Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Rabu, 03 Maret 2021

Wali Kota Eri Cahyadi Pastikan Warga Surabaya yang Berobat Cukup Tunjukkan KTP


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Warga Kota Surabaya dipastikan dapat tersenyum. Pasalnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan jaminan bagi warga kota Pahlawan akan mendapatkan layanan di puskesmas maupun rumah sakit tanpa harus mengeluarkan biaya.

Caranya bagi warga Kota Pahlawan yang sakit cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memperoleh layanan kesehatan.

Warga ber KTP Kota Surabaya ini tidak perlu lagi memakai surat keterangan miskin sehingga kebutuhan warga untuk mengakses layanan kesehatan tetap terjaga.

“Mudah-mudahan Maret nanti selesai. Warga Surabaya yang sakit atau berurusan dengan kesehatan tidak perlu lagi surat keterangan miskin. Cukup KTP Surabaya saja,” kata Eri, yang mengaku sudah bertemu dengan perwakilan dari BPJS Kesehatan membahas masalah itu, Selasa (2/3).

Kendati demikian, Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) ini juga menyatakan agar warga harus tetap sehat di tengah pandemi Covid-19. 

Dirinya pun sudah siap untuk membentuk satgas sampai di tingkat RW sehingga upaya untuk menekan angka penularan bisa terus dilakukan sampai ke kampung-kampung.

"Gotong-royong bersama antarwarga masyarakat perlu ditegaskan kembali, termasuk di tingkat RW," ujarnya.

Tak hanya masalah kesehatan, Eri juga ingin membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian ekonomi lokal. 

Termasuk memperkuat daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antarpulau dan internasional.

"Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi rakyat," katanya.

Dia juga ingin memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi berbasis daya dukung lingkungan. 

Kemudian, memantapkan ketersediaan insfrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia.

"Termasuk juga mengoptimalkan pengaturan distribusi sumber-sumber daerah, terutama APBD sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," pungkasnya.

0 komentar:

Posting Komentar