KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati S.Sos.,M.PSDM dibuat kaget saat menggelar reses di tiga Kecamatan meliputi Gubeng, Tegalsari dan Simokerto.
Pasalnya setiap menggelar pertemuan dengan warga di tiga Kecamatan tersebut mulai tanggal 19 hingga 24 Oktober 2020 tentunya dengan mengutamakan protokol kesehatan yang ketat itu, Ajeng selalu menerima berbagai keluhan, baik dari 50 warga yang hadir maupun menggunakan aplikasi Zoom.
"Warga selalu mempertanyakan bantuan dalam kondisi pandemi ini masih salah sasaran," kata Ajeng Wira Wati S.Sos.,M.PSDM yang juga bendahara Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya, Minggu (25/10).
Ajeng menambahkan tak hanya soal bantuan yang digelontorkan Pemkot Surabaya carut marut, namun masalah pelayanan dinilai masih kurang optimal.
"Pelayanan e-KTP 5 tahun tidak kunjung selesai, alasannya dikarenakan blanko habis," paparnya.
Parahnya lagi, lanjut Ajeng, pembangunan yang digembar-gemborkan oleh Pemkot Surabaya selama ini telah merata.
Tapi nyatanya masih ditemukan belum tersentuh hingga tahunan. Padahal warga sudah berulang kali mengajukannya.
"Gorong-gorong terbengkalai hingga 10 tahun, permintaan warga ke pemerintah kota untuk pelebaran gorong-gorong di gang hingga kini belum terlaksana," ungkap Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC Partai Gerindra Surabaya.
Dari catatan itu, menurut Ajeng masih banyak lagi keluhan warga yang diterimanya, terutama soal pendaftaran masyarakat berpengalaman rendah (MBR), rusaknya fasilitas umum hingga yang membahayakan penggunanya.
"Pendaftaran MBR yang susah, pasar yang meluber ke jalan, sehingga mengganggu jalan umum, jalan banyak berlubang membahayakan warga dan alur kerja dana hibah. Pokoknya ppembangunan yang dirasakan warga belum sampai ke fasilitas sosial warga di perkampungan dan gang-gang," katanya.
Bahkan yang cukup menjengkelkan menurut Ajeng yakni soal dana hibah. Pemkot seolah-olah mempermainkan warga.
Awalnya dana hibah tidak dapat digulirkan dengan berbagai alasan sehingga dana yang semestinya dapat membangun kota seperti usulan warga terpaksa harus dikembalikan ke negara lantaran tak terserap.
Tapi saat ini mengalami perubahan. dana hibah kembali dibuka, sayangnya Pemkot Surabaya tanpa menjelaskan mekanisme pengajuannya.
"Silpa yang besar karena pokir dan hibah yang sempat di stop, lalu dibuka tapi belum ada prosedur yang di rekom bagaimana, yang tidak di rekom bagaimana, warga menjadi kecewa ke Pemkot dan apatis. begitu juga MBR, sudah saya jelaskan bahwa ada 2 data DTKS dan MBR kemudian SK 3 menteri, menyebutkan pemda wajib mengupdate data Kemiskinan jika tidak maka ada sanksi," jelasnya dengan nada heran.
Maka dari itu, legislator Partai Gerindra ini akan membawa temuan maupun keluhan masyarakat untuk dijadikan bahan dalam rapat bersama dengan Pemkot Surabaya.
"Semua aspirasi akan menjadi bahan laporan di DPRD dan pemerintah kota, saya akan tetap mendorong dan memperjuangkan agar tranparansi, profesional dan akutanble pemerintah kota Surabaya, di kota lain saja sudah ada e-Pokir, seharusnya kota besar Surabaya juga sudah ada, karena semua aspirasi masyarakat yang didapatkan baik dari reses oleh anggota dewan dan sudah disetujui dapat dengan mudah di akses masyarakat," pungkasnya. (Ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar