KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Ketua DPRD Surabaya, Armuji namun penyidik Kejati Jatim juga melakukan hal yang sama kepada Direktur Utama PT YEKAPE, Mentik Budi Wijono
Namun sayangnya pemeriksaan itu tak dapat dilanjutkan lantaran Mentik tiba-tiba jatuh sakit.
"Iya mentik tadi ketika kita periksa tensinya naik dia pakai jam tangan itu loh yang untuk kesehatan. Katanya stres tinggi jadi ia mau pingsan." Kata Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Kamis (20/6).
Padahal lanjut Didik, pemeriksaan ini masih bisa dikatakan baru saja dilakukan.
"Ya baru 6 atau 5 tadi." Tandaanya.
Mungkin kata Didik, apa yang disampaikan penyidik untuk dijawab Mentik dianggap terlalu berat.
"Pertanyaan yang harus di jawab mikir agak berat mungkin terus kita tutup aja dari pada nanti pingsan." tegasnya.
Meskipun saat ini bisa dikatakan batal dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan namun bukan berarti Mentik, menurut Didik bisa lepas dari pemeriksaan ulang.
"Nanti kita lanjutkan kalau agak sehat. yang jelas mungkin minggu depan lah." pungkasnya.
Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.
Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.
Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.
Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.
Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.
Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.
Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.
Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.
Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.
Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.
Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.
Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar