KABARPROGRESIF.COM: (Jombang) Setelah terendam banjir sejak kemarin, akhirnya polisi menutup jalan nasional yang berada Kawasan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko keselamatan sehingga Satlantas Polres Jombang mengalihkan kendaraan dari arah Surabaya dan Madiun ke jalan tol dan jalur alternatif.
“Sudah tidak ada kemacetan lagi karena jalannya kami tutup untuk sementara waktu,” kata Kasatlantas Polres Jombang, AKP Haris Darma Sucipto, Jum’at malam, (05/02/2021).
Banjir akibat luapan avour Besuk atau Kanal Brawijaya, Kamis (04/02/2021), berdampak pada jalan nasional yang berada di ruas PPK 4.2 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV Provinsi Jatim itu.
Ruas yang termasuk dalam rangkaian jalan di jalur lintas tengah Pulau Jawa tersebut sempat menimbulkan kemacetan panjang setelah diterjang luapan Kali Brawijaya.
Namun demikian, kabar yang dihimpun eljabar.com menyebutkan bahwa Kepala Satker PJN Wilayah IV Jatim, Nanang Permadi, disertai stake holder terkait, terjun langsung melihat langkah-langkah penanganan darurat jalan nasional yang terdampak banjir sejak awal Januari 2021.
Hingga berita dipublis, Nanang Permadi, yang sebelumnya menjadi pimpinan di salah satuan kerja BPWS Suramadu, mengaku tengah berada di Gresik, melakukan pengawasan dan evaluasi langsung penanganan kerusakan jalan di area kerjanya.
“Kami masih di Gresik,” jawab Nanang singkat via seluler, saat dikonfirmasi pengananan banjir Jombang, Jum’at (05/05/2021).
Diberitakan sebelumnya, ruas jalan PPK 4.2 Kertosono-Jombang-Mojokerto-Gempol tak pernah reda dari hujan kritik dan keluhan masyarakat.
Keluhan tersebut yang santer mengemuka sejak tahun 2018 lalu namun respon yang dilakukan tidak pernah memuaskan masyarakat. Baik, kondisi dannkualitas jalan maupun yang menyangkut perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan.
Sejumlah elemen masyarakat seperti Investment and Assets Studies (Invasus). Lembaga yang berbasis di Bandung, Jabar, ini tak kurang mengungkapkan penilaiannya atas kinerja pelayanan publik, terutama di bidang transportasi.
Pendiri Invasus, Lukas Jebaru, mengatakan kepada eljabar.com bahwa dalam perspektif pelayanan publik, penyelenggara jalan masih belum memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Tapi kita patut menghargai upaya meningkatkan pelayanan publik di satuan-satuan kerja telah menunjukkan perubahan. Kita awasi bersama agar perubahan yang baik itu dipertahankan. Ini perlu sinergi dengan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi,” tukas Lukas, pria Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah berdomisili di tanah Pasundan ini.
Peneliti kebijakan publik dari Surabaya Institute Governance Studies (Sign Studie), Bethari Kriswandha, melihat, kemantapan jalan nasional di Jatim yang bagus itu harus juga disertai dengan perubahan orientasi pelayanan publik.
“Kami banyak pelajari, baik yang kami lakukan sendiri ataupun yang berasal dari laporan kawan-kawan volunter, simpulan dari penelitian yang dibuat menunjukkan kinerja pelayanan publik di lingkup BBPJN Jatim-Bali yang sudah baik dan berubah, sebaiknya perlu ditingkatkan dengan melibatkan stake holder terkait agar memilki perspektif pelayanan publik yang sama terutama yang berhubungan dengan perizinan,” tukas Bethari, Jum’at (05/02/2021).
Lembaga yang aktif melakukan pemantauan dan penelitian dari 2012 silam ini selalu menerapkan kerja-kerja penelitian dengan melibatkan sejumlah volunter dari kalangan muda.
0 komentar:
Posting Komentar