pihak kepolisian yang pelaksanaannya sesuai aturan dan lerundang undangan yang berlaku.

Selain itu juga latihan tersebut untuk mengetahui sejauhmana kesiapsiagaan pasukan militer TNI AL khususnya yang ada di Lantamal V dalam menanggulangi masalah-masalah unjuk rasa yang berkembang saat ini.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan Gladi TGF Pamlat Pileg dan Pilpres 2019 di Indoor Sport Koarmada II dengan moderator Letkol Laut (P) Andi Susanto (Komandan Divisi Pantai Koarmada ll) yang di ikuti oleh Pelaksana, Tim intel, Tim Pomal, Tim PHH, Tim kesehatan, Tim PMK dan Tim kopaska. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Triyuni Soemartono, Jumat (1/2/2019).

Triyuni akan menjadi saksi untuk tersangka mantan anggota DPR, Markus Nari. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Markus merupakan tersangka kedelapan dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hingga saat ini, perkara Markus masih dalam tahap penyidikan KPK.

Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP.

Markus juga diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Ia juga diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP.

Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar.

Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar.

Markus Nari juga sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi e-KTP. (rio)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Guna mengantisipasi sekaligus mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi, seluruh mobil Dinas milik Korem 084/Bhaskara Jaya sengaja di kumpulkan di lapangan Makorem. Kamis, 31 Januari 2019.

Kepala Seksi Logistik Korem, Letkol Inf Chusnul Chuluk menuturkan, seringnya kecelakaan yang terjadi di Surabaya, seakan menjadi catatan tersendiri bagi dirinya untuk melakukan pemeriksanaan setiap kendaraan Dinas milik personel Korem.

“Mulai dari kelengkapan, hingga kondisi mesin kita cek langsung. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika berlalu lintas,” ungkap Kasi Log Korem 084/Bhaskara Jaya ini.

Ternyata, tak hanya kelengkapan kendaraan Dinas saja. Dalam pemeriksanaan itu, dirinya juga memastikan jika surat-surat mengemudi milik para personel.

“Semuanya kita periksa. TNI, harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” tegasnya.

Sementara itu, Perwira Seksi Intelijen, Mayor Arh Maringan Simorangkir menambahkan, dalam pemeriksaan tersebut, setidaknya terdapat 50 kendaraan Dinas milik Korem yang dinilai sudah memenuhi standart layak digunakan.

“Semuanya sudah lengkap, dan sudah memenuhi peraturan,” ungkap Maringan (andre)

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka bernama Thamrin Ritonga ke tingkat penuntutan.

Thamrin merupakan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

Ia diduga merupakan orang kepercayaan tersangka Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

"Hari ini, Kamis 31 Januari 2019, penyidikan untuk tersangka TR (Thamrin Ritonga) dalam kasus telah selesai. Penyidik menyerahkan tersangka dan berkas pada penuntut umum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (31/1/2019).

Menurut Febri, sebanyak 62 saksi dari beragam unsur telah diperiksa dalam kasus ini. Saat ini, penahanan Thamrin dipindahkan ke Rutan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.

"Dibawa ke Rutan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara dikarenakan persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Medan," kata Febri.

Thamrin diduga sebagai penghubung antara Pangonal dan pihak swasta bernama Effendy Sahputra terkait permintaan dan pemberian uang pada Pangonal.

Ia diduga pernah menghubungi Effendy agar menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta pada tanggal 17 Juli 2018 kepada Pangonal.

Selain itu, Thamrin diduga berperan mengoordinasikan pembagian sejumlah proyek, terutama untuk tim sukses Pangonal. (rio)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah sebelumnya melaksanakan seleksi Kesegaran Jasmani (Garjas) sebanyak 112 orang Perwira Pertama (Pama) TNI AL Calon Siswa (Casis) Pendidikan lanjutan Perwira (Diklapa) TNI Angkatan laut Angkatan ke-28 TA 2019 menjalani tahapan tes Akademis yang dihelat di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Komando Pembinaan Dokhtrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Surabaya.

Dari jumlah 112 peserta seleksi tersebut terdiri 37 oranng perwira Korps Pelaut, 53 orang perwira yang terdiri korps Teknik, Suplay, Elektro dan khusus serta 22 orang perwira korps Marinir.

Perwira Pebantu Utama (Paban) III Personil Direktorat Umum (Ditum) Kodiklatal Kolonel Marinir Anif Hidayat selaku penanggung jawab seleksi mengatakan bahwa tes Akademik merupakan salah satu rangkaian kegiatan seleksi yang harus di lewati para Casis Diklapa sebelum Sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) mendatang.

Menurutnya tes Akademik memiliki bobot yang sama dengan seleksi lainya seperti Mental Idiologi, Kesehatan, Kesegaran Jasmani (Garjas), Psikologi dan Kesehatan lengkap termasuk kesehatan jiwa (Keswa). Apabila casis tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka akan tidak lolos dalam pantukhir mendatang.

Dalam seleksi akademis ini lanjutnya, para casis mendapatkan materi tes diantanranya pengetahuan umum, pengetahuan Korps dan Profesi, protap kamla, serta pengetahuan mengenai kebijakan pimpinan TNI dan TNI AL.

Adapun para peserta yang lolos dalam seleksi selanjutnya akan melaksanakan sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan suap terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi thun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ambon.

Kedua tersangka itu adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ambon, La Masikamba dan pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin.

"Dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (30/1/2019).

Sidang terhadap kedua tersangka rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Ambon. Menurut Febri, total 20 saksi dari beragam unsur telah diperiksa untuk kedua tersangka.

"Sedangkan kedua tersangka sekurangnya masing-masing telah dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan La Masikamba dan pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan pengusaha Anthony Liando sebagai tersangka. Dalam perkara ini, diduga La Masikamba dan Sulimin menerima suap dari Anthony.

Pemberian uang diduga terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon.

Menurut KPK, awalnya La Masikamba memerintahkan Sulimin untuk memeriksa laporan pajak Anthony.

Adapun, kewajiban pajak perorangan yang dihitung sebesar Rp 1,7 hingga Rp 2,4 miliar.

Namun, dilakukan negosiasi antara La Masikamba, Sulimin dan Anthony. Akhirnya, kewajiban pajak 2016 disepakati sebesar Rp 1,03 miliar.

Atas kesepakatan tersebut, terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp 320 juta. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menemukan pemberian terakhir sebesar Rp 100 juta. (rio)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam upaya mendisiplinkan sekaligus menekan angka pelanggaran lalulintas di lingkungan Prajurit Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal), Detasemen Polisi Militer (Denpomal) Kodiklatal menggelar Operasi Penegakan dan Ketertiban (Opsgaktib) di jalan Bumimoro pintu masuk kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Operasi Penegakan dan Ketertiban yang melibatkan sedikitnya 30 personil Denpomal Kodiklatal tersebut dipimpin langsung Komandan Denpomal Kodiklatal Letkol Laut (PM) Hendarwan Setiawan, S.Pd.

Disela-sela pelaksanaan Opsgaktib Dandenpomal Kodiklatal Letkol Laut (PM) Hendarwan Setiawan, S.Pd. menyampaikan bahwa Operasi dengan sasaran pengguna kendaraan bermotor roda dua baik kendaraan dinas maupun kendaraan umum tersebut dilaksanakan di Jl Bumimoro Kodiklatal dengan sasaran prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodiklatal yang akan masuk dinas.

Menurutnya Operasi ini merupakan bentuk preventif terhadap pelanggaran lalulintas sekaligus meningkatkan disiplin Prajurit dan PNS Kodiklatal dalam berlalu-lintas, menghindari penyalahgunaan kendaraan tanpa surat resmi, serta untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam berkendara sehingga menunjang terlaksananya tugas pokok.

Adapun dalam Opsgaktib tersebut yang menjadi obyek pemeriksaan antara lain Surat Ijin Mengemudi (SIM) baik SIM umum untuk kendaraan umum dan SIM TNI untuk pemegang kendaraan dinas, pajak kendaraan bermotor untuk sepeda motor umum, Kartu Tanda Anggota TNI dan Kelengkapan kendaraan lainya seperti spion, lampu riting dan lampu sign.

Bagi prajurit yang kedapatan melanggar untuk selanjutnya diberi pembinaan, prajurit yang kedapatan SIMnya mati agar melaksanakan perpanjangan, sedangkan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standart baik spion, lampu riting dan lampu sign agar segera dilengkapi. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Banyuasin) Agar roda pemerintahan dan pelayanan publik terhadap masyarakat berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Setempat.

Penandatanganan Nota Kesepahaman yang berlangsung di Gedung Auditorium Perkantoran Kabupaten Banyuasin tersebut untuk mengoptimalisasi Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) Serta Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D).

" Saya berterima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Banyuasin atas terselenggaranya Penandatangan MoU ini. Di harapkan dengan adanya MoU ini terjalin hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan Kejaksaan Banyuasin sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya pelanggaran hukum." ujar Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH.MH dalam sambutannya, rabu (30/1).

Bupati Banyuasin ini juga menghimbau kepada seluruh OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa untuk segera menindaklanjuti MoU ini.

" Untuk bisa segera berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Kejaksaan sehingga dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum dalam mengambil sikap atau keputusan." tegasnya.

Masih ditempat yang sama, Kajari Banyuasin La Kamis, SH, MH berharap agar yang disampaikan Bupati segera ditindaklanjuti.

" Saya menyampaikan agar seluruh OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa jangan takut untuk datang ke kejaksaan karena kejaksaan memiliki fungsi juga tempat informasi hukum dan pelayanan hukum." harapnya.

Selain acara penandatanganan MoU, Kepala Kejaksaan Banyuasin juga menyerahkan Legal Opinion (LO) terkait pemungutan pajak reklame di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut, selain Bupati dan Kajari Banyuasin tampak pula Kapolres Banyuasin, Dandim 0430 Banyuasin, Sekda Banyuasin serta dihadiri oleh seluruh Kepala OPD, camat, Lurah / Kepala Desa, Kasi Datun berserta JPN dan Staf, Kasi Intelijen, Kasi Pidsus, Kasi BB, Kasi Pidum. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Dalam rangka kunjungan kerja Ibu Negara Hj Iriana Joko Widodo dan Ibu Hj Mufidah Yusuf Kalla di Kabupaten Banyuwangi, Lanal Banyuwangi menyiapkan unsur laut dan prajuritnya dalam pengamanan VVIP selama berada di Banyuwangi.

Hal tersebut diungkapkan Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya, M.Tr.Hanla saat melakukan pengecekan kesiapan unsur dan prajuritnya di Mako Lanal Banyuwabgi, Rabu (30/1).

Menurut Danlanal, unsur laut yabg diturunkan yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Tabuhan, Patkamla Mustaka dan unsur patroli lainnya untuk melaksanakan pengamanan VVIP selama di Banyuwangi.

Menurutnya, keterlibatan unsur laut dan prajuritnya dalam pengamanan Ibu Negara ini adalah bagian pengamanan dalam perbantuan menciptakan kondisi Aman selama kegiatan berlangsung.

Beberapa titik yang menjadi obyek pengamanan unsur laut lanjutnya, antara lain sepanjang perairan Ketapang sampai Pantai Boom Banyuwangi, Blimbingsari dan Rogojampi. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usai melakukan serangkaian administrasi selama kurang lebih satu setengah jam mulai pukul 19.30 Wib hingga 22.00 Wib, jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak langsung menjebloskan buronan kepabeanan, Mohammad Sebakti alias Bakti ke Lapas kelas I Porong, Sidoarjo.

" Sekitar pukul 10 malam Terpidana kita kirim ke Lapas kelas 1 Surabaya di porong sidoarjo." jelas Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi dikantornya, rabu (30/1).

Dimaz menjelaskan, lamanya proses administrasi terhadap Mohammad Subekti alias Bakti ini lantaran, pihak Kejari Tanjung Perak memberi ruang kebijaksanaan terhadap keluarga terpidana untuk memberikan support.

" Saat penangkapan memang keluarga sedikit kaget, makanya saya minta silahkan datang ke kantor saja (Kejari Tanjung Perak) agar dapat dijelaskan lebih lanjut. Saya pikir itu hal yang wajar." pungkas Dimaz.

Seperti diberitakan Tim gabungan eksekutor dari seksi intelijen dan pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menangkap buronan kasus kepabeanan bernama Mohammad Subakti alias Bakti warga Perum Griyo Kartika Blok H-15 Desa Cemandi Kecamatan Sedati, Sidoarjo selasa (29/1).

Penangkapan terpidana kasus kepabeanan ini nyaris tanpa perlawanan. Ia dibekuk saat kongkow-kongkow bersama keluarganya.

Usai ditangkap, Mohammad Subekti langsung digiring ke Kejari Tanjung Perak untuk menjalani serangkaian pemeriksaan di ruang Pidsus lantai II hingga pukul 22.00 Wib.

Terpidana dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1906 K /Pid.Sus/2018 tertanggal 20 Desember 2018 yang intinya Terdakwa MUHAMMAD SUBAKTI ALIAS BAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan" dengan pidana 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- subsider 2 (dua) bulan kurungan. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi, Lantamal V, Letkol Laut (P) Suhartaya.M.Tr.Hanla meresmikan Pemandian Alam Kampung Sidat yang berlokasi di Dusun Rejopuro, Desa Kampunganyar, Kec Glagah, Kab. Banyuwangi, Rabu (30/1).

Dalam peresmikan Pemandian Alam Kampung Sidat tersebut, melibatkan seluruh unsur masyarakat sekitar, tokoh agama, tokoh adat dan keluarga besar Lanal Banyuwangi.

Acara diawali dengan senam bersama dan pemotongan tumpeng disertai dengan tarian khas Jejer Gandrung Banyuwangi. Masyarakat sekitar sangat antusias mengikuti kegiatan yang berpotensi bisa mengangkat potensi pariwisata desanya tersebut.

Orang nomer satu dijajaran Lanal Banyuwangi ini dalam sambutannya memyampaikan bahwa Jopura disamping sebagai tempat pemberdayaan budidaya Sidat percontohan Lanal Bnyuwangi, juga memiliki obyek wisata menarik yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, sebagai salah satu destinasi wisata di Banyuwangi.

"semoga dengan adanya pemandian alam di kampung Sidat ini, akan semakin menarik wisatawan lokal maupun luar untuk berkunjung ke Banyuwangi ini," pungkasnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terhitung hingga 28 Januari 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jawa Timur mencapai 2.660 kasus.

" Dari jumlah itu, 46 penderita meninggal dunia. Tiga daerah dengan jumlah terbanyak yakni Kabupaten Kediri dengan 271 kasus, Kabupaten Tulungagung dengan 249 kasus, dan Kabupaten Bojonegoro dengan 177 kasus." Kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso, rabu (30/1).

Dia mencontohkan, di pertengahan Januari, pada tanggal 15 Januari tercatat 1032 kasus, 16 Januari 1086 kasus, 17 Januari naik menjadi 1226 kasus.

"Jumlah kasus tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu di periode bulan yang sama," katanya.

Meski begitu, Pemprov Jawa Timur belum menentukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah, karena belum semua daerah memenuhi kreteria KLB.

" Di beberapa daerah sudah memenuhi kreteria KLB, seperti Ponorogo, Bojonegoro dan Tulungagung, hanya saja bersifat lokal daerah tersebut," jelasnya.

Pihaknya saat ini tengah fokus pada penanganan bersama pemerintah daerah melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk, penyuluhan kebersihan hingga meningkatkan kewaspadaan petugas medis terhadap pasien yang memiliki gejala demam berdarah.

"Masyarakat juga kami imbau agar segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat jika mengalami gejala demam berdarah," pungkasnya. (arf)

Simulasi Pam Pileg dan Pilpres Libatkan 4 Kapal Perang, Lantamal VI Gelar TFG

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar terus permantap persiapan melaksanakan simulasi Pengamanan (Pam) Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang akan digelar di Perairan Makassar dan Dermaga Layang Mako Lantamal VI Makassar. Rabu (30/01/2019).

Hal itu terlihat dari aktifitas Lantamal VI bersama unsur maritim Makassar melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) membahas tugas masing-masing untuk kelancaran simulasi pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 di laut dan pelabuhan.

Komandan SatuanTugas Laut (Dansatgaslat) latihan Pam Pileg dan Pilpres tahun 2019 Lantamal VI Makassar Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro , S.E mengatakan Lantamal VI masih memiliki waktu empat hari untuk mematangkan segala persiapan yang ada pada simmulasi Pam Pileg dan Pilpres tahun 2019.

“Sebagai penanggung jawab dan pelaksana masing-masing bagian simulasi pengamanan Pileg dan Pilpres, Lantamal VI beserta perangkat latihan lainnya harus segera menyiapkan diri ,” ujarnya saat memimpin TFG di ruang PP Jaladri Mako Lantamal VI.

Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro , S.E dalam arahannya, meminta kepada para peserta latihan untuk menyusun teknis pelaksanaan mulai dari pemberangkatan Kapal, formasi empat Kapal perang mengawal kapal KPU , penanggulangan aksi demonstrasi oleh Pasukan Anti Huru Hara (PHH), demontrasi penanganan masyarakat yang berbuat anarkis oleh K9 POMAL Lantamal VI dan lain-lain

Lebih lanjut dikatakan, bahwa simulasi pengamanan Pileg dan Pilpres tahun 2019 di laut dan pelabuhan ini akan di gelar pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 di Lantamal VI Makassar dan besok akan dilaksanakan gladi kotor dan hari Jumat Gladi bersih.

Turut hadir dalam TFG tersebut, Para Kadis dan Kasatker Lantamal VI , segenap peserta latihan pengamanan Pileg dan Pilpres Lantamal VI beserta unsur Maritim Makassar. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tim gabungan eksekutor dari seksi intelijen dan pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menangkap buronan kasus kepabeanan bernama Mohammad Subakti alias Bakti warga Perum Griyo Kartika Blok H-15 Desa Cemandi Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

" Kita tangkap kemarin malam selasa (29/1) pukul 19.30 Wib di rumahnya, sidoarjo." Kata Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie di kantornya, rabu (30/1).

Menurut lingga, penangkapan terpidana kasus kepabeanan ini nyaris tanpa perlawanan. Ia dibekuk saat kongkow-kongkow bersama keluarganya.

" Yang bersangkutan kooperatif dan tidak ada perlawanan, cuma negosiasi sedikit," terangnya.

Usai ditangkap, Mohammad Subekti langsung digiring ke Kejari Tanjung Perak untuk menjalani serangkaian pemeriksaan di ruang Pidsus lantai II hingga pukul 22.00 Wib.

" Terpidana dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1906 K /Pid.Sus/2018 tertanggal 20 Desember 2018 yang intinya Terdakwa MUHAMMAD SUBAKTI ALIAS BAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan" dengan pidana 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- subsider 2 (dua) bulan kurungan." pungkas Lingga. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 779 Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, berkumpul di Gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya. Rabu, 30 Januari 2019.

Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E menyebut, sebagai radar ataupun pendeteksi awal di setiap wilayah, Babinsa memiliki suatu peran yang sangat penting dalam mewujudkan kondusifitas dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.

“Babinsa, harus bekerja dengan maksimal,” tegas Danrem melalui pengarahannya terhadap para Babinsa.

Menurut Danrem, terdapat beberapa hal yang harus dijalankan oleh para Babinsa di tahun 2019 ini. Selain menjauhi segala bentuk pelanggaran, para Babinsa juga diwajibkan untuk lebih profesional dalam menjalankan kinerjanya.

“Di tahun 2019 ini, pastikan tidak ada pelanggaran dalam bentuk apapun. Jadikan tahun ini sebagai tahun berprestasi,” pintanya.

Babinsa, kata Kolonel Sudaryanto, dinilai memiliki peran yang sangat penting dan strategis di kalangan masyarakat.

Hal itu, tertera di dalam tugas, pokok dan fungsi Babinsa dalam melakukan deteksi dini, hingga cegah dini guna memantau, sekaligus melaporkan setiap kejadian yang berada di wilayah tugasnya.

“Kehadiran Babinsa, sangat bermanfaat dan bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Pahami 5 kemampuan teritorial,” tuturnya. (andre)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah menyiapkan berbagai rencana pembangunan Kota Surabaya selama tahun 2019, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dan beberapa bidang lainnya. Namun muaranya hanya satu, yakni mensejahterakan warga Kota Surabaya.

“ Selain menyediakan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi sekolah negeri. Bagi sekolah swasta, ada insentif sebesar Rp 1 juta kepada setiap guru tiap bulan yang telah memenuhi syarat. Kami juga menyediakan biaya personal berupa seragam sekolah, seragam olahraga, seragam pramuka, dasi, topi, tas sekolah, sepatu dan alat tulis bagi siswa baru yang kurang mampu dan diterima melalui jalur mitra warga." kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Ery Cahyadi, Rabu (30/1).

Bahkan, Pemkot Surabaya juga menyediakan sarana pembelajaran dan ekstrakulikuler seperti menyediakan mebelair, komputer, LCD, proyektor sekaligus screennya. Sedangkan untuk sarana peralatan ekstrakulikuler, sekolah di Surabaya akan disediakan beberapa alternative, diantaranya peralatan olahraga (futsal, baskes, badminton, tenis meja dan volly), peralatan kesenian (marching band, music band, gamelan), peralatan menjahit dan peralatan memasak.

“ Kami juga akan menyediakan petugas kebersihan kamar mandi sekolah, sehingga kamar mandi akan selalu terjaga kebersihannya. Harapannya, di tahun 2019 nanti tidak ada lagi kamar mandi sekolah yang kotor.” tegasnya.

Selain itu, Ery menjelaskan tahun 2019 ini Pemkot Surabaya akan melakukan pembangunan atau rehabilitasi serta pemeliharaan terhadap gedung-gedung SD dan SMP. Pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi itu meliputi pembangunan ruang kelas baru, pembangunan fasilitas pendukung, dan rehabilitasi kerusakan sedang atau berat. Sedangkan pekerjaan pemeliharaan itu meliputi pengecetan, perbaikan kamar mandi, dan perbaikan plafon.

“ Yang akan kami lakukan pembangunan atau rehabilitasi sebanyak 50 gedung SD dan 13 gedung SMP, dan yang akan direhabilitasi karena kerusakan ringan sekitar 100 gedung. Sedangkan yang akan mendapatkan pemeliharaan sebanyak 200 gedung." katanya.

Dalam bidang kesehatan, akan lebih fokus pada pelayanan, sehingga nantinya aplikasi e-health akan dimaksimalkan untuk memberikan informasi kepada pasien terkait lama waktu layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Bahkan, Pemkot Surabaya juga berencana menambah tenaga medis dan para medis serta penambahan sarana pendukung seperti komputer dan printer untuk mengurangi waktu tunggu antrian layanan kesehatan.

“ Kami juga akan terus memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan menyusui, calon pengantin wanita, balita, gizi buruk, lansia, penderita TB, penderita kust, ODHA, palliative, petugas foging, petugas beresiko tinggi, dan MP ASI." imbuhnya.

Menurut Ery, peran jumantik juga akan dimaksimalkan untuk mencegah penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD). Salah satu yang akan diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada mereka adalah rompi seragam, kartu identitas dan juga senter untuk memantau jentik-jentik nyamuk.

“ Dalam bidang kesehatan, kami juga berencana akan membangun atau merehabilitasi gedung RSUD Soewandhi. Nanti akan dibangun gedung dan parkirnya. Insyallah di situ nanti juga akan ada pengobatan untuk penyakit kangker." ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa di tahun 2019 ini Pemkot Surabaya akan membangun IPAL di 10 puskesmas di Surabaya dan akan merehabilitasi kerusakan ringan di 24 puskesmas serta 28 pustu. Bahkan, akan ada pemeliharaan di 39 puskesmas dan 31 pustu.

Ery menambahkan, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus dari Pemkot Surabaya di tahun 2019 ini. Kali ini, Pemkot Surabaya akan membangun beberapa jalan dan pedestrian. Khususnya untuk pembangunan jalan akan dilakukan di Jalan Lingkar Luar Timur (Ruas Frontage Nambangan-Kyai Tambak Deres), Jalan Lingkar Luar Barat (Ruas Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo), Jalan Merr, Jalan Raya Wonokromo (frontage), jalan akses lapangan tembak, Jalan Kauman, dan pembangunan Jebatan Joyoboyo Wonokromo.

Sementara untuk pembangunan pedestrian akan difokuskan di Jalan Kertajaya Sisi Selatan (pom bensin viaduk), Jalan Dr. Soetomo sisi utara dan sisi barat selatan, Jalan Dharmahusada ke barat, Jalan Nginden sisi timur, Jalan Perak Barat, Jalan Kedungdoro sisi barat (ruas Kedungsari), Jalan HR Muhammad, Jalan Demak, Jalan Manyar Kertoarjo sisi utara, Jalan Gentengkali, Jalan Bubutan sisi timur, Jalan Mayjend Sungkono, dan Jalan Bubutan (sentra PKL Indrapura).

“ Kami juga akan segera menuntaskan pembangunan pompa petekan karena itu sangat urgent dan kemarinnya pengembangnya putus kontrak. Nanti akan kami bangun dengan kapasitas 24 meter persegi/detik." katanya.

Sedangkan untuk pembangunan drainase, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan akan berfokus di saluran diversi Gunungsari, saluran Underpass Bundaran Satelit, saluran Barata Jaya menuju Boezem Bratang, saluran Kebonsari, saluran banyu urip kidul, saluran Jalan Rejosari, saluran Jalan Ngagel Jaya Utara, saluran Jalan Wonorejo, Saluran Tambak Adi dan saluran Jalan Manukan Tengah.

“ Kami juga akan menambahkan beberapa kapasitas pompa air di rumah pompa.” ujarnya.

Ery juga menjelaskan bahwa pada tahun 2019 ini Pemkot Surabaya akan fokus pada pemutakhiran data penduduk miskin sebagai dasar pemberian intervensi dari pemkot. Nantinya, akan ada sinkronasi dan integrasi antara data penduduk berpenghasilan rendah dengan data kependudukan, sehingga nantinya akan diketahui jumlah total penduduk miskin atau kurang mampu di Kota Surabaya.

“ Nah, data tunggal inilah yang nantinya akan dijadikan acuan oleh Pemkot Surabaya untuk memberikan berbagai bantuan. Nanti syarat-syarat dan panduannya akan diatur dalam Perwali.” kata dia.

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan berbagai pembangunan fasilitas olahraga dan berbagai gebrakan di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Termasuk pula di Dinas Koperasi serta pengaturan Sentra-sentra PKL di Surabaya.

“ Itulah berbagai pembangunan yang besar-besar yang akan dilakukan Pemkot Surabaya selama tahun 2019 ini. Semoga bisa tercapai semuanya, kami mohon doanya kepada semuanya.” pungkasnya.

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Dinas Perawatan Personil Angkatan Laut (Kadiswatpersal) Laksamana Pertama TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP secara resmi memberikan sosialisasi Program Pemilikan Rumah Pribadi Dengan Menggunakan Dana Tabplin (PPMD) kepada Prajurit Antap dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).

Sosialisasi yang diikuti sedikitnya 700 personil perwakilan Satuan Kerja dibawah Kodiklatal tersebut dilaksanakan di Gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Koediklatal. Hadir dalam sosialisasi tersebut Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M, Komandan Puslatopsla Kolonel Laut (P) Hendri Supriyanto, Danpuslatmar Kolonel marinir Kresno Pratowo, Danpuslatdiksarmil Kolonel Marinir Agus Dwi Laksana P, para Paban serta para pejabat personil dilingkungan Satker Kodiklatal.

Dalam pengarahannya Kadiswatpersal Laksamana Pertama TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP menyampaikan bahwa perumahan atau tempat tingal bagi prajurit, PNS dan keluarganya adalah kebutuhan primer. Oleh sebab itu segenap anggota TNI AL baik militer maupun PNS wajib memiliki rumah, mengingat betapa pentingnya tempat tinggal dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya berdasarkan pengalaman, banyak anggota yang sudah pensiun belum punya rumah, bahkan anak atau keluarga yang ditinggalkan masih banyak yang menempati Perumahan Dinas yang seharusnya perumahan tersebut diperuntukkan bagi anggota yang masih aktif.

Untuk itu, Pimpinan TNI AL memberikan kemudahan kepemilikan rumah kepada Personel TNI AL dengan menggunakan dana tabplin melalui penyediaan rumah pribadi melalui kerja sama dengan pengembang (Perkasal/70/XII/2011), penyediaan kavling untuk pembangunan rumah melalui kerjasama dengan pengembang (Kep Kasal/1912/XI/2015). Selain itu bagi personil yang sudah punya rumah pribadi bisa mengajukan pembangunan dan renovasi tanpa kerjasama dengan pengembang (Kep Kasal/1997/IX/2017)

Adapun persyaratan ujntuk mendapatkan rumah sebagai berikut memiliki masa dinas minimal 1 tahun gaji dan sudah dipotong iuran tabplin, besarnya angsuran perumahan tidak melampaui 1/3 gaji, sisa masa kerja min 5 th sanggup melunasi angsuran sebelum pension dan bila suami-istri personil TNI AL keduanya dapat mengambil rumah atau kavling

Sedangkan lokasi perumahan yang ditawarkan memalui PPMD tersebut adalah Tanjung Pinang, Sorong, Kendari, Cilengsi, Sukoharjo, Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Jalan melalui program KPR Perumahan Pribadi Melalui Dinas (PPMD) dengan bantuan uang muka YKPP Asabri ataupun dari Tabungan Disiplin ( Taplin ).

Program ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya yaitu program KPR BTN yang mengutamakan anggota yang masa kerja sudah lama. Namun sekarang diberi kesempatan kepada seluruh anggota baik yang baru masuk maupun yang hampir pensiun untuk mengambil rumah sesuai dengan keinginan masing-masing yang tidak harus di tempat dimana mereka berdinas. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Suporter fanatik Persebaya, Bonek Mania menyebut Whisnu Sakti Buana sebagai sesepuh. Ini karena Wakil Wali Kota Surabaya itu mampu menjembatani komunikasi antara suporter dengan klub.

“Kami menyebutnya bukan bapaknya Bonek ya, karena memang Bonek itu tidak ada strukturnya,” kata Koordinator Green North (sebutan Bonek Tribun Utara), Husein Gozali saat menggelar obrolan santai dengan Whisnu di sebuah rumah makan di Surabaya, Rabu (30/1) sore.

Tapi, lanjutnya, mungkin sebagai tokoh yang dituakan dan ingin melihat anak-anaknya yang utuh mendukung penuh sukses Persebaya Surabaya.

“Sebagai sesepuh, iya! Karena memang beliau mampu menjadi pengayom dan menjembatani Bonek dan manajemen,” tegasnya.

Sebagai pengayom dan fasilitator, Cak Cong – sapaan akrab Husein Gozali— menyontohkan, ketika Bonek punya uneg-uneg ada hambatan terkait komunikasi dengan manajemen klub, Whisnu tampil sebagai fasilitator.

“Sehingga sekarang ini ada komunikasi lanjutan,” tegasnya.

Sementara Whisnu yang dimintai tanggapan soal sebutan sesepuhnya Bonek, mengaku tidak mempermasalahkan.

“Ya saya tidak pernah meminta disebut apapun, terkait sesepuh ya itu terserah Bonek menyebut saya apa,” katanya.

Dia menegaskan, bahwa apa yang dilakukannya selama ini, itu karena dia lahir dan besar di Surabaya. Juga salah satu pecinta sepakbola, khususnya Persebaya.

“Saya ini orang Surabaya, sejak kecil ya Bonek. Jadi apa yang saya lakukan ini ya untuk Bonek ya untuk Persebaya juga,” tandasnya. (*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan potensi di bidang olahraga TNI Angkatan Laut, Sebanyak 34 prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) Prajurit Karier (PK) TNI Angkatan Laut Angkatan ke 38 Gelombang II Korps Jasmani dan personil yang bersumber atlit mendapatkan pembekalan dari Kepala Dinas Perawatan Personil Angkatan Laut (Kadiswatpersal) Laksamana Pertama TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP di Aula Bineka Wirya Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi (Pusdikbanmin) Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Dalam pembekalanya Kepala Dinas Perawatan Personil Angkatan Laut (Kadiswatpersal) Laksamana Pertama TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP menyampaikan bahwa penerimaan prajurit TNI AL saat ini ada yang bersumber dari atlit yang mempunyai prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun perekrutan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas personil TNI AL di bidang olahraga sekaligus meningkatkan prestasi TNI AL pada pelaksanaan Pekan Olah Raga antar TNI. Selain itu penerimaan jalur prestasi olahraga tersebut untuk kaderisasi bagi personil jasmani TNI AL yang mendekati masa pensiun.

Lebih lanjut disampaikan sebagai personil jasmani dan Atlit para siswa Korps jas harus mempunyai kesamaptaan yang lebih baik dibandingkan prajurit lainya. “Buktikan bahwa kalian merupakan prajurit terpilih yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan Jasmani”. Tegas Pati bintang satu dipundak ini.

Selain itu juga disampaikan, setelah penempatan di Kotama TNI AL Korps jasmani akan menjadi leader dalam kegiatan olahraga di Kotama. Oleh sebab itu agar para siswa memanfatkan potensi personil yang mempunyai prestasi olahraga di satuan kerjanya, untuk selanjutnya dibina dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga di jajaran TNI Angkatan Laut secara umum.

Hadir dalam pengarahan tersebut Komandan Pusdikbanmin Kolonel laut (S) Sunarto, S.E., M.M para Komandan sekolah dijajaran Pusdikbanmin diantaranya Koamandan Sekolah Perwira, Komandan Bintara, Komandan Sekolah Tamtama dan Kama jas Pusdikbanmin. (arf)

KPK Tetapkan 4 Anggota DPRD Tersangka

Kembangkan Kasus Mantan Bupati Lampung Tengah

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Mereka adalah Ketua DPRD Achmad Junaidi, dan tiga anggota DPRD lainnya bernama Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin.

Penetapan status tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari kasus suap ke DPRD Lampung Tengah yang juga melibatkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Pada waktu itu, Mustafa, Wakil Ketua DPRD J Natalis Sinaga, anggota DPRD Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman terjerat. Mereka telah divonis bersalah.

"Keempatnya diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Keempatnya diduga menerima suap terkait tiga hal. Pertama, persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian terkait pengesahan APBDP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

"Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar," kata dia.

Atas arahan Mustafa selaku bupati saat itu, dana Rp 1 miliar itu diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta dan Rp 100 juta berasal dari dana taktis.

"Dalam komunikasi sempat muncul kode "cheese" sebagai sandi untuk uang yang dipersyaratkan," kata Alexander.

Keempatnya disangka melanggar Pasal 13 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (rio)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Wadan Kodiklatal) Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M mewakili Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto secara resmi menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Perawatan Personil Angkatan Laut (Kadiswatpersal) Laksma TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP di Ruang Loby Gedung Kihadjar Dewantara kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Turut hadir dalam menerima kunjungan Kadiswatpersal tersebut pejabat Utama Kodiklatal diantaranya Direktur Doktrin (Dirdok) Laksma TNI Budi Purwanto, S.T., M.M, Direktur Pendidikan dan Latihan (Dirdiklat) Laksma TNI Deny Septiana S.Ip., M.A.P , Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) Laksma TNI Budi Kalimantoro, Dirum Kolonel Laut (P) Taat Siswo Sunarto, S.E dan Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (P) Lukman H

Kadiswatpersal Laksamana Pertama TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP dalam kesempatan tersebut menyampaikan maksud dan tujuan kedatanganya di lembaga Pendidikan Kodiklatal, selain silaturohmi kedatangannya tersebut untuk memberikan pembekalan kepada Prajurit Antap dan Pegawai negeri Sipil (PNS) Kodiklatal mengenai Pemilikan Perumahan Melalui Dinas (PPMD).

Menurutnya perumahan atau hunian bagi seorang prajurit dan Pegawai negeri Sipil di lingkungan Angkatan laut merupakan kebutuhan pokok dan wajib memiliki mengingat betapa pentingnya tempat tinggal dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengalaman, banyak Prajurit TNI AL yang sudah pensiun belum punya rumah, bahkan anak atau keluarga yang ditinggalkan masih menempati Perumahan Dinas yang seharusnya perumahan tersebut diperuntukkan bagi anggota yang masih aktif.

Sementara itu Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M dalam sambutanya menyambut baik kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan direktorat perawatan personil tersebut. Menurutnya Wadan Kodiklatal dengan dilaksanakan sosialisasi tersvebut kedepan tidak ada prajurit Kodiklatal yang status rumahnya masih kontrak ataupun numpang di mertua. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari kasus suap ke DPRD Lampung Tengah.

Dalam kasus itu, Mustafa divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/7/2018).

Mustafa juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, hak politik Mustafa dicabut selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

"MUS diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Alexander memaparkan, Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek.

"Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas MUS sebagai Bupati Lampung Tengah sebesar Rp 95 miliar," kata dia.

Penerimaan uang itu diduga dilakukan secara bertahap pada bulan Mei 2017 hingga Februari 2018. Adapun rinciannya, uang Rp 58,6 miliar berasal dari 179 calon rekanan proyek.

Kemudian penerimaan uang sebesar Rp 36,4 miliar berasal dari 56 calon rekanan proyek.

Selain Mustafa, KPK menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta. Keduanya adalah pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Sebagian besar penerimaan Rp 95 miliar oleh Mustafa diduga berasal dari dua pengusaha tersebut.

"MUS meminta kepada BW (Budi Winarto) dan SS (Simon Susilo) untuk menyerahkan uang dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT SMI Tahun Anggaran 2018," kata Alexander.

Atas perbuatannya, Mustafa disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Sementara Budi dan Simon disangka melanggar Pasal 55 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rio)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Memasuki hari ke-4 pelaksanaan Latihan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden diwilayah Armada ll, personel Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal V) mengikuti Latihan simulasi Penanggulangan Huru Hara (PHH) yang digelar di Lapangan Ambalat, Koarmada ll, Ujung, Surabaya, Rabu (30/1).

Latihan PHH jelang pesta demokrasi pada April 2019 mendatang ini, dilakukan gabungan dari Lantamal V, Yonmarhamlan V, Pomal dan Koarmada ll.

Materi pertama Peragaan PHH disampaikan Iptu (Pol) I Ketut Kasta (Komandan Kompi 4 Sat Brimob Jatim) dan materi 2 Gladi PHH disampaikan Kapten (P) Sugeng Subagiono (Kadiv Eva Glagaspur Kolatarmada ll) .

Menurut Kasta, latihan PHH yang dilaksanakan tersebut semata-mata dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi menjelang pesta demokrasi khususnya di yang tahun ini digelar di Jatim.

Sementara itu materi kedua yang disampaikan Kapten (P) Sugeng Subagiono Sifatnya penyegaran bagi seluruh prajurit jajaran Lantamal V, Yonmarhanlan, Koarmada II, Pomal dan Kesehatan.

Dalam situasi seperti saat ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, khususnya terkait OMSP (Operasi Militer Selain Perang), kita bisa membantu Polri dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, terkait bantuan kepada Kepolisian, merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Polri dan TNI yang ditandatangani Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada tanggal 23 Januari 2018 tahun lalu.

Pada nota kesepahaman tersebut dibahas tentang tugas perbantuan TNI dalam rangka Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Jadi selaku alat pertahanan negara pun, kita harus siap sedia diperbantukan jika kemudian ada permintaan dari Kepolisian untuk menangani unjuk rasa, kerusuhan massal, konflik sosial dan lain sebagainya.

“Materi dan peralatan ini, pada dasarnya bukan hal yang baru, jadi dalam latihan ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan sasaran latihan yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia dan Konjen RI di Ruang Sidang wali kota, Rabu, (30/01/18). Kunjungan itu, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pontensi ekonomi daerah, terutama produk andalan yang potensial untuk dipromosikan ke luar negeri. Sebagai materi pembekalan guna mendukung pelaksanaan tugas di negara tujuan.

“ Jadi, tujuan kami lebih banyak menggali potensi untuk bisa kami kerjasamakan di seluruh perwakilan kita dan luar negeri." kata Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia Okto Dorinus Manik, rabu (30/1)..

Disamping itu, lanjut dia, Risma itu dikenal sudah banyak pengalaman dalam berbagai bidang kerjasama dengan dunia internasional. Oleh karena itu, pihaknya datang langsung untuk bertemu dengannya.

“ Karena kita juga tahu bagaimana kiprah Bu Risma di dunia Internasional." ujarnya.

Bahkan, pihaknya mengaku senang, menerima masukan-masukan yang telah diberikan Risma yang dinilai sangat bermanfaat untuk mendukung tugas masing-masing duta besar saat menjalankan misi di negara tujuan.

“ Kami malah senang bisa datang bertemu dengan Bu Risma. Yang artinya, kerjasama kami khususnya perwakilan duta-duta besar baru dalam bertugas, nanti bisa meningkatkan kerjasama kami yang selama ini sudah ada." paparnya.

Ia menambahkan, sebelumnya pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke asosiasi pengusaha industri di Surabaya dan beberapa kota Jawa Timur. Ia menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi lokal nantinya akan menjadi fokus utama untuk dikembangkan ke luar negeri.

" Kami kemarin juga ketemu dengan asosiasi pengusaha. Jadi saya kira, potensi (ekonomi) itu akan kita kembangkan, akan kita kerjasamakan lebih lanjut." jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyambut baik kedatangan para Duta Besar dan Konjen RI tersebut. Ia mengaku, bahwa kedatangan mereka ini bukan yang pertama kalinya. Sebelum berangkat menjalankan tugas, mereka biasanya berkunjung ke beberapa pihak untuk melakukan sharing sekaligus meminta saran.

“ Sebetulnya (kunjungan) ini bukan pertama kali, sudah dua atau tiga kali gitu. Sebelum mereka bertugas, mereka ke sini dulu." kata Risma.

Dalam pertemuan dengan para Duta Besar dan Konjen RI itu, Risma berbagi beberapa hal, diantaranya potensi pangsa pasar asing, serta pengalaman-pengalaman saat ia berkunjung dan berinteraksi langsung dengan dunia internasional.

“ Aku kan sering keluar (negeri), jadi pengalaman apa itu yang tak sampaikan. Bagaimana hubungan sister city itu bisa imbang. Nah itu yang tak sampaikan tadi." paparnya.

Wali Kota Risma mengungkapkan selama ini orang menganggap bahwa potensi pasar luar negeri itu bagus. Namun, ia menilai, seharusnya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana mengupgrade daya beli masyarakat lokal. Alasannya, ia mencontohkan, jika saja salah satu kota di luar negeri penduduknya hanya 300 ribu sampai 1 juta, namun mereka bisa hidup sejahtera dan makmur, seharusnya kota-kota Indonesia bisa lebih sejahtera, karena jumlah penduduknya lebih unggul.

“ Mungkin sekitar berapa persen itu miskin. Nah, bagaimana mengupgrade yang miskin ini supaya dia bisa membeli produk. Artinya, saya mencoba konsentrasi di pasar lokal.” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut dia, industri-industri lokal khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa meningkat. Ia menjelaskan, dalam persaingan dunia industri global, ada standart-standart persyaratan yang harus dipenuhi, namun jika tidak bisa memenuhi hal itu, justru dapat merugikan pelaku industri sendiri. Karena itu, ia mengimbau bahwa standarisasi menjadi aspek utama, sebelum pelaku industri itu ingin mengembangkan sayap ke dunia internasional.

“ Kita kalau tidak hati-hati justru kita kemudian akan kalah, dan itu kalahnya bahaya sekali, karena cost yang sudah kita keluarkan (untuk) pengiriman itu biayanya tidak mudah,” katanya.

Pada pertemuan itu, Wali Kota Risma juga berbagi pengalaman saat lawatannya ke Hangzhou China. Kala itu, ia dipercaya sebagai Presiden Belt Road Local Cooperation (BRLC), yang bertugas menjadi koordinator anggota perdagangan di Jalur Sutra yang ingin mengembangkan ekonomi dan perdagangan. Bahkan, ia juga berbagi pengalaman saat menjalankan tugas sebagai Presiden United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pasific (Aspac). Ia berharap, ada manfaat yang didapat saat ia dipercaya mengemban tugas kehormatan tersebut, baik bagi Bangsa Indonesia maupun negara lain di seluruh dunia.

“ Presiden Beld and Road (BRLC) Jalur Sutra itu apa yang saya kerjakan, saya diangkat jadi Honour Presiden, kemudian Presiden UCLG, terutama (bermanfaat) untuk kota-kota di Indonesia dan kota-kota negara lain, yang terutama masih miskin,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pada pertemuan itu juga dihadiri oleh beberapa Pejabat Pendamping dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yakni, Okto Dorinus Manik (Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan), Daniel Tumpal Simanjuntak (Direktur Afrika), Ratu Silvy Gayatri (Sesditjen Amerika dan Eropa), Rossy Verona (Sesditjen Asia Pasifik dan Afrika), Rainer Lauhanapessy (Pejabat Fungsional Diplomat Direktorat Amerika I) dan Suaji Raja (Pejabat Fungsional Diplomat Direktorat Timur Tengah).

Sementara itu, untuk Duta Besar dan Konjen RI yang hadir yakni, Abdul Kadir Jailani Duta (Kanada), Usra Hendra Harahap (Nigeria), Julang Pujianto (Suriname), Chandra Widya Yudha (Serbia), Berlian Napitupulu (Korea Utara), Hajriyanto Thohari (Lebanon), Cheppy Wartono (Mexico), Arrmanatha Nasir (Perancis), Andriana Supandy (Papua Nugini), Abdurrahman Dimas Wahab (Hongaria), Siti Nugraha Mauludiah (Polandia), Al Busya Basnur (Ethiopia), Wajid Fauzi (Syria) dan Saud Purwanto Krisnawan (Los Angeles - AS). (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Malut) Korem 152/Babullah beserta seluruh Kodim jajaran melaksanakan latihan pengamanan pemilu legislatif dan presiden Tahun 2019 bertempat di masing masing markas komando satuan.

Kegiatan Latpam Pemilu ini diselenggarakan oleh Rindam XVI/Pattimura dengan pelaksana Korem 151/Binaya dan Korem 152/Babullah meliputi latihan Dril Teknis, Drill Taktis dan Dril Tempur serta simulasi penanganan konflik komunal, kegiatan latihan dilaksanakan secara tersebar di satuan Kodim baik Kodim 1501/Ternate, Kodim 1505/Tidore, Kodim 1508/Tobelo, Kodim 1509/Labuha dan Kodim 1510/Sanana.

Dalam amanatnya Pangdam XVI/Pattimura yang dibacakan oleh Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., M.M., menyampaikan Kegiatan latihan yang kita laksanakan hari ini merupakan wahana yang tepat guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan satuan jajaran Kodam XVI/Pattimura agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang handal dalam melaksanakan tugas membantu Pemda dan Polri di wilayah Maluku dalam rangka Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 secara berhasil dan berdaya guna. (andre)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Langkah Komisi A DPRD Surabaya menyikapi keluhan warga pemukim surat ijo agar dibebaskan dari restribusi Ijin Penyewaan Tanah (IPT) mendapat dukungan dari Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu ternyata pada Rabu (23/1) telah melakukan pembahasan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dan Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan.

“ Saya terlibat di pertemuan itu, Tim Surat Ijo dipimpin pak Zainuddin Amali Komisi II DPR RI dan ditemui oleh perwakilan BPN pusat yakni Sekjen BPN Himawan Arif Sugoto dan Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Djamaluddin." kata Pertiwi Ayu Khrisna Ketua Fraksi Golkar Ayu DPRD Surabaya, Rabu (30/1).

Menurut Ayu sapaan Pertiwi Ayu Khrisna, langkah Komisi A sudah tepat sebab dalam pertemuan itu juga hadir Kanwil BPN Jawa Timur, sejumlah tokoh seperti Bambang Sudibyo, Muhammad Farid, Farah Tamalia (caleg DPR RI dari Golkar dapil 1 Surabaya) dan Taufik Iman Santoso Ketua Laboratorium Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

“ Oleh karenanya atas nama fraksi Golkar, kami mengapresiasi langkah Komisi A DPRD Surabaya yang memberikan atensi kepada warga pemukim lahan surat ijo, karena hal ini seiring dengan apa yang sedang kami perjuangkan.” tuturnya.

Untuk itu Ayu berharap agar persoalan warga yang saat ini menjadi pemukim lahan surat ijo di Surabaya segera mendapatkan kepastian soal pembebasan retribusi.

“ Sebagai anggota, tentu saya akan mendukung penuh langkah Komisi A DPRD Surabaya dalam upayanya memperjuangkan warga pemukim lahan surat ijo agar segera mendapatkan kepastian soal pembebasan retribusinya." pungkasnya.

Seperti diberitakan, aksi pembelaan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto terhadap warga pemukim surat Ijo yang ingin 'bebas' dari retribusi Ijin Penyewaan Tanah (IPT) mendapat kritikan dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha. Menurutnya semua pihak atau utamanya Caleg untuk tidak menggunakan wacana surat ijo sebagai komoditi politik.

“ Jangan palsu-palsu lah, wacana soal surat ijo ini selalu muncul setiap 5 tahun sekali, jadi agenda rutin jelang Pileg, sementara faktanya tidak pernah ada hasilnya.” kata Masduki dikutip kantor berita RMOLJatim, senin (28/1).

Menurut Masduki, selama ini Kota Surabaya sudah memiliki Perda tentang surat ijo namun pelaksanaannya masih perlu dipertanyakan.

“ Perdanya kan sudah ada, kenapa tidak bisa berjalan, ini siapa yang salah? Pemkot, dewan atau masyarakatnya yang salah.” tandasnya.

Tidak hanya itu, bahkan Masduki Toha berbalik mempertanyakan kinerja anggota legislatif yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut selama lima tahun ini.

“ Harusnya mereka itu malu, karena selama 5 tahun duduk disana tidak bisa berbuat apa-apa, jangan melempar wacana yang asal lah. Lha wong Wali Kota saja nggak bisa berbuat apa-apa kok.” kritisnya.

Harusnya, kata Masduki Toha, Perda yang sudah ada itu menjadi pijakan agar pemegang surat hijau bisa mendapatkan haknya.

“ Teman-teman komisi A mengawal itu sampai dimana Perda itu efektif atau tidak. Kalau tidak efektif alasannya akademisnya apa. Kalau sudah ketemu alasan akademisnya, ayo dilakukan revisi bersama-sama.” tuturnya.

Untuk itu Masduki Toha meminta kepada semua Caleg utamanya incumbent, agar tidak menjadikan wacana surat ijo ini sebagai komoditi politik tahunan.

“ Karena saya masih meyakini jika hasilnya tidak bakalan ada.” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi A DPRD Surabaya berencana memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dan Kanwil Kemenkumham Jatim terkait persoalan retribusi Izin Penyewaan Tanah (IPT) atau biasa disebut surat ijo.

Dalam pemanggilan itu, Komisi A DPRD Kota Surabaya melalui wakilnya, Herlina Harsono Nyoto akan melalukan audensi dengan kedua instansi tersebut.

Pemanggilan kedua instansi tersebut lantaran banyaknya protes dan keluhan dari warga yang menginginkan dihapusnya retribusi IPT. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kesiapan kendaraan operaional merupakang salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas keseharian Polisi Militer Angkatan Laut Pangkalan Utama TNI AL V (Pom Lantamal V), untuk itu perlu upaya antisiasi meminimalisir hambatan dalam pelaksanaanya.

"Jangan sampai kendaraan kawal mogok dalam melaksanakan tugas," kata Komandan Polisi Militer Lantamal V Kolonel Laut (PM) Joko Tri Suhartono, saat melakukan pengecekan kondisi seluruh kendaraan dinas motor dan mobil dinas dijajaran Pom Lantamal V, Rabu (30/1).

Danpom Lantamal V didampingi para Kadis POM Lantamal V, mengadakan pengecekan kesiapan personel dan kendaraan pengawalan serta administrasi Polisi Militer Lantamal V, yang sering digunakan dalam setiap penugasan.

Menurut Joko -sapaan aktab Danpom Lantamal V ini- untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan atau kendaraan mengalami kerusakan dalam melaksanakan pengawalan maupun pelaksanaan tugas-tugas Polisi Militer lainnya, perlu adanya pemeliharaan secara rutin dan terartur.

Orang nomor satu dijajaran Pom Lantamal V ini meminta prajurit dijajarannya, untuk selalu mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraan sebelum digunakan dan cepat melaporkan jika kendaraan terjadi kerusakan untuk segera diadakan perbaikan.

Menurutnya, Intensitas pengawalan yang dilaksanakan personel Polisi Militer Lantamal V tergolong sangat padat, mengingat seringnya pengawalan pejabat pemerintahan maupun pejabat militer khususnya TNI AL yang datang ke kota Surabaya.

Untuk itu, keberadaan kendaraan pengawalan Polisi Militer Lantamal V mendapat perhatian khusus dari Komandan Polisi Militer Lantamal V, dengan mengecek langsung satu persatu kendaraan kawal, baik roda dua maupun kendaraan roda empat. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Manunggal Sarana Surya Pratama, Ardiansyah, Rabu (30/1/2019).

Ardiansyah rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASW (Mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi.

Dalam kasus ini, Aswad yang merupakan penjabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan Bupati Konawe Utara periode 2011-2016 diduga menerima suap Rp 13 miliar.

Suap tersebut diduga berasal dari sejumlah pengusaha yang diberikan izin pertambangan.

Aswad juga diduga telah menyebabkan kerugian negara Rp 2,7 triliun. Indikasi kerugian negara ini dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Aswad diduga menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014.

Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, ia disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rio)

Kamis, 31 Januari 2019

Rabu, 30 Januari 2019

Narkoba

Koperasi & UMKM

Categories

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo

Halaman

Hankam

Popular Posts

Blog Archive