Owner SHS Mengaku Terbiasa Bantu Bu Risma Latih PPKS Berwirausaha Secara Swadaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini melakukan gebrakan baru dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. 

Pelatihan inipun digelar selama enam hari, mulai 26 - 31 Januari 2021.

Para pemulung ini dilatih keterampilan memasak oleh juru masak profesional dari Surabaya Hotel School (SHS). 

Keterampilan yang diberikan ini diharapkan dapat membantu kehidupan mereka agar lebih baik dan berdaya saing melalui wirausaha. 

Direktur Surabaya Hotel School (SHS), yang juga Owner SHS, Bagus Supomo, langsung menyatakan kesiapannya saat diminta Mensos Risma untuk membantu memberikan pelatihan keterampilan memasak bagi PPKS di Bekasi.

"Saya dihubungi kira-kira itu seminggu yang lalu, bunda Risma ingin kasih pelatihan buat bantu orang-orang (PPKS) itu. Dan saya jawab siap, pelatihannya apa saja, kami siapkan menunya, resepnya dan sebagainya, termasuk peralatan yang diperlukan," kata Bagus saat dihubungi di Bekasi melalui sambungan telepon, Minggu (31/1/2021).

Tanpa berpikir panjang, Bagus langsung menyiapkan timnya beserta peralatan yang dibutuhkan untuk berangkat menuju Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi pada Minggu, (24/1/2021) petang. 

Bersama dengan 7 orang timnya SHS, Bagus tiba di Bekasi pada Senin (25/1/2021) pagi. 

"Dari Surabaya itu saya bawa total delapan orang termasuk dengan saya. Dari delapan orang itu, chef-nya ada dua orang," ungkap Bagus.

Menariknya, pelatihan yang diberikan Bagus bersama timnya dari SHS ini murni dilakukan secara swadaya, tanpa imbalan atau kontrak kerja. 

Bahkan, Bagus mengaku, sebelum Tri Rismaharini menjabat Wali Kota Surabaya, pihaknya sudah seringkali membantu memberikan pelatihan yang sama.

"Kami ini sejak bunda Risma belum jadi Wali Kota Surabaya, kami sudah membantu segala macam. Termasuk di Pahlawan Ekonomi itu kami tidak pernah bicara soal uang," ujar Bagus.

Bagi dia, apapun program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat, pasti akan ia dukung. Termasuk pula pelatihan keterampilan memasak yang ditujukan kepada PPKS di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi yang digagas oleh Mensos Risma. 

"Program-program apa yang baik untuk masyarakat ya kita bantu. Termasuk yang di sini (Bekasi, red)," kata Bagus.

Namun begitu, ia menyesalkan ketika ada orang-orang yang berpikir negatif terhadap apa yang ia lakukan bersama timnya membantu Mensos Risma memberikan pelatihan bagi PPKS. 

Pasalnya, pelatihan secara swadaya yang diberikannya ini sebelumnya sudah kerap kali dilakukan.

"Iya di Flores - NTT (Nusa Tenggara Timur), terus saat ada tamu dari Lampung juga. Artinya bukan yang pertama, jadi sudah terbiasa. Kalau sekarang baru ada orang yang ribet (nyinyir, red) dikira kita ini cari-cari uang, ya diemin saja. Paling ya mereka kerjanya memang seperti itu (nyinyir)," pesan dia.

Bagus pun kembali menegaskan, bahwa apa yang dilakukan bersama timnya SHS ini murni secara swadaya untuk mendukung program kerja Mensos Risma dalam upaya pemberdayaan PPKS. 

"Kalau orang baik, niatannya baik, kerjanya baik, kenapa kita tidak dukung, kan begitu. Ya kita mendukung, memang itu kan manfaatnya buat banyak orang," tegas dia.

Apalagi, selama di Surabaya, Bagus mengakui sudah terbiasa membantu memberikan pelatihan kepada masyarakat secara swadaya tanpa dibayar. 

Ia hanya berharap, keterampilan yang diberikannya itu dapat membantu kehidupan masyarakat agar lebih baik ke depannya.

"Kalau kita di Surabaya sudah terbiasa saling bantu dan sebagainya. Tujuannya hanya membantu program-programnya bunda Risma, yang jelas itu saja. Memang itu program yang baik kok, bermanfaat untuk bangsa kita," imbuhnya.

Di tempat terpisah, pendamping PPKS yang juga Pekerja Sosial, Mimin Kartini mengaku, bahwa pelatihan yang diberikan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan. 

Tak hanya wawasan terkait menu masakan, tapi juga teknik memasak hingga cara penyajian. Apalagi dalam pelatihan ini juga diajarkan berbagai macam masakan tradisional ala Surabaya.

"Sangat bermanfaat. Selain mendapatkan ilmu baru, (pelatihan, red) masakan yang diberikan untuk rumahan tapi penampilan penyajiannya ala restoran," kata Mimin Kartini saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Perempuan yang akrab disapa Neneng ini menilai, bahwa pelatihan ini juga dapat menjadi modal awal bagi PPKS yang ingin memulai usaha kuliner atau makanan dengan modal yang kecil.

"Sangat bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi PPKS untuk membuka usaha (kuliner, red) ke depannya. Praktik yang dicontohkan mungkin dari Surabaya, tapi bisa juga dimodifikasi menyesuaikan daerah dan pasar," terang dia. (Ar)

Webinar PDIP Rayakan Harlah NU, Eri Cahyadi Beber Program Keumatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya terpilih, Eri Cahyadi, yang juga dikenal sebagai Nahdliyin dan kader PDI Perjuangan, bercerita tentang sejumlah program keumatan yang telah disiapkannya jika resmi dilantik sebagai pemimpin Kota Pahlawan. 

”Jujur, saya terinspirasi dari arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan para kiai, baik di Surabaya maupun di berbagai daerah karena memang saya sering sowan ke para alim ulama. Termasuk sebelum Pilkada, saya sowan minta doa KH Said Aqil Siradj, ketua umum PBNU,” ujar Eri di sela-sela webinar yang digelar DPP PDI Perjuangan, Minggu (31/1). 

Webinar yang dibuka dengan sambutan Megawati dan KH Said Aqil Siradj, serta dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu digelar untuk menyambut hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95 pada 31 Januari 2021. 

Eri mengaku selalu teringat dengan arahan Megawati dalam berbagai acara PDIP. Termasuk di sekolah calon kepala daerah dari PDIP yang diikuti Eri jelang Pilkada Surabaya. 

”Bu Mega selalu menekankan agar jangan melupakan wong cilik. Sowan ke kiai, nasihatnya juga sama. Jangan silau pada jabatan. Karena jabatan itu hanya wasilah untuk berjuang ngopeni umat, ngopeni mustadh'afin,” ujar Eri yang dikenal sebagai keluarga besar Ponpes Sidosermo, pesantren tertua di Surabaya. 

Eri menambahkan, sejumlah program keumatan yang disiapkannya adalah memperkuat pendidikan gratis SD-SMP dan beasiswa SMA/SMK, termasuk di dalamnya untuk madrasah. 

Warga bergaji maksimal Rp10 juta secara otomatis akan dibiayai BPJS Kesehatan-nya oleh Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Eri sebagai bagian dari program kesehatan gratis. 

”Program distribusi makanan gratis setiap hari yang sudah jalan untuk sekitar 30.000 warga juga akan kami tingkatkan. Pokoknya jangan ada warga susah makan. Kampung-kampung sebagai ruang hidup warga juga kami lanjutkan penataannya,” ujar mantan kepala Bappeko Surabaya itu. 

Eri juga bakal memberi perhatian khusus pada pengembangan SDM, apalagi ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. 

”Anak-anak muda Surabaya akan tumbuh menjadi generasi unggul dengan penguasaan sains dan teknologi, namun tetap berkarakter keagamaan yang ramah. Di situlah pentingnya kolaborasi dengan NU dalam mennyebarkan nilai-nilai Aswaja yang penuh toleransi,” jelasnya. 

Terkait relasi PDIP dan NU, lanjut Eri, memang ada keterikatan yang sangat erat. 

”NU sebagai rumah besar kaum Nahdliyin yang berdiri sejak 1926, dan PDI Perjuangan sebagai rumah besar nasionalis yang berakar pada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berdiri pada 1927, sudah tidak terpisahkan, bahkan sejak republik ini belum berdiri,” jelasnya. 

Surabaya, papar Eri, juga merupakan tempat bersejarah dalam rangkaian perjalanan NU. Ormas Islam terbesar ini berdiri di Surabaya. Resolusi Jihad oleh pendiri NU KH Hasyim Asyari dicetuskan di Surabaya. 

Pencipta nama dan lambang NU adalah kiai Surabaya, yaitu KH Mas Alwi Abdul Azis dan KH Ridlwan Abdullah, yang makamnya juga ada di Surabaya. 

”Dalam kaitannya dengan kaum nasionalis, NU memberi gelar khusus ke Bung Karno saat Muktamar 1954 di Surabaya. Yaitu gelar sebagai waliyyul amri dharuri bi as-syaukah (pemimpin yang kebijakan-kebijakannya mengikat oleh sebab kekuasaannya),” papar Eri. 

”Sehingga ke depan, kebijakan Pemkot Surabaya akan selalu selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan keaswajaan,” pungkas keponakan KH Ubaidillah bin Muhammad Yusuf (Gus Ubed) yang tak lain adalah nazir Masjid Sunan Ampel. (Ar)

PPKM Jilid II, Kodam Kerahkan Pasukan Tempur dan Bantuan Tempur

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kodam V/Brawijaya bakal mengerahkan pasukan tempur dan bantuan tempur dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tahap kedua.

Selain mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto mengatakan jika khusus pada pelaksanan minggu terakhir pelaksanaan PPKM, akan dilakukan lebih masif.

“Atas perintah dari Komando Atas, dimulai hari ini sampai 8 Februari akan lebih masif. Kodam , Polda Jatim dan Koarmada II sepakat mulai nanti sore kita mengerahkan pasukan,” kata Suharyanto usai memimpin apel operasi Prokes di Lapangan Makodam, Surabaya, Minggu (31/1).

Dirinya menambahkan jika pengerahan-pengerahan pasukan tempur dan bantuan tempur di setiap wilayah di Jawa Timur tersebut, diharapkan bisa menunjukkan hasil dari penerapan PPKM di Jawa Timur. 

“Dengan target di tanggal 8 Februari nanti terdapat penurunan yang signifikan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan jika pemberlakukan itu, tak hanya berlangsung di Jawa Timur saja. Namun, terdapat 11 Provinsi yang saat ini sedang memfokuskan diri untuk menekan peningkatan angka penyebaran pandemi Covid-19.

“Ini sejalan dengan operasi serentak yang dilaksanakan di 11 Provinsi prioritas. Dimana kasus-kasus menonjol diantaranya di Pulau Jawa,” bebernya. (Pendam V/Brawijaya/Ar)

Dibuka Wakil Menteri Kesehatan RI, Pemkot Surabaya Gelar Vaksinasi Massal untuk Nakes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar vaksinasi massal untuk tenaga kesehatan (nakes) di Graha YKP, Minggu (31/1). 

Vaksinasi massal yang melibatkan ribuan nakes itu dibuka langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI (Wamenkes RI) Dante Saksono Harbuwono.

Dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan jajaran Dinas Kesehatan Surabaya dan Jawa Timur, Wamenkes juga menyapa para nakes yang mengikuti acara tersebut via zoom. 

Bahkan, pada kesempatan itu, Wamenkes dan rombongannya juga meninjau dan mengecek langsung setiap tahapan vaksinasi massal yang di gelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan itu.

Wamenkes juga sempat terkagum-kagum dengan modifikasi pendaftaran vaksinasi yang dilakukan oleh jajaran pemkot. 

Pasalnya, meskipun pendaftarannya dilakukan secara manual, tapi tetap terdigitalisasi dan terhubung dengan data pemerintah pusat.

"Ada beberapa hal yang saya apresiasi dari kegiatan yang dilaksanakan di Surabaya kali ini, salah satunya adalah modifikasi untuk melakukan pendaftaran atau registrasi yang programnya dibuat secara manual tapi terdigitalisasi. Itu yang baru saya temukan di Surabaya ini. Proses itu kemudian di bleaching ke data sentral. Itu sangat memudahkan tenaga kesehatan karena mungkin ada nakes yang sebelumnya belum terregistrasi dari awal," kata Wamenkes RI.

Oleh karena itu, sistem semacam ini bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya di Indonesia. Ia juga berharap daerah lain nanti bisa mencontoh berbagai hal yang telah dilakukan oleh Surabaya. 

"Mudah-mudahan ini bisa memberikan aura positif bagi warga, sehingga tidak takut lagi untuk melakukan vaksinasi ini," ujarnya.

Apalagi, tenaga kesehatan yang sudah divaksin sejak beberapa Minggu lalu dan di Surabaya dituntaskan hari ini, tentu akan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa vaksin Sinovac ini sudah aman dan halal.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengaku bersyukur karena sudah bisa memberikan contoh bagi daerah lainnya di Indonesia. Apalagi tadi sudah dicek sendiri oleh Wamenkes RI setiap tahapannya.

"Ya Alhamdulillah jika mungkin sistem yang kita lakukan di Surabaya bisa diadopsi dan diaplikasikan ke daerah lainnya. Artinya, kerja keras Dinas Kesehatan dan semua pihak yang terlibat dalam vaksinasi ini akhirnya dapat apresiasi yang luar biasa dari Pak Wamenkes RI," kata Whisnu.

Ia juga menjelaskan bahwa vaksinasi massal ini dilakukan untuk semua tenaga kesehatan yang bekerja di Surabaya, baik yang terdaftar di Si-SDMK atau pun tidak. 

Mereka ini diusulkan oleh institusi tempat dia bekerja atau organisasi profesi. 

"Jumlah peserta yang mengikuti vaksinasi massal di Graha YKP ini yang mendaftar ada 4.257 nakes," tegasnya.

Selain di Graha YKP, vaksinasi massal ini juga dilakukan di 63 Puskesmas dan RSU dr Soetomo. 

Khusus yang Puskesmas nanti melakukan vaksinasi kepada 3.150 nakes dan di RSU dr Soetomo ada 80 nakes. 

"Jadi total nakes yang divaksin serentak hari ini sebanyak 7.487 nakes. Itu artinya, vaksinasi untuk nakes di Surabaya 100 persen tuntas hari ini, jadi 31 ribu nakes SE Surabaya ditargetkan tuntas hari ini," tegasnya.

Oleh karena itu, ia lagi-lagi menyampaikan bahwa warga Kota Surabaya tidak perlu khawatir da tidak perlu takut dengan adanya vaksinasi ini. Sebab, vaksinasi ini aman dan halal. 

"Ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya," pungkasnya. (Ar)

Dandim Lamongan Fokus Penggunaan Masker

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Seluruh pihak di Jawa Timur mulai bergerak menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di setiap daerah.

Kali ini, Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono memfokuskan diri pada penerapan protokol kesehatan, terlebih pengggunaan masker di wilayah teritorialnya.

Hal itu, ia katakana pada apel gelar operasi penegakkan disiplin protokol di Lapangan Makodim setempat, Minggu (31/1).

“Kita fokus bagaimana caranya agar pandemi ini tidak semakin meluas,” ujar Sidik.

Penertiban penggunaan masker, kata dia, menjadi titik utama dalam penerapan protokol kesehatan yang mulai gencar dilakukan di setiap daerah saat ini.

“Semua tempat akan kita gelar razia mulai dari terminal, jalur pantura sampai pasar rakyat,” bebernya.

Ia berharap, dengan adanya razia yang rencananya akan digelar hari ini di Lamongan, misa menekan angka peningkatan penderita Covid-19. 

“Nanti juga akan kita lakukan sosialisasi protokol kesehatan,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Siswa Dikcawakkasel Angkatan Ke-55 Ta 2020 Kodiklatal Laksanakan Lattek Sea And Jungle Survival

KABARPROGRESIF.COM: (Situbondo) Guna membekali dan melatih para siswanya agar memiliki ketrampilan tentang Combat Survival, Sekolah Kapal Selam, Pusat Pendidikan Kusus (Pusdiksus) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Kodiklatal menggelar Lattek Sea and Jungle Survival bagi Siswa Pendidikan Calon Pengawak Kapal Selam (Dikcawak Kasel) Angkatan ke-55. 

Latihan praktek selama enam hari ini di gelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir-5 Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, (31/1/2021)

Komandan Sekolah Kapal Selam Letkol Laut (P) Fufut Ariek, S.H., M.Tr.Opsla., selaku Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) mengatakan Lattek dimulai dari tanggal 25 Januari 2021 lalu sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ini diikuti sebanyak 30 orang siswa Dikcawak Kasel Angkatan ke-55 dengan materi lattek bertahan hidup dilaut menggunakan liferaft, berenang ke pantai dilanjutkan dengan bertahan hidup (Survival) dipantai dan hutan.

"Lattek Survival ini merupakan aplikasi sekaligus penerapan materi pelajaran teori Combat Survival Awak Kapal Selam yang telah didapat para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Kapal Selam (Sekasel) Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal", ujar Dansekasel Letkol Laut (P) Fufut Ariek, S.H., M.Tr.Opsla.,

Lebih lanjut Dansekasel menjelaskan skenario latihan, disimulasikan Kapal selam mengalami kedaruratan sehingga awak kapal selam melaksanakan free escape dan harus bertahan hidup di liferaft, kemudian awak kapal bergerak menuju pantai. Selanjutnya mencari sumber makanan melewati hutan dengan survival sampai menemukan agen kawan dan melaksanakan evakuasi.

Menurutnya dalam latihan ini para siswa melaksanakan praktek Seat Rapling, Seat Helly Rapling, Ipam Rapling, lempar pisau dan kapak serta botani. 

Selanjutnya materi menghitung langkah, kompas siang, interseksi/resesksi, TP/GP dan kompas malam juga diberikan.

Tidak hanya itu, latihan dilanjutkan dengan water trapen, berenang tanpa alat, terjun paku, uncontrolled/controlled, mengapung sendiri dan berkelompok serta bertahan hidup di liferaft. 

Selanjutnya para siswa berenang dari liferaft ke pantai mencari sumber makanan di sekitar pantai dan membuat perangkap hewan serta renkom hubtup dengan agen botani, kemudian dilanjutkan kompas rawa, kompas darat, penginderaan malam dan habouring. 

Latihan diakhiri personal meeting ke agen kawan dan bunuh senyap yang kesemua materi latihan tersebut diskenariokan para siswa berada didaerah musuh. (Pen Kodiklatal/Ar)

Terhalang PerMA, Kejari Surabaya Hentikan Sementara Pengusutan Wisma Karanggayam

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perseteruan soal kepemilikan wisma dan lapangan Karanggayam tak hanya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Persebaya.

Diam-diam kasus sengketa itu juga menarik perhatian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya untuk mendalaminya.

Sayangnya, pengusutan untuk mendalami adanya dugaan korupsi itu terpaksa harus dihentikan sementara menunggu proses hukum gugatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Padahal pengusutan yang dilakukan oleh korps Adhyaksa di jalan Raya Sukomanunggal ini sebelum kasus tersebut bergulir ke meja hijau.

"Iya memang dulu ada rencana (klarifikasi) kesana, namun karena ada gugatan terpaksa kita tunggu hasilnya dulu," kata Kasi Intel Kejari Surabaya, Fathur Rohman, Sabtu (3/1).

Penghentian pengusutan untuk sementara waktu itu menurut Fathur sapaan Kasi Intel Kejari Surabaya, juga sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan.

"Sesuai Perma (Peraturan Mahkamah Agung) no 1 tahun 1956," ujar Fathur lantas membacakan isi Perma tersebut.

Ia menambahkan dari hasil pengusutan itu, pihaknya telah memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan.

Mereka ini kata fathur berasal dari Pemkot Surabaya dan pihak luar yang diduga cukup mengetahui riwayat dari keberadaan wisma maupun lapangan Karanggayam.

"Empat orang. Dua dari Pemkot Surabaya. Dua dari eksternal," ungkapnya.

Kendati saat ini pengusutannya masih terhalang, menurut Fathur, bukan berarti pihaknya berleha-leha. Namun tetap berusaha mencari beberapa tambahan informasi.

Hal ini dilakukan agar pihaknya sudah siap melanjutkan kasus tersebut secepatnya apabila telah diputuskan oleh pengadilan.

"Kalau sudah ada kepastihan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, kita langsung mengusutnya lagi," pungkasnya. (Ar)

Dua Pemakaman Jenazah Covid-19 Hampir Penuh, Pemkot Surabaya Siapkan Lahan Baru di Waru Gunung

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua makam khusus untuk pasien Covid-19 milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yakni TPU Keputih dan Babat Jerawat dipastikan hampir penuh.

Maka dari itu Pemkot Surabaya akan menambah lahan pemakaman baru di Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang.

Tak tanggung-tanggung, lahan yang akan disiapkan untuk pemakaman di Surabaya Selatan itu luasnya mencapai puluhan hektar.

"Waru Gunung sekarang masih 5 hektar, tapi kalau perencanaan untuk keseluruhan bisa sampai 50 hektar luasnya," kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Sabtu (30/1).

Whisnu menambahkan, pemakaman di Waru Gunung konsepnya tak ada bedanya dengan TPU Keputih dan Babat Jerawat.

Artinya semua warga Surabaya juga dapat dimakamkan ditempat itu tak terkecuali bagi pasien Covid-19.

"Bisa dimanfaatkn untuk Covid-19 (Pasien) semua bisa. Untuk umum. Kan kasian juga warga yang disana. Masa makam dekat rumah harus COVID-19 dulu," ujarnya.

Saat disinggung, apakah ada penolakan dari warga dekat lokasi pemakaman baru itu. Whisnu belum mengetahuinya. 

Namun yang jelas letak pemakaman baru itu jauh dari pemukiman warga.

"Jarene gak itu, jauh dari pemukiman.

Aku belum tau tempatnya lokasinya," akunya.

Whisnu juga menyatakan saat ini dua lokasi pemakaman di TPU Keputih dan Babat Jerawat bisa dikatakan belum penuh.

"Belum full lah. Laporannya kemarin masih ada sekitar seribuan di Keputih dan Babat Jerawat. Nanti ada rapat mingguan berapa kapasitas untuk makam," pungkasnya. (Ar)

Pengerjaan Proyek Di Surabaya Tunggu Penetapan Wali Kota Terpilih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengerjaan proyek-proyek fisik di Surabaya untuk APBD Tahun 2021 nampaknya masih belum berjalan, hal ini karena masih menunggu penetapan Walikota Surabaya terpilih, hasil Pilkada serentak bulan Desember tahun lalu.

Anggota Komisi C DPRD kota Surabaya, Sukadar mengatakan, sambil menunggu penetapan atau pelantikan Walikota Surabaya terpilih periode 2021-2026, projek yang sudah tender di tahun 2020 dan belum selesai pengerjaan nya kami minta diselesaikan tahun ini secepatnya.

“Harapan kami pasca pelantikan  Walikota Surabaya terpilih, apa yang telah kita masukkan ke dalam APBD Kota Surabaya segera bisa terealisasi. Karena anggarannya sudah ada, Cuma tunggu Walikota Surabaya definitif.” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (29/01/21).

Komisi C, tegas Sukadar, mendesak jika sudah ada Walikota Surabaya definitif, sebagai eksekutor proyek pembangunan dalam hal ini Pemkot Surabaya, langsung mengeksekusi proyek tahun anggaran 2021.

Sukadar menjelaskan, untuk anggaran seluruh proyek fisik di Surabaya sudah ready, jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap pengerjaan proyek di awal tahun 2021 ini. 

“Cuma sekali lagi hanya tunggu Walikota definitif.”tegasnya.

Saat disinggung masih sengketanya Pilwali Surabaya, politisi senior PDI Perjuangan Kota Surabaya ini mengatakan, semua harus patuh pada hukum karena kita negara hukum. 

Jadi, kita tunggu saja hasil sidangnya di Mahkamah Konsitusi (MK), semoga berjalan tepat waktu dan menghasilkan keputusan yang adil.

“Karena, pembangunan di Surabaya tetap harus on progress. Jadi semoga saja sengketa Pilkada Kota Surabaya cepat clear.”tuturnya.

Ditanya kondisi pandemi dengan pemberlakukan PPKM 1 dan 2 pengaruhnya ya terhadap proyek, Sukadar menerangkan, saat PSBB awal di tahun 2020 kemarin kita memaklumi banyak pengerjaan proyek stag sementara, hal ini untuk meminimalisir resiko penyebaran virus corona Covid-19.

Namun, di tahun 2021 ini proyek harus tetap progress dengan disipilin Protokol Kesehatan (Prokes) yang tinggi, dan ini Pemkot Surabaya harus menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi semua pekerja konstruksi, proyek gedung, jalan, gorong-gorong, Box Culvert, dan ini Pemkot Surabaya juga tidak perlu repot mengeluarkan anggaran untuk APD.

Misalnya, kontraktor pemenang tender, Pemkot Surabaya bisa menunjuk kontraktor tersebut agar menyediakan APD bagi pekerjanya saat mengerjakan proyek di lapangan. 

“Jadi kami harapkan proyek tetap berjalan normal meski ditengah PPKM, tapi dengan disiplin Prokes yang ketat.”unkapnya.(**)

Kompak, Pangdam dan Danrem Gowes Bareng

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kekompakan terlihat antar pimpinan di tubuh Kodam V/Brawijaya. Seperti adanya gowes antara Pangdam, Mayjen TNI Suharyanto bersama Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo, Jumat (29/1).

Kepala Penerangan Korem, Mayor Inf Agung Prasetyo Budi menjelaskan, selain sebagai sarana berolahraga. 

Gowes itu juga ditujukan untuk memantau situasi dan kondisi warga ditengah pandemi. 

Beberapa rute di area Surabaya pun dijadikan titik lokasi gowes itu.

“Kurang lebih jaraknya sekitar 30 kilometer. Hanya di sekitaran Surabaya saja,” ujarnya.

Meski demikian, gowes tersebut tak lepas dari adanya protokol kesehatan. Penerapan itu, kata Mayor Agung, merupakan bukti nyata jika TNI-AD berada di garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran pandemi di Jawa Timur.

“Protokol kesehatan tetap dijalankan. Sebab, TNI-AD sudah berkomitmen menjadi pelopor patuh protkes di masyarakat. Itu komitmen dan bukti nyata,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Danrem 152/Babullah Pimpin Sertijab Dandim 1505/Tidore

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Komandan Korem 152/Babullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Kodim 1505/Tidore bertempat di gedung Babullah Korem 152, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara. Jum'at (29/01/2021) 

Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan dalam amanatnya menyampaikan, atas nama Danrem 152/Babullah dirinya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Letkol Inf Cecep Kurniyawan, S.A.P beserta isteri atas dharma bhaktinya dalam memimpin Kodim 1505/Tidore selama ini.  

Sementara kepada Letkol Inf Bunzamin Jayatri, S.E.,Ak.,M.M., dan isteri disampaikan selamat bertugas di Kodim 1505/Tidore yang mempunyai wilayah  tanggung jawab, yang  meliputi Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), dimana kedua wilayah ini memiliki kondisi sosial, ekonomi, suku bangsa, adat istiadat yang beragam. 

Ujar Danrem Kota Tidore Kepulauan sendiri sebagai kota adat di Provinsi Maluku Utara selain memegang teguh adat juga mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi karena heterogenitas masyarakat. 

“Hal tersebut harus menjadi perhatian Dandim 1505/Tidore dalam menciptakan stabilitas daerah  agar  tetap kondusif,” ungkap Danrem. 

Dandim 1505/Tidore yang baru yaitu Letkol Inf Bunzamin Jayatri, S.E.,Ak.,M.M. sebelumnya menjabat sebagai Danden Inteldam XVI/Pattimura sedangkan pejabat lama Letnan Kolonel Kav Bambang Sugiyarta, Letkol Inf Cecep Kurniyawan, S.A.P selanjutnya akan bertugas sebagai Pabandya-3/Tatalaksana Spaban II/Minops Staf Operasi Angkatan Darat. 

Kegiatan Serah Terima Jabatan dilaksanakan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. (Penrem152/Ar)

Lapangan Tembak Kodim Lamongan Dilengkapi Fasilitas Musholla

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Musholla AL-Ghuroba yang berada di Lapangan Tembak milik Kodim 0812/Lamongan, akhirnya diresmikan. Peresmian itu, dilakukan oleh Bupati Lamongan, H. Fadeli beserta Kapolres.

“Adanya Musholla ini, diharapkan bisa memberikan manfaat banyak. Khususnya untuk meningkatkan keimanan,” kata Fadeli, Jumat (29/1).

Tak hanya itu saja, peresmian Musholla itu juga diwarnai dengan adanya pembagian sembako, sekaligus tabur benih ikan di kolam Musholla setempat.

“Musholla ini merupakan bukti kekompakan TNI, Polri dan Pemda dalam menjaga kondusifitas wilayah yang sudah terjalin dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Dandim Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menambahkan jika pemberian nama Musholla itu, dilakukan langsung oleh salah satu Ulama di Lamongan.

“Pemberian namanya dilakukan langsung oleh bapak Abdul Azis. Beliau Ketua MUI Lamongan,” tandasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Ingin Sewa Karanggayam, Pemkot Surabaya Minta Persebaya Harus Cabut Gugatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menghentikan pertikaian dengan Persebaya soal polemik wisma dan lapangan Karanggayam.

Solusi yang ditawarkannya itu yakni Persebaya harus mencabut gugatannya bila ingin menguasai wisma dan lapangan Karanggayam untuk sementara.

Keputusan yang diambil Pemkot Surabaya itu setelah melakukan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Pakar hukum serta Peradi.

"Karanggayam banyak masukan dari teman-teman kejaksaan, Peradi, tim kita. Mungkin dimungkinkan persebaya mau menyewa lagi di Karanggayam ada hasil perdamaian disana. Pencabutan gugatan. Soal sewa menyewa bisa dilakukan komitmen dari presiden percaya," kata Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, usai rapat dengan Kejari Sueabaya, pakr hukum dan Peradi di ruanh sidang Wali Kota, Jum'at (29/1).

Maka dari itu, dalam waktu dekat, Whisnu akan melakukan koordinasi mbicarakan hal tersebut dengan petinggi Persebaya.

"Otomatis habis ini mengundang Asrul sebagai presiden Persebaya untuk kita bicarakan tentang tiga hal ini. Ya duduk bareng, ngopi bareng dengan enak. Untuk bertemu Persebaya dengan pemkot surabaya. Seceparnya minggu depan ajak persebaya untuk bertemu," jelasnya.

Whisnu juga menjelaskan alasan pemkot ngotot mempertahankan wisma dan lapangan di Karangayam sebab lahan dan bangunan itu masih tercatat sebagai aset pemkot Surabaya.

Namun entah kenapa Persebaya malah mengklaim sebagai miliknya lalu melakukan gugatan hingga memenangkannya mulai dari gugatan perdata do PN Surabaya sampai ke tingkat PTUN.

Kendati Pemkot Surabaya selalu kalah hingga menempuh kasasi, Whisnu tetap akan membuka pintu perdamaian bagi Persebaya dapat memanfaatkan tempat tersebut dengan menyewa.

"Akan tetapi, Persebaya juga bisa memanfaatkan Karanggayam secara maksimal. Ternyata ada jalan solusinya. Makanya itu yang akan kita tawarkan kepada Persebaya. Persebaya bisa melakukan hubungan hukum dengan pemerintah kota. Tapi memang dengan konsekuensi Persebaya harus mencabut gugatan, karena posisinya Persebaya yang menang kan ini. Kasasi belum ada keputusan sampai tingkat banding Persebaya yang menang. Nah mau ndak Persebaya seperti itu. Kalau kita sudah welcome, boleh. Atau Persebaya ngotot nunggu kasasi, monggo dari Persebaya. Kalau dari kita sebetulnya kita bisa membuat perjanjian sewa itu. Tidak hanya sekian tahun tapi bisa juga dengan konsep bangun guna serah misalkan," tegasnya.

Dalam konsep yang ditawarkan yakni bangun guna serah, menurut Whisnu, Persebaya akan diberikan hak membangun bangunan dan lapangannya. Akan dibangun seperti apa dan dalam jangka berapa tahun, asalkan diserahkan kembali ke pemkot.

"Saya harapkan minggu depan ada titik temu kita bisa segera diselesaikan perjanjiannya. Kita harapkan begitu (sebelum masa jabatan berakhir)," pungkasnya. (Ar)

Kodiklatal Gelar Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2020 dan Usulan RKAKL TA 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat bersama pejabat Utama Kodiklatal menggelar evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2020 dan membahas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) TA 2022 yang dilaksanakan di gedung Serbaguna Srikandi Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Jumat, (29/1/2021).

Adapun pejabat utama Kodiklatal yang hadir dalam acara tersebut antara lain Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han), Dankodikopsla Laksma TNI Eko Wahjono, para Direktur Kodiklatal, Kepala Keungan Wilayah (Kakuwil) Kodiklatal Kolonel Laut (S) Gatot Sugiarto, S.E dan para Komandan Kodik dan Puslat dijajaran Kodiklatal. Pararan evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2020 dan pembahasan Usulan RKAKL TA 2022 ini disampaikan oleh Paban 1 Renprogar Ditum Kodiklatal Kolonel Laut (S) Sunarto, S.E., M.M

Mengawali paparanya  Paban 1 Renprogar Ditum Kodiklatal Kolonel Laut (S) Sunarto, S.E., M.M menyampaikan dasar pelaksanaan evaluasi anggaran dan penyusunan RKA KL adalah peraturan menteri  keungan no 143/PMK.05/2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dilingkungan Kemhan dan TNI, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 40/XI/2007 tentang petunjujk pelaksanaan laporan evaluasi program dan anggaran di lingkungan TNI dan Telegram Kasal Nomor 047/Sren/1220 TWU 1230.1820 tentang Usulan RKA KL Unit Organisasi TNI AL TA 2022.

 Menurutnya dalam pelaksanaan realisasi anggaran dan belanja berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kodiklatal tahun 2020 adalah lima satker meliputi Mako Kodiklatal, Kodikopsla, Kodikdukum, Kodikmar dan Puslatdiksarmil. Selain itu dalam TA 2020 Kodiklatal juga mendistribusikan beberapa alat Instruksi (Alins) dan Alat Penolong Instruksi (Alongins) dari Kementerian Pertahanan ke beberapa Pusdik dan Puslat dibawah Kodiklatal.

Sedangkan dalam usulan RKA KL tahun 2022 jajaran Satker Kodiklatal mengacu pada renstra dan pemenuhan kebutuhan sesuai Minimum Essential Force (MEF) dan prediksi ancaman selain itu disesuaikan dengan kebijakan rencana TNI AL tahun 2022 serta menyelaraskan dengan rencana kebutuhan Satker yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Sementara itu Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran adalah kegiatan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran yang ada di masing-masing satker. 

Dirinya terus berkomitmen agar Satker melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang sudah dibuat, sekaligus berharap dapat mencapai yang terbaik dari penggunaan anggaran TA 2020. (Pen Kodiklatal/Ar)

Dandim Surabaya Utara Tinjau Area Longsor Jalur Tol Surabaya-Gempol

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Longsor yang terjadi di jalur tol Surabaya-Gempol selasa lalu, menyita perhatian berbagai pihak. Akibat longsor itu, beberapa rute mengalami kemacetan yang cukup parah.

Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono usai melakukan peninjauan di lokasi longsor terjadi menjelaskan, jika pihak Jasa Marga telah melakukan beberapa langkah alternatif, termasuk diantaranya berkoordinasi dengan pihak terkait soal longsor tersebut.

Bahkan, rencananya, pihak Kodim bakal menyiagakan beberapa personelnya di lokasi longsor tersebut. Di lokasi itu, anggota Kodim akan bersinergi dengan aparat maupun pihak terkait dalam mengatasi kemacetan yang terjadi. 

“Masih kita rencanakan,” ujar Dandim di sela peninjauannya, Jumat (29/1). (Pendam V/Brw/Ar)

Plt Wali Kota dan Forpimda Surabaya Disuntik Vaksin Tahap Dua, Warga Diminta Tak Takut Divaksin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya disuntik vaksin tahap dua di Lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (29/1). 

Setidaknya, ada 16 orang yang disuntik Vaksin Sinovac tahap dua kali ini.

Adapun 16 orang itu adalah Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, istri Plt Wali Kota Surabaya Dini Syafariah Endah, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kajari Tanjung Perak, Kajari Surabaya, dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Kemudian, Ketua IDI Surabaya, Kepala Kemenag Kota Surabaya, Kepala Bidang Keperawatan RSUd dr Soewandhie, Tim Penggerak PKK Tegalsari, Kepala Cabang Surabaya BPJS Kesehatan, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, dan Ketua PPNI Surabaya.

Proses vaksinasi kali ini tidak jauh beda dengan sebelumnya, yang mana harus melalui meja 1, meja 2, meja 3 atau proses vaksinasi, dan meja 4. Proses vaksinasi kali ini berjalan lancar dan semua Forpimda langsung lolos skrining kesehatan, sehingga semuanya langsung bisa disuntik Vaksin Sinovac.

Seusai disuntik vaksin tahap dua, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengaku bersyukur karena proses vaksinasi tahap dua hari ini berjalan lancar dan semua Forpimda sudah divaksin dan setelah istirahat pun tidak ada gejala atau KIPI yang signifikan. 

“Makanya, saya sampaikan kepada warga Surabaya untuk tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut divaksin, karena ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam menekan penyebaran Covid-19,” tegas Whisnu.

Ia juga memastikan bahwa proses vaksinasi di Kota Surabaya setelah dua minggu lalu dibuka, hingga kini berjalan dengan lancar dan aman. 

Bahkan, ia juga menjelaskan bahwa dari 31 ribu tenaga kesehatan (nakes) yang rencananya divaksin pada gelombang pertama ini, sampai hari ini sudah ada sekitar 24 ribu atau 80 persen lebih nakes yang sudah divaksin.

“Alhamdulillah KIPI-nya hanya sekitar 0,1 persen, jadi hanya sekitar 30 kejadian dan itu KIPI-nya ringan. Artinya, ini juga bisa jadi motivasi bagi seluruh warga Surabaya pada saat nanti akan divaksin secara masif, sehingga warga tidak perlu takut dan sebagainya,” kata dia.

Whisnu juga menjelaskan bahwa pemkot sudah melakukan langkah-langkah percepatan untuk melakukan vaksinasi kepada para nakes. 

Bahkan, ia juga menegaskan bahwa vaksinasi para nakes itu ditargetkan tiga minggu, tapi ternyata 2 minggu sudah selesai, sehingga diharapkan akhir bulan ini sudah selesai semua para nakes disuntik tahap satu.

“Kemudian mulai awal bulan depan, kita memasuki tahap kedua vaksinasi untuk nakes dan diharapkan selesai sekitar 14 hari ke depannya,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia menargetkan pada minggu ketiga Bulan Februari mendatang, Pemkot Surabaya diharapkan sudah bergerak untuk melakukan vaksinasi gelombang kedua, yaitu para pelayan publik, termasuk TNI-Polri, seluruh OPD, dan beberapa kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Nah, untuk total vaksin yang datang ke Surabaya hingga saat ini ada 60.500 vial. Tahap pertama datang 33.420 vial vaksin dan ada tambahan lagi 27.080 vial. Jadi, ketika tahap dua (suntik vaksin kedua) berjalan, kami akan mengajukan lagi agar mendapatkan tambahan vaksin. Agar nantinya vaksinasi bisa langsung dilakukan setelah tahap dua ini," pungkasnya. (Ar)

Siswa Dikmata TNI AL Angkatan XL/1 Kejuruan Marinir Kodikmar Kodiklatal Lattek Limed

KABARPROGRESIF.COM: (Jember) Sebanyak 300 prajurit Siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI Angkatan Laut Angkatan ke-40 Gelombang 1 yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tamtama (Seta) Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) Kodiklatal melaksanakan Latihan Praktek (Lattek) Lintas Medan (Limed) etape Jember-Probolinggo, Jumat, (29/1/2021).

Lattek Limed yang merupakan rangkaian Pendidikan Komando (Dikko) angkatan ke-165 ini dipimpin langsung Komandan Sekolah Tamtama (Danseta) Pusdikif Kodikmar Letkol Mar Ari Bowo Agus P.,M.Tr.Hanla sekaligus sebagai Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) lattek Dikko angkatan ke-165 Siswa Dikmata TNI AL Angkatan ke-40 Gelombang 1 Kejuruan Marinir.

Adapun lattek Limed Siswa Dikmata Kejuruan marinir ini merupakan pelaksanaan dari perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia TNI Angkatan laut yang unggul dan profesional serta tangguh mengadapi segala ancaman.

Sebelum melepas Limed Danseta Pusdikif Kodikmar Letkol Mar Ari Bowo Agus P.,M.Tr.Hanla ini menyampaikan bahwa lattek Limed ini merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan pendidikan Komando Siswa Dikmata kejuruan marinir sebelum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tamtama Pusdikif Kodikmar. 

Menurutnya untuk menjadi prajurit Marinir yang tangguh para siswa harus mampu menyelesaikan lima tahapan dalam pendidikan Komando,

Kelima tahapan dalam Pendidikan Komando ini pertama Tahap Laut. Dengan materi latihan renang sejauh satu kilometer. Kedua, Tahap Dasar Komando yakni latihan naik turun tali mountain ring dimana para siswa harus naik turun tebing menggunakan tali.

Tahap ketiga adalah Tahap Hutan yakni latihan melaksanakan perang di hutan dalam kondisi apapun serta melaksanakan sea survival. 

Keempat adalah Tahap Gerilya Lawan Gerilya (GLG), yang kelima adalah Tahap Lintas Medan. Dengan Jalan kaki dari Banyuwangi sampai Kesatrian Seta Pusdikif yang berlokasi di Grati  Kabupaten pasuruan.

Menurutnya saat ini para siswa peserta Dikko sudah memasuki tahap kelima yaitu tahapan Limed untuk menuju ke Kesatrian Seta Pusdikif. 

Mengingat saat ini tahap terakhir dirinya berharap agar peserta Dikko baik pelaksana latihan, staf latihan maupun siswa tetap Semangat dan  memperhatikan keselamatan personil dan material. (Pen Kodiklatal/Ar)

Danrem 082/CPYJ Sasar Warga yang Tak Bermasker

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Suasana gowes yang diikuti oleh Danrem 082/CPYJ pada Jumat (29/1) diwarnai dengan adanya sidak di beberapa rute gowes yang berada di Kota Mojokerto.

Pada pelaksanaan gowes yang diikuti oleh prajurit dan PNS Korem tersebut, Danrem telah mempersiapkan ribuan masker yang nantinya dibagikan langsung ke masyarakat.

“Saya berharap agar masyarakat tetap disiplin dan patuh protokol kesehatan,” ujar Kolonel Inf M. Dariyanto.

Selain pembagian masker, dirinya juga mensosialiasikan adanya protokol kesehatan.

Sosialiasi itu, ujar Danrem, dilakukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat. 

“Pandemi ini tidak memandang status usia ataupun profesi. Oleh karena itu, semua wajib mematuhi protokol kesehatan,” pintanya. (Pendam V/Brw/Ar)

Pemkot Surabaya Siapkan Rumah Sakit Baru Khusus Pasien Covid-19 di Area Mall Cito

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rumah sakit khusus penanganan dan perawatan pasien Covid-19 di Surabaya bakal bertambah. 

Letaknya berada di perbatasan pintu masuk bundaran waru Surabaya atau tepatnya di area Mal Cito (City Of Tomorrow). 

Meski berada di area mal, namun bangunan gedung yang digunakan untuk rumah sakit ini bersekatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana bersama Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Febria Rachmanita meninjau langsung kesiapan operasional rumah sakit Covid-19 ini. 

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah sakit Covid-19 baik secara prinsip bangunan dan medis sudah sesuai dengan prosedur.

"Kita lihat kondisi kesiapan. Kita harus lihat situasinya, baik secara medis dan secara aturan itu betul-betul terpenuhi prinsipnya," kata Whisnu di sela meninjau pembangunan rumah sakit Covid-19, Kamis (28/1).

Apalagi, Whisnu mengungkapkan, dalam dua minggu terakhir, ruangan ICU (Intensive Care Unit) untuk pasien Covid-19 di rumah sakit Surabaya mencapai 100 persen. 

Oleh sebab itu, ia berharap, apabila rumah sakit ini resmi beroperasi, dapat mendukung penanganan Covid-19 di Kota Pahlawan. Khususnya bagi pasien Covid-19 dengan gejala sedang hingga berat.

"Kemarin dalam 2 minggu terakhir ICU kita sampai 100 persen. Makanya saya tanya ini kalau buka rumah sakit, khusus Covid-19 berapa ICU-nya. Sebenarnya dijanjikan (pengelola) ada 16 (ICU), tapi yang ready nanti dalam waktu dekat 8 ICU," ungkap Whisnu.

Whisnu menyatakan, berdasarkan paparan dari pihak pengelola rumah sakit, jumlah kamar dengan single bed yang ready sebanyak 105 unit. 

Kapasitas kamar di rumah sakit ini masih dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan ke depannya. 

"Kapasitasnya 105 tadi yang dipresentasikan. Tapi bisa up (naik) sampai 186. Dengan 8 ICU bisa nambah sampai 16 ICU," terang dia.

Namun begitu, pihaknya ingin memastikan betul baik kesiapan secara medis maupun bangunan rumah sakit dapat terpenuhi sesuai prosedur yang ada. 

Salah satu yang menjadi catatannya dalam tinjauan kali ini adalah akses keluar-masuk rumah sakit agar tidak bercampur dengan pengunjung di mal.

"Tadi kita lihat agar tidak tercampur orang sehat dan orang sakit, saya sarankan kalau memang mau terbuka harus terpisah betul. Kalau pintu keluar mal masih ada sedikit bersentuhan dengan rumah sakit, itu kalau bisa digeser ya digeser. Jadi bisa terpisah antara mal dengan rumah sakit," papar Whisnu.

Secara prinsip, Whisnu menuturkan, bahwa pembangunan rumah sakit di perbatasan pintu masuk Surabaya ini konsepnya terbilang bagus. Sebab, warga dari luar yang ingin berobat ke Surabaya tak harus masuk ke tengah kota.

"Atas saran dari Satgas Covid-19 bagus karena ada di perbatasan. Kalau ada dari luar kota mau masuk kita tampung di sini. Malah tadi diusulkan juga kalau ini bisa dibuka kita usulkan ke Gubernur untuk mengadakan di kawasan utara rumah sakit yang baru untuk menampung," jelas Whisnu.

Dalam kesempatan ini, Whisnu juga menjelaskan, berdasarkan catatan Dinkes Surabaya Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit Surabaya sebelumnya sempat penuh. 

Hal ini dikarenakan rumah sakit di Surabaya tak hanya menampung pasien Covid-19 dari dalam kota. 

Meskipun saat ini kapasitas BOR ICU di rumah sakit Surabaya turun 90 persen dan BOR non ICU turun 73 persen.

"Jadi luapan ini kan kemarin sampai penuh kan 50 persen dari luar kota. Otomatis keluarga (pasien) juga masuk ke kota kita. Nah, kalau itu bisa dicegah dari perbatasan itu kan bisa lebih clear lagi," jelas Whisnu.

Pihak pengelola pun optimistis rumah sakit Covid-19 ini dapat memenuhi syarat dan prosedur baik secara medis maupun bangunan. 

Bahkan, pihak pengelola menargetkan rumah sakit ini jika sudah diizinkan dapat segera beroperasi pada 18 Februari 2021.

"Kita akan mendukung pemerintah kota, kami harapkan kita bisa bekerja sama support pemerintah menyediakan (rumah sakit) ini," kata Direktur Siloam Hospital Group, Dr Anang Prayudi.

Saat ini, pihaknya mengaku masih memanfaatkan tiga lantai untuk kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di rumah sakit. 

Namun, jika ke depannya kebutuhan kamar untuk pasien Covid-19 masih dibutuhkan, ia menyatakan akan menambah di lantai atasnya. 

Sementara untuk tenaga kesehatan yang saat ini tengah disiapkan berjumlah 96 orang.

"Saat ini yang digunakan 3 lantai. Kalau tadi yang disebut Pak Wali Kota kami ready 186, karena tinggal menduplikasikan ke lantai atas-atas itu," pungkasnya. (Ar)

Seribu Vaksin Siap Disebar di Kota Mojokerto

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Kepala Seksi Teritorial Korem 082/CPYJ, Mayor Inf Andri Risnawan mengatakan jika sebanyak seribu vaksin Sinovac nantinya siap disalurkan.

Hasil itu, kata dia, merupakan penyaluran tahap awal dari jumlah vaksin yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. 

"Total keseluruhan ada 3.354 vaksin,” ungkapnya, Kamis (28/1) usai menghadiri rakor pencanangan vaksinasi Covid-19 di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Saat ini, kata dia, vaksin tersebut telah disimpan oleh pihak Dinkes Kota Mojokerto. Untuk seribu vaksin itu, nantinya akan disebar di Rumah Sakit, Klinik, Apotek, dan PMI setempat.

“Vaksinasi bagi tenaga kesehatan rencananya akan dilakukan di minggu pertama bulan Februari,” ujarnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Letkol Sidik Jadi Orang Pertama di Lamongan yang Disuntik Sinovac

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono membuktikan jika vaksin Sinovac aman bagi tubuh manusia.

Tak tanggung-tanggung, dalam pelaksanaan vaksinasi massal di Pendopo Lokatantra Pemkab Lamongan, ia rela menjadi orang pertama yang disuntik vaksin itu.

“Saya hanya membuktikan kalau vaksin ini aman. Vaksin ini ampuh memutus rantai pandemi,” ujar Sidik, Kamis (28/1).

Beberapa tahapan, kata Dandim, telah dilewati oleh dirinya, termasuk adanya tahap pemeriksaan hingga tahap vaksinasi.

“Sebagai garda terdepan, kita harus bisa memberikan contoh dulu ke masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penyaluran vaksin Sinovac di Lamongan akan difokuskan pada 410 tenaga kesehatan yang tersebar di beberapa fasilitas kesehatan di Lamongan. Sistem penyalurannya, dilakukan secara 3 tahapan. (Pendam V/Brw/Ar)

Danramil Krembangan Bergeser Duduki Jabatan Pamen Mabes TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Danramil Krembangan, Mayor Chb Sukimun menduduki posisi baru sebagai Pamen Mabes TNI.

Pergeseran itu, ditandai dengan adanya rotasi jabatan yang dipimpin langsung oleh Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono di Makodim setempat pada Kamis, (28/1).

“Pergeseran itu dalam rangka tour of duty. Sudah biasa terjadi di tubuh atau lingkungan TNI,” kata Sriyono.

Bahkan, dalam acara tersebut dirinya telah mengapresiasi beberapa upaya yang sebelumnya dilakukan oleh Mayor Sukimun, terlebih di wilayah Kecamatan Krembangan, Surabaya.

“Atas dedikasinya, kami Keluarga Besar Kodim Surabaya Utara berterima kasih banyak atas kinerja dan sumbangsih Mayor Sukimun selama ini,” bebernya. (Pendam V/Brw/Ar)

Danrem 152/Babullah Sambut Kedatangan Ketua DPD RI di Maluku Utara

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Bertempat di Bandara Sultan Babullah Danrem 152/Babullah bersama Gubenur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba LC., menyambut kedatangan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA La Nyalla Machmud Mattaliti beserta rombongan untuk melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku Utara, Rabu (28/01). 

Turut menyambut kedatangan rombongan kunker DPD RI itu beberapa Forkopimda diantaranya Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Eko Para Setyo Siswanto, M.Si, Kabinda Maluku Utara Brigjen TNI Dudy, Kejati Maluku Utara  Erryl Prima Putra, Walikota Ternate Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., Danlanal Ternate Letkol Laut (P) Komaruddin dan jajaran Forkopimda Malut. 

Prosesi penyambutan yang tetap mengedepankan protokol kesehatan itu dilakukan di area halaman gedung VVIP Lounce Bandara Babullah Maluku Utara. (Pen152/Ar)

Kisruh Dana E Formula Kian Memanas, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Desak Anies Baswedan Segera Klarifikasi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyoroti soal memanasnya isu dana E Formula.

Kisruh dana E Formula yang mencuat saat ini membuat Zita Anjani meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera memberikan klarifikasinya.

Zita Anjani menilai, klarifikasi yang harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dana E Formula menjadi salah satu pilihan yang bijak.

"Sembari kita tabayun, saya pikir lebih bijak kalau gubernur yang langsung klarifikasi saja," kata Zita Anjani di Jakarta, Jumat (29/).

"Jawab pertanyaan publik dengan data dan fakta. Jangan sampai rakyat hanya menerka-nerka, akhirnya timbul hoaks," sambungnya.

Lebih lanjut, politisi partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini tidak bisa hanya mengumumkan penundaan penyelenggaraan acara dan hanya memberikan informasi bahwa dana biaya komitmen (commitment fee) sebesar Rp560 miliar tersebut tidak hangus.

"Sebab rakyat butuh kepastian angka dan statusnya bagaimana. Saya berharap Gubernur mau menjawab itu, sembari kita semua tabayun. Saya yakin Pak Anies pasti punya alasan kuat dan akan memberikan klarifikasi," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, kisruh mengenai anggaran biaya komitmen (commitment fee) juga diungkapkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.

Ia menyebut anggaran yang telah dikeluarkan untuk ajang Formula E seharusnya bisa dialokasikan untuk penanganan banjir, mempercepat pemulihan ekonomi, maupun penanganan Covid-19 seperti vaksinasi.

Lebih lanjut, Gilbert menyebut dana yang telah dikeluarkan untuk ajang balap tersebut mencapai lebih dari Rp1,1 triliun.

Dia merinci dana tersebut termasuk dengan biaya komitmen sebesar Rp560 miliar, perubahan lapangan Monas sebesar Rp143 miliar.

Kemudian, biaya studi kelayakan sebesar Rp5 miliar, sosialisasi sebesar Rp600 juta dan layanan umum sebesar Rp10 miliar.

Ketiganya disebut merupakan bagian dari penyertaan modal daerah (PMD) tahun 2020 ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp305 miliar.

Selain itu, Gilbert menyebutkan, masih ada biaya lain berupa bank garansi sebesar Rp430 miliar serta beberapa anggaran E Formula lain yang terdapat di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan biaya negosiasi awal ke New York.

"Beberapa anggaran Formula E juga terdapat di beberapa SKPD lain seperti Dispora, Dishub (rencana pembelian sepeda) dan Disparbud dengan jumlah yang berarti," terang Gilbert. (***)

DPRD Surabaya Minta Raperda Retribusi Parkir Ada Jaminan Kehilangan Kendaraan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya membahas Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi tempat khusus parkir.

Ini merupakan tindak lanjut dari perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2012 menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2018.

Maka dari itu Pemkot Surabaya diharapkan dapat memberikan kepastian tarif parkir dan pelayanan yang lebih baik. 

Perubahan Perda tentang kenaikan retribusi tempat khusus parkir meminta kepastian Pemkot Surabaya untuk memberikan jaminan ada kehilangan kendaraan. 

"Manakala penyelenggaraan parkir dibawah naungan Pemkot Surabaya. Sehingga masyarakat yang menggunakan jasa lahan parkir dikelola oleh pemkot merasa aman," kata Wakil ketua Pansus DPRD Kota Surabaya Budi Leksono di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya, Kamis (28/1). 

Cak Bulek sapaan Budi Leksono menjelaskan, bahwa karena selama ini jarang sekali pengelola parkir di wilayah Surabaya bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang dititpkan di tempat parkir tersebut. 

"Kami mendorong agar pemkot memberikan kepastian hukum kenyamanan masyarakat ketika menggunakan jasa lahan parkir tersebut," ungkapnya. 

Soal kenaikan tarif parkir, lanjutnya, yang penting dari perubahan perda retribusi tarif parkir bisa diatur perbedaan tarif parkir biasa dan parkir progesif. 

"Tidak adil kalau kemudian masyarakat yang menggunakan jasa parkir hanya berdurasi 5 - 10 menit tapi sama bayarnya yang lain parkir 2 jam lebih. Diharapkan ada kepastian hukum,  jangan sampai tarifnya dinaikkan namun pelayanannya jelek," terangnya.

Sementara itu, Kadishub Kota Surabaya Irvan Wahyu Derajat menyampaikan, bahwa sekarang baru pembahasan substansi tempat parkir khusus yang dikuasai Pemkot Surabaya. 

"Intinya perda ini adalah tindaklanjut Perda 3/2018 tentang tarif lahan parkir menuju keadilan bagi masyarakat menggunakan jasa lahan parkir khusus tersebut," ujarnya. 

Menurut Irvan, karena selama ini kebijakan tarif bagi pengguna jasa lahan parkir antara 5 menit dengan 5 jam disamakan. 

"Yang utama ke depan untuk tarif 2 jam pertama tidak ada kenaikan tarif parkir, kemudian pada jam berikutnya pengguna jasa lahan parkir khusus dikenakan tambahan retribusi. Sehingga memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat," pungkasnya. (Ar)

Pangdam Brawijaya Dampingi Kunjungan Asops Panglima TNI di Yonif Mekanis 512/QY

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto menyambut kedatangan  Asops Panglima TNI, Mayjen TNI Arios Tiopan Aritonang di Yonif Mekanis 512/QY, Rabu (27/1).

Asops menjelaskan, kunjungan itu dilakukan dalam rangka meninjau kesiapan pasukan Marabunta menjelang pemberangkatan tugas di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

"Mereka (Satgas 512, red) telah selesai melaksanakan latihan pra tugas,

pembekalan dan bimbingan teknis. Materi-materi itu, nantinya diimplementasikan ketika di berapa daerah perbatasan," jelasnya.

Setidaknya, sebanyak 450 personel Yonif 512 bakal dikirim dalam rangka tugas sebagai Satgs Pamtas. Keberadaan mereka, nantinya diwajibkan untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi msyarakat.

"Terutama intens melakukan komsos dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama disana," pintanya. (Pendam V/Brw/Ar)

Lagi, Tim Pidsus Kejari Tanjung Perak Berhasil Tangkap Buronan Kepabeanan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Lagi, tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak berhasil menangkap buronan dalam kasus tindak pidana Kepabeanan di Kota Malang.

Penangkapan buronan tindak pidana Kepabeanan yang diketahui bernama Crisna Palupi Saraswati ini tak semudah membalikkan telapak tangan.

Pasalnya Crisna Palupi Saraswati yang sudah ditetapkan dalam daftar pencarian prang (DPO) ini selalu berpindah-pindah tempat ketika akan ditangkap.

"Tim Pidsus sempat kesulitan untuk mengeksekusi Terpidana dikarenakan Terpidana berpindah domisili yang awalnya di Surabaya, namun berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Pidsus di lapangan didapatkan info bahwa Terpidana sudah pindah domisili di kota Malang," jelas Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, M. Ali Rizza, Rabu (27/1).

Namun untuk lebih memastikan kebenaran informasi tersebut, Rizza sapaan Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak yang memimpin penangkapan ini melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta jajaran kepolisian hingga tokoh masyarakat.

Hasilnya Crisna Palupi Saraswati yang dinyatakan bersalah sejak 2012 lalu dinyatakan berdomisili di Kota Malang.

"Setelah berkordinasi dengan Dinas Dukcapil kota Malang, Tim Pidsus berhasil menemukan keberadaan Terpidana dan dalam pelaksanaan eksekusi, Tim Pidsus didampingi anggota Polri dan Ketua RT setempat dan Terpidana bersikap kooperatif," ungkapnya

Penangkapan terpidana tindak pidana Kepabeanan, Crisna Palupi Saraswati lanjut Rizza merujuk dari hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap atau incraht.

"Terpidana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.2077 K/Pid.sus/2012 dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp. 100.000.000,- subsider 3 bulan kurungan," paparnya.

Dalam kasus ini, menurut Rizza tak hanya terpidana Crisna Palupi Saraswati saja yang terlibat, namun ada terpidana lainnya, tetapi sebelumnya telah dilakukan eksekusi yakni Zulhaeri Harahap.

"Terpidana dinyatakan bersalah bersama-sama dengan Terpidana Zulhaeri Harahap (sudah dieksekusi) memberikan keterangan tertulis yang tidak benar dan digunakan untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan," ujarnya.

Usai dieksekusi di Kota Malang, terpidana Crisna Palupi Saraswati langsung dikeler ke Surabaya untuk dititipkan ke rutan yang ada di Korps Adhyakasa yang berkantor di jalan Ahmad Yani.

"Selanjutnya Terpidana dititipkan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," pungkasnya. (Ar)

Satgas Covid-19 Surabaya Terus Lakukan Asesmen, Total 135 Perkantoran yang sudah Diasesmen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya terus melakukan asesmen risiko penularan Covid-19 di berbagai perkantoran, baik perkantoran pemerintahan maupun swasta. 

Asesmen ini untuk melihat langsung pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan Perwali No. 67 tahun 2020 dan menerapkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kali ini, asesmen itu dilakukan di kantor Graha Bukopin Jalan Panglima Sudirman dan Sinar Mas Land Plaza Jalan Pemuda, Surabaya, Rabu (27/1). 

Asesmen kali ini dipimpin oleh Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febriadhitya Prajatara yang sekaligus menjabat Kabag Humas Pemkot Surabaya.

“Jadi, hari ini kami melakukan asesmen di dua tempat, dan secara overall protokol kesehatannya sudah bagus. Total hingga saat ini sudah 135 perkantoran baik swasta maupun pemerintahan yang sudah dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 Surabaya,” kata Febri, Rabu (27/1).

Saat itu, tim asesmen langsung memasuki beberapa ruangan di tempat tersebut. Asesmen dilakukan dengan beberapa poin penilaian, mulai ketersediaan hand sanitizer, tempat cuci tangan, satgas mandiri, sirkulasi udara, penataan tempat duduk, hingga kapasitas pegawai WFH 75 persen, WFO 25 persen sesuai dengan aturan PPKM, dan beberapa aturan lainnya.

“Bahkan, saat itu kami tidak hanya sekadar melihat-lihat saja, tapi juga memberikan pemahaman kepada Satgas Perkantoran itu dalam melakukan pengaturan kapasitas ruangan. Jadi, ruangannya itu diukur berapa meter persegi, kemudian baru bisa ditentukan dalam satu ruangan itu harus diisi oleh berapa orang, kami beri pengetahuan itu juga,” kata dia.

Febri juga memastikan bahwa pada saat asesmen itu, pihaknya juga sudah memberikan beberapa masukan, termasuk masukan untuk memberikan tempelan di setiap ruangan. 

Artinya, ketika sudah dilakukan pengukuran kapasitas ruangan dan sudah diketahui berapa kapasitas maksimal ruangan tersebut, lalu kapasitas ruangan tersebut dituangkan dalam sebuah kertas dan ditempelkan di ruangan itu. 

“Sehingga diharapkan ketika melihat tempelan itu, orang sudah bisa mentaati,” ujarnya.

Febri juga menjelaskan bahwa setelah kantor tersebut dilakukan asesmen, maka nantinya akan diberikan surat rekomendasi oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya. 

Terutama terkait dengan beberapa protokol kesehatan yang mungkin harus diperbaiki dan disempurnakan. 

“Nanti teman-teman satgas yang akan memberi rekomendasi ini,” tegasnya.

Di samping itu, ia juga mengapresiasi Satgas mandiri di dua perkantoran tersebut. Pasalnya, di kantor itu ada peraturan bahwa ketika ada karyawannya yang diketahui tidak memakai masker, maka akan didenda sebesar Rp 250 ribu perorang. 

“Jadi, mereka membuat peraturan sendiri, dan itu saya kira sangat bagus,” pungkasnya. (Ar)

Peringatan Keras Jaksa Agung untuk Kejaksaan di Seluruh Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan peringatan keras kepada jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. 

Orang nomor satu di Korps Adhyaksa itu mengingatkan akan menindak tegas jaksa yang 'kecolongan' dalam penanganan kasus rasuah di wilayah kerjanya masing-masing. 

Awalnya, Jaksa Agung Burhanuddin menjawab pertanyaan salah satu anggota Komisi III DPR ihwal target kuantitas 5-3-1 dalam penanganan korupsi di daerah.

Pertanyaan itu muncul saat rapat kerja Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1). 

Sebagai informasi 5-3-1 ialah dalam setahun, Kejaksaan Tinggi (Kejati) harus menggarap lima kasus korupsi sampai penuntutan, Kejaksaan Negeri (Kejari) tiga kasus, dan Cabang Kejari (Cabjari) satu kasus. 

Adapun kasusnya ialah yang murni disidik dari awal oleh kejaksaan, bukan pelimpahan kepolisian dan lainnya. 

Burhanuddin lantas menegaskan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi target 5-3-1 tersebut. 

"Target 5-3-1, kami tidak punya target lagi. Kalau zaman dulu, kan ada 5-3-1. Sekarang tidak ada target," kata sosok yang karib disapa Pak Bur, itu. 

Nah, Pak Bur pun lantas memberikan peringatan kepada seluruh jajaran kejaksaan meskipun sudah tidak ada target lagi, tetapi jangan sampai berbohong. 

"Sekarang, tidak ada target, pak, tetapi yang saya harapkan teman-teman di daerah itu jangan berbohong. Saya katakan tidak ada daerah yang tidak ada korupsinya, tidak ada, pak," ungkap Pak Bur. 

Karena itu, Pak Bur menegaskan, kalau sampai ada kejaksaan yang kecolongan atau tidak menangani perkara, sementara instansi lain seperti kepolisian ternyata mengungkap kasus korupsi di daerah, maka sanksi pun akan diberikan kepada jaksa di sana. 

"Kalau dia (jaksa) tidak menangani perkara, kemudian mohon maaf instansi di samping atau yang dilakukan kepolisian ada menangani perkara dan kita (kejaksaan) tidak, berarti bodohlah jaksanya. Itu yang kami tindak," kata Pak Bur mengultimatum. 

Sekali lagi, Pak Bur menegaskan bahwa tidak ada target kuantitas kasus yang harus ditangani oleh jajaran Kejati, Kejari, maupun Cabjari, tetapi jangan sampai instansi lain mengungkap tetapi jaksa malah 'tidur'. 

"Namun, kalau instansi samping khususnya ada yang melakukan (pengungkapan), misalnya oh ini 'keungkap', tetapi jaksa tidak (mengungkap), artinya jaksanya tidur. Itu yang kami lakukan penindakan. Mohon maaf," kata Pak Bur. (Ar)

Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan sebagai Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto, Selasa (26/1/2021). 

Ia diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

"Ada sembilan orang yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Selasa malam.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga memeriksa delapan saksi lainnya yakni HRD selaku Presiden Direktur PT FWD Asset Management, RP selaku Direktur Bahana TCW Investment Management dan AN selaku Direktur Pengembangan Investasi BPJS TK.

Kemudian BS selaku Asisten Deputi Settlement Custody pada Deputi Direktur Bidang Keuangan, FEH selaku Direktur COO PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, US selaku Direktur PT Danareksa Investment Management dan IR selaku Kepala Urusan Pasar Saham pada BPJS TK tahun 2016.

Terakhir, petinggi Otoritas Jasa Keuangan berinisial S selaku Direktur Pengelola Investasi Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK.

Leonard mengatakan para saksi dimintai keterangan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Penanganan kasus ini sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.

Jaksa penyidik telah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada Senin (18/1/2021) dan menyita sejumlah data dan dokumen. Sementara pemeriksaan saksi-saksi dimulai sejak Selasa (19/1/2021). 

Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. (Ar)