KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kebijakan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada para pedagang mendapat teguran dari kalangan dewan. Pengenaan pajak di luar retribusi dinilai belum layak dibebankan kepada para pedagang. Pasalnya, fasilitas yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang. Apalagi formasi struktur direksi yang baru belum terbentuk.
“ PPN harus ditangguhkan, saat ini distop sampai terbentuk direksi baru. PPN mau diapakan biar diurus oleh pengurus yang baru nanti." tandas Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur saat hearing dengan PD Pasar Surya dan badan pengawas (Bawas), bagian perekonomian dan hukum Pemkot Surabaya serta para pedagang, Senin (14/1).
Politikus PKB ini menegaskan, komisi B bukan tidak setuju dengan kebijakan PPN. Tetapi harus diketahui bahwa PD Pasar Surya bukan profit oriented, tapi berorientasi kepada pelayanan terhadap pedagang. Hal yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan pelayanan ketimbang memikirkan PPN.
" Fasilitasnya bagus, saya yakin tidak ada yang keberatan (PPN). Jadi saya bukan ngak setuju (penarikan PPN), tapi harus dievaluasi dulu.” pungkasnya. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar