KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Media Konvensional atau media arus utama lebih dipercaya masyarakat dibanding media sosial. Meski menurut Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2019 di Grand City Surabaya, perkembangan media sosial saat ini sangat pesat. Presiden menyebut berdasarkan survey Edelmen Trust Barometer 2018, kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional dibanding media sosial pada tahun 2016 sebanyak 59 persen berbanding 42 persen.
“Kemudian tahun 2017 sebesar 58 persen berbanding 42 persen dan tahun 2018, kepercayaannya media konvensional sebanyak 63 persen, sedangkan media sosial 40 persen,” ujar Jokowi, Sabtu (9/2)
Jokowi mengaku gembira dengan tinggi kepercayaan masyarakat dibanding media sosial. Pasalnya, saat ini setiap orang bisa menjadi wartawan, bahkan pemimpin redaksi yang kadang menciptakan kegaduhan dan membangun pesimisme.
“Padahal, di saat ini dibutuhkan rumah penjernih informasi yang menyajikan informasi yang telah terverifikasi,” sebutnya
Menurutnya, media massa semestinya menjalankan peran comunication of hope dan memberikan harapan besar kepada bangsa Indonesia. Jokowi menegaskan, peran utama media massa semakin penting mengaplifikasi, menyingkap kebenaran dan fakta.
“Media arus utama diharapkan menjaga dan mempertahankan misinya mencari kebenaran dan membangun optimisme’ harap Jokowi
Ia menerangkan, ketika pemerintah memaparkan capaian pembangunan, tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Sehingga mereka ikut memanfaatkan capaian pembangunan yang ada.
“Media harus membangun optimisme dan memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan bersama,” paparnya
Jokowi berharap, ketika pemerintah aktif membangun well inform society jangan buru-buru disebut kampanye atau pencitraan. Upaya itu dilakukan guna membentuk kesadaran masyarakat atas informasi. Untuk itu, ia berharap media sebagai amplifier atas informasi yang berkaitan dengan pembangunan.
“Termasuk, jika ada kekurangan harus kita benahi,” katanya
Presiden mengajak pers untuk meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang aktual bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat, melakukan kontrol sosial serta memberikan kritik yang konstruktif.
“Pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat yang dipandu tanggung jawab moral, beretika dan tata krama sebagaimana diatur dalam undang-undang pers dan penyiaran,” pungkasnya. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar