Nuzulul Qur’an, Letkol Sidik Minta Anggota Perbanyak Baca AL-Qur’an

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Nuzulul Qur’an seakan menjadi momentum bagi prajurit TNI-AD untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Pada peringatan Nuzulul Qur’an itu, Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menegaskan jika momentum tersebut, diyakini membawa banyak manfaat.

"Sebab, di dalam kitab suci AL-Qur’an banyak hal yang harus dipedomani, terutama perlu dilakukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit,” ujar Dandim. Jumat, 30 April 2021 siang.

Selain personel Kodim, Nuzulul Qur’an tersebut juga turut menghadirkan salah satu tokoh agama di Lamongan, KH. Zaenal Ansori.

Hal senada juga dikatakan oleh Zaenal Ansori. Ia mengatakan, Nuzulul Qur’an merupakan waktu dimana ketika kitab suci AL-Qur’an diturunkan untuk dijadikan suatu landasan hidup bagi umat Islam.

“Mari kita jadikan kitab suci AL-Qur’an sebagai pedoman dan lentera menuju kehidupan yang penuh keimanan dan ketakwaan,” bebernya. (Kodim 0812/Lamongan)

Asops KSAD Tinjau Kesiapan Pasukan Macan Kumbang

KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Asops Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen TNI Eka Wiharsa meninjau kesiapan personel Yonif Mekanis 521/DY yang rencananya akan mengemban tugas di daerah perbatasan.

Dengan didampingi Kepala Staf Kodam, Brigjen TNI Agus Setiawan, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto, beserta beberapa Perwira di lingkungan Kodam V/Brawijaya lainnya, Asops menegaskan jika tugas yang diemban oleh Yonmek 521 mendatang, merupakan suatu kebanggaan yang harus bisa dijalankan dengan baik.

“Berangkat dengan kehormatan, dan kembali dengan kebanggaan sebagai prajurit Dadaha Yodha sejati,” tegas Mayjen TNI Eka pada kunjungan di Mako Yonmek 521. Jumat, 30 April 2021.

Tak hanya itu saja, dirinya juga mewanti-wanti anggotanya untuk tak melakukan pelanggaran apapun selama berada di daerah penugasan.

“Pedomani Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Jauhi apapun hal-hal yang bisa menimbulkan pelanggaran,” bebernya. (Penrem 082/CPYJ)

Satgas Pamrahwan Yonarmed 8/105 Tarik /UY melaksanakan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Halut) Dalam rangka melaksanakan kegiatan komsos Pos 3 Dokuno SSK 1 Satgas Yonarmed 8/105 Tarik/UY melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Desa. Mamuya Kec. Galela Kab. Halmahera Utara. 

Disampaikan oleh Danpos 3 Dukuno Letda Arm Verdi bahwa kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh anggota kesehatan kami merupakan kegiatan Komsos yang rutin kami laksanakan untuk membantu warga yang kurang mampu. 

Danpos berharap dengan adanya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh anggota kesehatan Pos 3 Dokuno dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta dapat memperkokoh kemanungalan TNI dengan rakyat. 

Kami juga mengajak kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid -19 dengan cara menjaga jarak, mencuci tanggan dan menggunakan masker. 

Pak Dayat warga desa Mamuya mengucapakan terimakasih atas pelayanan kesehatan kepada kami masyarakat desa Mamuya mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kami.

Kerjasama Dengan Kejagung, Risma Ngaku Sudah Beri Sanksi Oknum Yang Diadukan Soal Bansos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta)  Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengaku ada oknum-oknum yang diberikan sanksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas adanya pengaduan yang diterima Kementerian Sosial (Kemensos) soal bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Risma usai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

Risma mengaku, saat ini sedang menyusun kerjasama dalam bentuk whistleblower untuk menindaklanjuti pengaduan dengan KPK.

"Kami untuk pengaduan saat ini kami sedang menyusun kerjasama dengan KPK untuk whistleblowernya untuk pengaduan itu," ujar Risma kepada wartawan.

Akan tetapi kata Risma, pihaknya sudah terima pengaduan berupa surat-surat terkait bansos. Pengaduan itu pun sudah diteruskan kepada Kejagung untuk ditindaklanjuti.

"Jadi selama ini, kalau ada pengaduan, saya berkirim surat ke Kejaksaan Agung, kemudian Kejaksaan Agung mengecek, dan ini sudah ada beberapa sanksi yang kita berikan, termasuk ada oknum-oknum yang memang sudah kena. Itu sudah, sudah kita tindaklanjuti," kata Risma.

Akan tetapi, Risma tidak menjelaskan rincian pengaduan ataupun salah satu contohnya serta siapa saja oknum yang sudah ditindaklanjuti tersebut.

"Nah kemudian kami juga bekerjasama dengan BPKP, untuk kalau misalkan ini ada pengaduan saat ini. Nah kemudian hasil rekomendasi dari Kejaksaan Agung kemudian di suratnya Kejaksaan Agung diminta, kami minta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigasi. Jadi ada beberapa case yang kita lakukan seperti itu, dan ini sudah mulai berjalan," pungkas Risma.

Tingkatkan Iman dan Taqwa Keluarga Besar Kodiklatal Gelar Peringatan Nuzulul Quran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ratusan perwakilan Prajurit Anggota Tetap (Antap), prajurit siswa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan anggota Jalasenastri Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) mengikuti peringatan Nuzulul Qur’an 1442 H/2021 M yang dilaksanakan di Masjid Ibaadurrahman, Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Jumat, (30/4/2021).

Adapun peringatan Nuzulul Quran 1442 H/2021 M tersebut mengambil tema Aktualisasi Nilai-Nilai Nuzulul Qur’an 1442 H/2021 M di Tengah Pandemi Covid-19 Guna Mewujudkan TNI Kuat, Solid Profesionalisme dan Dicintai Rakyat”.

Peringatan Hari Besar Islam ini merupakan pelaksanaan dari Perintah Harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M yaitu meningkatka Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI Agkatan Laut yang unggul, profesional dan tangguh dalam dalam menghadapi segala ancaman.

Komandan Kodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat dalam sambutanya menyampaikan bahwa setiap tanggal 17 Ramadhan kaum muslim di seluruh dunia memperingati sebuah peristiwa penting dan sangat bersejarah. 

Peristiwa itu adalah Nuzulul Quran, saat Alquran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat manusia untuk  mengarungi kehidupan demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Adapun uraian lebih luas tentang hikmah  peringatan nuzulul quran ini disampaikan oleh Ustaz KH. Drs. Su’udi Sulaiman yang juga pengasuh KBIH Biro zam zam Surabaya. Dalam ceramahnya Ustaz KH. Drs. Su’udi Sulaiman menyampaikan bahwa Alquran sebagai pedoman hidup, Alqur’an harus di baca sebagai salah satu amal ibadah, dipahami kandungan dan maknanya serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari

Al Quran diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk salah satunya dalam membina keluarga, mencari rejeki serta petunjuk lainya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Menurutnya Alquran mengandung hal yang dahsyat, agung serta luar biasa dan tidak ada keraguan di dalamnya.

Kepada para Jamaah Ustadz KH. Drs. Su’udi Sulaiman menganjurkan untuk meyakini Al Quran dengan membaca dan memahami isi Alquran. Bacalah Alquran dengan tartil karena Orang yang cinta Alquran, tidak akan merasa berat dengan mempelajari Alquran. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa Alquran Tidak hanya merupakan obat didunia, tapi dapat memberikan syafaat kelak di akherat.

 Alquran adalah ilmu Allah, dimana orang yang mempelajari Alquran berarti mempelajari ilmu Allah, yang selanjutnya manusia bisa menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akherat.

Hadir dalam acara tersebut Komandan Kodiklatal Laksamana Madya TNI Nurhidayat, Wadan Kodiklatal Mayjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han)., CHRMP, para direktur, Komandan Kodik dan Komandan Puslat Kodiklatal. 

Selain itu hadir Ketua Gabungan Jalasenastri Kodiklatal Ny. Titi Nurhidayat dan pengurus Gabungan Jalasenastri Kodiklatal. (Pen Kodiklatal)

Danrem 083/Baladhika Jaya Hadiri Taklimat Akhir Audit Kinerja Itjen TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Irwan Subekti menghadiri adanya taklimat akhir audit Itjen TNI Periode II tahun ini yang digelar di Gedung Sandoyo, Madifif 2 Kostrad, Singosari, Malang, Jumat, 30 April 2021.

Taklimat yang berlangsung mulai 5-10 April itu, dipimpin langsung oleh Irjen TNI, Letjen TNI (Mar) Bambang Suswanto.

“Itjen TNI berkewajiban menyelenggarakan pengawasan intern untuk memberikan keyakinan yang memadai jika pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI, serta pemeliharaan kesiapsiagaan operasional dapat terlaksana sesuai prinsip kepatuhan, ketertiban, efektif, efisien dan ekonomis atau 2K2E,” kata Itjen TNI.

Sementara itu, menyikapi hal tersebut, Inspektorat Divisi Infanteri 2 Kostrad menegaskan jika perkembangan situasi yang terjadi, seakan menjadi tantangan tugas yang nantinya akan dihadapi. 

Bahkan, ia menyebut kalau tantangan tugas itu memerlukan penanganan yang lebih cermat dan teliti.

“Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada tim wasrik Irjen TNI yang telah memberikan gambaran pada kita semua tentang bidang kinerja dan perbendaharaan. Masukan itu, diharapkan bisa memperbaiki pelaksanaan tugas yang akan datang,” ujarnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Ikuti Rakor Pemberantasan Tipikor, Wali Kota Eri: Ini Semakin Memberikan Kepercayaan bagi Pemkot untuk Bekerja

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Pemerintah Daerah (Pemda) wilayah Jawa Timur, Jum'at (30/4). 

Rakor yang digelar di Graha Sawunggaling Lt. 6 Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini, diikuti para perwakilan atau Kepala Daerah di Jatim.

Dalam rakor ini, dihadiri langsung Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, serta instansi terkait.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa paparan yang disampaikan KPK hari ini semakin memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah di Jatim. Khususnya, bagi jajarannya agar ke depan bisa bekerja lebih baik dan tenang.

"Karena apa, tadi disampaikan tujuan hari ini adalah satu, kami melihat sebagai pemimpin daerah adalah bagaimana anggaran yang kita gunakan bermanfaat buat masyarakat. Tidak ada lagi yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan," kata Wali Kota Eri.

Bahkan, selama ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku, bahwa setiap langkah yang akan dilakukan pihaknya selalu meminta pendampingan baik dari Kejaksaan maupun KPK. 

Ia berharap setiap perencanaan atau project yang akan dilakukan pemkot itu dapat sesuai dengan benar.

"Alhamdulillah Pak Direktur tadi menyampaikan, bahwa kapanpun akan siap diundang untuk melakukan pendampingan  ketika kita akan melakukan sesuatu. Agar suatu yang kita lakukan menjadi benar. Dan Ini menjadi support dan semangat kami," ungkapnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana melakukan kontrak kerja kepada setiap pejabat, baik Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun Camat di lingkup Pemkot Surabaya. 

Kontrak kerja ini dalam artian sebagai output atau bentuk penilaian laporan hasil kinerja yang harus dicapai.

"Misalnya tadi MCP (Monitoring Center for Prevention) seperti yang disampaikan. Seperti Sekda MCP yang harus dicapai 93 persen. Nah, ini misal kalau tidak (tercapai) harus bagaimana pertanggungjawabannya," jelasnya.

Dengan langkah tersebut, Wali Kota Eri berharap agar semua pemimpin atau pejabat yang dipilih di lingkungan Pemkot Surabaya adalah mereka yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. 

"Insya allah kalau itu bisa dilakukan, maka kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat akan terwujud di Kota Surabaya," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, bahwa pertemuan bersama Kepala Daerah ini merupakan rapat koordinasi terintegrasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Khususnya di wilayah Jawa Timur.

"Kegiatan ini untuk memupuk, menyemangati mereka. Sekalian kita mengevaluasi kegiatan di tahun-tahun sebelumnya di dalam rangka upaya mereka, keseriusan mereka melakukan pemberantasan korupsi pada sektor pencegahan dan sektor deteksi dini," kata Brigjen Pol Bahtiar.

Menurut dia, langkah ini dilakukan agar mulai di hilir area-area yang berpotensi korupsi ini bisa diminimalisir serta dapat dihilangkan sejak dini. 

"Sehingga tidak menjadi ancaman faktual. Sudah terjadi, akhirnya kan bisa merugikan keuangan negara," tegas dia.

Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian khusus KPK dalam evaluasi kali ini. 

Pertama adalah terkait dengan pemulihan aset atau sertifikasi aset. Brigjen Pol Bahtiar menilai, bahwa banyak aset-aset milik pemerintah daerah kadang tidak terkonfirmasi, tidak terinformasi di pemerintah daerah. 

"Sehingga hal ini bisa mengakibatkan aset itu dapat disalahgunakan atau bahkan bisa hilang," jelas dia.

Selain masalah aset, kata dia, peningkatan terhadap pendapatan daerah juga menjadi catatannya. 

Meski begitu, ia menyadari di masa pandemi ini pendapatan masing-masing daerah mengalami penurunan. 

Tapi, bukan berarti dampak pandemi ini menjadi pembenaran daerah tidak melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kembali terhadap pendapatan daerahnya.

"Terkadang muncul pemikiran-pemikiran lain, itu merupakan peluang bagi orang lain untuk tidak mengoptimalkan pendapatan daerah, karena merasa di masa pandemi. Padahal mungkin di masa pandemi juga ada potensi lain yang bisa ditingkatkan pendapatan daerahnya," papar dia.

Di lain hal, yang harus menjadi evaluasi bagi setiap pemerintah daerah di Jatim adalah tentang perencanaan dan penganggaran. 

Karenanya, Ia berpesan kepada para Kepala Daerah di Jatim agar di dalam merencanakan dan menganggarkan suatu kegiatan atau project supaya diutamakan yang mempunyai daya ungkit bagi kemajuan daerah. 

Selain itu, perencanaan itu juga diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan.

"Kemudian mengutamakan untuk kemanfaatan masyarakat atau publik. Tidak hanya mengandalkan tentang practice, mengadakan suatu barang atau kegiatan.Tapi ternyata kalau diukur pemanfaatan publik nilainya kecil, kemudian tidak memiliki daya ungkit," pesan dia.

Oleh sebab itu, pihaknya berpesan kepada para kepala daerah agar betul-betul dilakukan penelitian yang detail. 

Setiap perencanaan yang dianggarkan, tidak semata-mata hanya menyerap atau menghabiskan anggaran untuk kepentingan-kepentingan yang tidak memiliki daya ungkit.

"Yang paling penting memiliki daya ungkit, untuk kemajuan, untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk pemerataan pembangunan. Itu yang menurut saya paling penting menjadi dasar bagaimana daerah mengelola pemerintahannya," pungkasnya. 

Prajurit Pasmar 2 ikuti Sosialisasi PPMD

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Prajurit dan PNS Pasmar 2 menerima sosialisasi Perumahan Pribadi Melalui Dinas (PPMD) yang berlangsung di Gedung Balai Prajurit Mako Pasmar 2 Kesatrian Marirnir Moekijat, Gedangan, Sidoarjo. Jumat (30/4/2021).

Aspers Danpasmar 2 Kolonel Marinir Firman Gunawan, S.E., mewakili Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi M.M., mengatakan, sosialisasi PPMD menghadirkan tim dari Dinas perawatan personel (Diswatpersal) Mabesal yang dipimpin oleh Kasubdisjahpers Letkol Laut (S/W) F. Lusiani P. S.E., M.M.

Aspers Danpasmar 2 menyampaikan sambutan dari Komandan Pasmar 2 saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan bahwa sosialisasi perumahan pribadi melalui dinas ini merupakan bentuk upaya pemimpin TNI AL untuk menjamin kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Dengan melalui penggunaan tabungan disiplin (tabplin) dan ASABRI, prajurit dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk memiliki rumah.

“Dengan adanya program rumah ini, seorang prajurit akan terbantu dan didorong untuk dapat segera memiliki rumah yang disesuaikan dengan kemampuan dan kepangkatan masing-masing. Sehingga dengan memiliki rumah dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit yang akhirnya akan meningkatkan kinerja prajurit,” jelasnya.

Sosialisasi perumahan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyediaan rumah pribadi melalui dinas dengan menggunakan dana Tabplin, sehingga Prajurit dan PNS TNI AL yang belum memiliki rumah pribadi bisa memilikinya dengan fasilitas yang disediakan.

Sementara itu Kasubdisjahpers Diswatpersal menyampaikan tentang sosialisasi PPMD TNI AL dengan menggunakan dana Tabplin dan PUM ASABRI. Masalah panggon atau rumah tempat tinggal mendapatkan perhatian serius, untuk itu pemimpin mengupayakan solusi pemecahanya dengan pengadaan program pemilikan perumahan pribadi melalui dinas.

Pada kesempatan tersebut, pihak Diswatpersal mensosialisasikan prosedur dan tata cara mengajukan permohonan kepemilikan rumah melalui tabungan disiplin (tabplin) sesuai dengan strata prajurit dan PNS. Dengan beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, namun tetap mengedepankan aspek legalitas dan aspek kemudahan bagi prajurit untuk percepatan pelayanan permohonan perumahan pribadi melalui dinas. (Dispen Kormar)

Wadan Kodiklatal Pimpin Rapat Uji Naskah Petunjuk Teknis Body Rappling dan Prusi Knote

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Wadan Kodiklatal) Mayjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han)., CHRMP memimpin rapat Uji Naskah Petunjuk Teknis (Juknis) Body Rappling dan Prusi Knote bagi siswa Kodiklatal. Adapun rapat uji naskah tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat Doktrin (Ditdok) kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Jumat, (30/4/2021).

Hadir dalam acara tersebut para Direktur Kodiklatal, Kepala Kelompok Tenaga Pendidik (Kapokgadik), para Komandan Kodik, Komandan Puslat dan para Paban di bawah Direktorat Doktrin Kodiklatal. Selain itu hadir pula para Perwira menengah Kodikmar sebagai Tim Pokja.

Dalam paparan tim Pokja Kodikmar menyampaikan bahwa Juknis kegiatan Body Rappling dan Prusi Knote ini termasuk dalam Lattek tingkat III, merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa yang sedang menempuh pendidikan di Kodiklatal.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi serta membutuhkan dukungan personil material yang memadai. Khusus kepada pelatih agar mengawasi dan mengoreksi secara ketat kepada siswa peserta latihan. 

Selain itu agar mengecek kesiapan personil dan peralatan secara rinci serta memastikan ketepatan mulai sikap awal, lompatan, pengereman, pendaratan hingga cara mengatasi gangguan apabila terjadi.

Diakhir paparannya tim Pokja menyampikan  bahwa keberhasilan dalam latihan ditunjang sikap displin seluruh peserta latihan dalam mengikuti dan mentaati semua aturan yang ada dalam petunjuk teknis pelaksanaan Body Rappling dan Prusi Knote.

Sementara itu Wadan Kodiklatal Mayjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han)., CHRMP menyampaikan bahwa Juknis Body Rappling dan Prusi Knote memuat aturan untuk semua peserta latihan baik pelatih, instruktur maupaun siswa. 

Wadan Kodiklatal ini mengingatkan agar peserta latihan melaksanakan betul apa yang menjadi standart operasional sehingga keselamatan personil dan materrial tetap terjaga dalam latihan. (Pen Kodiklatal)

Dandim Surabaya Utara Pimpin Langsung Upacara Pemakaman Prajurit Kodim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Serda Sugianto, anggota Kodim 0830/Surabaya Utara dimakamkan secara militer di pemakaman umum yang berada kawasan Mojokerto, Jawa Timur.

Serda Sugianto, sehari-hari mengemban tugas sebagai Baur Data Koramil Krembangan. Diketahui, Serda Sugianto meninggal akibat sakit yang selama ini di deritanya.

Prosesi pemakaman pun, dilakukan secara militer. Bahkan, upacara pemakaman tersebut, dipimpin langsung oleh Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono.

“Selama menjadi prajurit, almarhum dikenal bertanggung jawab melaksanakan tugas sehari-hari,” ujar Dandim usai memimpin upacara pemakaman. Jumat, 30 April 2021.

Bahkan, kepergian salah satu anggota Koramil di bawah teritorial Kodim itu membawa duka tersendiri bagi pihak Kodim. 

“Saya mewakili keluarga besar Kodim Surabaya Utara turut berduka atas kepergian almarhum,” ungkap Kolonel Sriyono. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Pemkot Sediakan 185 Titik Layanan, Pengurusan Administrasi Kependudukan Kini Cukup di Kelurahan dan Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keinginan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memindahkan pelayanan ke kelurahan dan kecamatan, perlahan mulai direalisasikan. 

Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah menyediakan 185 titik layanan administrasi kependudukan (adminduk), sehingga pengurusan adminduk saat ini cukup dilakukan di kelurahan dan kecamatan masing-masing.

“Teman-teman Dispenduk sudah diturunkan ke seluruh kelurahan sebanyak 154 orang, satu kelurahan satu orang. Sebelumnya kita sudah merintis itu di 31 kantor kecamatan, sehingga total sekarang 185 petugas yang ada di kelurahan dan kecamatan, atau dalam bahasa lainnya sudah ada 185 titik layanan yang kami sediakan se-Kota Surabaya,” tegas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji, Jum'at (30/4).

Menurutnya, ketika pelayanan masih dilakukan di Gedung Siola, pihaknya hanya membuka 30 titik pelayanan. Namun, kini sudah ada 185 titik layanan, sehingga ini merupakan lompatan yang sangat besar dalam pelayanan kepada masyarakat. 

“Tentu harapan kami warga semakin dimudahkan karena sudah dekat dengan rumahnya masing-masing,” katanya.

Dengan dibukanya 185 titik layanan itu, maka pelayanan di Gedung Siola atau di kantor Dispendukcapil Surabaya hanya dikhususkan untuk melayani perekaman KTP baru atau untuk foto KTP baru.

“Jadi, pelayanan di Siola itu hanya sebagai alternatif bagi warga yang mungkin berangkat kerja pagi-pagi dan kantornya di tengah kota, maka alternatifnya bisa dilayani di Siola. Tapi pelayanan di Siola itu memang dikhususkan untuk perekaman KTP baru,” ujarnya.

Agus juga merinci beberapa administrasi kependudukan yang bisa diurus di kelurahan dan kecamatan. Khusus di kelurahan, warga bisa mengurus akta kelahiran, akta kematian, legalisir, dan pelayanan adminduk yang membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 

“Layanan adminduk yang bisa diurus di kelurahan ada 4 jenis pelayanan, tapi item-item di dalamnya sangat banyak, seperti pelayan yang terintegrasi dengan PN, itu ada 17 pelayanan,” tegasnya.

Sedangkan pelayanan yang bisa diurus di kecamatan adalah semua pelayanan adminduk selain 4 jenis yang bisa diurus di kelurahan. 

Pelayanan itu diantaranya adalah pindah datang dan pindah keluar, pecah KK, cetak KTP, legalisir, perubahan biodata dan pelayanan adminduk lainnya. 

“Total ada 67 pelayanan administrasi kependudukan yang biasanya diurus warga, baik di kelurahan maupun di kecamatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Agus berharap warga bisa memanfaatkan pelayanan ini karena sudah dekat dengan rumahnya masing-masing. 

Ia juga menambahkan, warga juga bisa mengurus adminduk itu melalui gadget mereka masing-masing, karena sudah hampir semuanya bisa diurus dengan online.

“Namun, saya sarankan untuk yang kurang paham IT agar tidak memaksakan diri mengurus secara online atau bahkan sampai menyuruh orang untuk menguruskan permohonan adminduknya menggunakan akun klampid yg dibuatkan orang lain, karena itu sangat rentan diselewengkan oleh orang yang membantunya tadi. Lebih baik, kalau memang tidak mengerti cara mengurus permohonan mandiri secara online, bisa langsung ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan terdekat, disitu pasti akan diarahkan oleh teman-teman hingga selesai,” pungkasnya.

Peduli Yatim Piatu, Brigjen TNI Herman Bagikan Tali Asih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa sembako dan tali asih disalurkan oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo ke para Yatim Piatu yang sengaja diundang di Aula Makorem Bhaskara. Jumat, 30 April 2021 sore.

Dijelaskan Danrem, pemberian tali asih itu merupakan bentuk kepedulian dirinya terhadap yatim piatu dan fakir miskin yang berada di wilayah teritorialnya. 

"Apalagi, sekarang sedang pandemi. Semoga penyaluran bantuan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk peduli sesama,” ujar Danrem.

Selain pemberian tali asih, dirinya juga menyempatkan diri untuk memotivasi para yatim piatu, terutama untuk bisa meraih cita-cita mereka. 

“Sebab, motivasi itu penting untuk anak-anak ini untuk meraih cita-citanya,” jelasnya.

Meski tak seberapa, ia berharap bantuan yang disalurkan oleh dirinya tersebut, bisa meringankan beban mereka. 

“Semoga bantuan ini bisa memberikan manfaat lebih,” pinta Danrem.

Semarakkan Lomba Fashion Show dengan Busana UMKM, Wali Kota Eri: Kepala OPD Maskot dan Marketing Produk UMKM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya menggelar acara lomba peringatan Hari Kartini 2021 di Balai Kota Surabaya, Jumat (30/4). 

Ada beberapa lomba dalam acara spektakuler ini, seperti lomba membuat kolase, lomba membuat hantaran dengan produk UMKM dan yang paling menarik adalah lomba fashion show menggunakan produk UMKM dengan model Kepala OPD dan Camat se-Surabaya.

Saat itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji beserta istri, dan juga Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan beserta istri dan para asisten ikut menyemarakkan fashion show tersebut. 

Meskipun hanya sebagai bintang tamu dalam fashion show tersebut, namun mereka juga berjalan di catwalk layaknya model profesional. 

Dengan busana produk UMKM, mereka tampak keren ketika berjalan di catwalk.

Setelah parade bintang tamu, acara itu dilanjutkan dengan lomba fashion show yang diikuti langsung oleh semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dan juga para camat se-Kota Surabaya. 

Mereka juga tampak keren saat memakai busana produk UMKM. Satu persatu Kepala OPD dan Camat beserta istrinya tampil menawan di catwalk itu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan acara ini untuk memperingati Hari Kartini dan untuk mengingatkan kembali perjuangan emansipasi wanita yang sampai hari ini sudah bisa dirasakan. 

“Diakui atau tidak, seorang pria tidak akan berhasil jika di belakangnya tidak ada perempuan hebat, karena sejatinya kalau kita jujur, lelaki itu makhluk paling kuat dan sekaligus paling lemah. Tanpa dorongan dan tanpa didampingi seorang wanita, insyallah lelaki itu akan tumbang di tengah jalan,” kata Wali Kota Eri.

Oleh karena itu, di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak ada lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mengejar karirnya, termasuk dalam memimpin OPD. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa banyak Kepala OPD di pemkot berasal dari perempuan. 

“Ini menunjukkan bahwa seorang wanita bisa sama dengan seorang lelaki,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seorang wanita yang hebat adalah yang bisa berkarir sekaligus bisa menjadi tauladan bagi keluarganya, bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan bisa mendampingi suaminya menjadi suami yang hebat. 

“Itulah kelebihan wanita,” katanya.

Selain itu, Cak Eri juga menegaskan bahwa acara lomba fashion show bagi para Kepala OPD dan camat ini untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk UMKM Surabaya. 

Makanya, semua yang dipakai dalam fashion show itu adalah produk-produk UMKM.

“Saya berharap, Kepala OPD Surabaya menjadi maskot, jadi marketing UMKM di Surabaya. Kalau sudah seperti ini, insyallah Kepala OPD akan memakai hasil UMKM, bayangkan kalau satu orang ASN di Surabaya menggunakan UMKM, berapa banyak ASN yang akan menyerap produk UMKM, tentu sangat banyak,” ujarnya.

Menurutnya, jika sudah pemerintah kotanya memakai produk UMKM, insyallah akan menular kepada seluruh warga. 

Ia juga menegaskan, peringatan Hari Kartini ini akan menjadi momentum kebangkitan UMKM Surabaya, sehingga dia berharap Kepala OPD dan warga bangga menggunakan produk UMKM itu.

“Kita tunjukkan bahwa ini kebanggaan kita, kita akan hebat, kita akan menjadi sempurna kalau yang melekat di badan kita, di hati kita adalah produk UMKM Surabaya, saya titipkan UMKM kepada panjenengan semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi mengatakan dalam acara ini, pihaknya memunculkan lomba fashion show bagi Kepala OPD dan Camat, karena memang Kepala OPD itu merupakan marketing pemasaran UMKM Surabaya. 

“Ada pula lomba membuat hantaran yang mana hasil dari hantaran itu diberikan kepada LVRI Surabaya,” kata Rini.

Melalui berbagai rangkaian acara tersebut, ia mengaku ingin menunjukkan bahwa produk UMKM Surabaya, baik berupa pakaian atau fashion maupun kue kering dan sebagainya tidak kalah dengan produk lainnya dari kota lain. 

“Jadi, di Hari Kartini ini menjadi kebangkitan UMKM Kota Surabaya untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari perkembangan Kota Pahlawan ini,” ujarnya.

Ia juga memastikan akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan jajaran Pemkot Surabaya untuk terus mendorong kebangkitan UMKM di Surabaya. 

Bahkan, ia juga tidak menutup kemungkinan akan menggelar berbagai acara lainnya ke depan untuk memasarkan produk UMKM ini. 

“Bisa juga tidak dengan kegiatan, tapi kebersamaan menggunakan produk UMKM harus diterapkan, misalkan masing-masing dinas sudah mulai menggunakan produk UMKM Surabaya, tentu ini akan sangat membantu,” pungkasnya.

Begini Cara Mensos Risma Cegah Korupsi Bansos Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini telah menyiapkan strategi untuk mencegah korupsi bantuan sosial (bansos) terulang kembali.

Salah satu strateginya adalah membuat pengaduan sistem whistle blower dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik rasuah terjadi.

“Untuk pengaduan, saat ini kami sedang menyusun kerja sama dengan KPK untuk whistle-blowenya, untuk pengaduan itu,” kata Risma dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/4).

Sementara untuk pengaduan berupa surat, Kementerian Sosial menggandeng Kejaksaan Agung.

“Kalau ada pengaduan saya berkirim surat ke Kejaksaan Agung kemudian Kejaksaan Agung mengecek,” jelasnya.

Dari upaya yang dilakukan bersama Kejaksaan Agung, Risma mengatakan, sudah ada sejumlah oknum nakal yang kemudian diproses.

“Ada oknum yang sudah kena dan itu sudah kita tindaklanjuti,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Kemensos juga menggandeng pihak lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP). Kerja sama ini dilakukan, salah satunya adalah untuk membuat e-katalog.

“Soal darurat tadi kami juga saat ini bekerjasama dengan LKPP untuk memformulasikan seperti itu, jadi, untuk pembuatan e-katalog bencana seperti apa sih, seperti itu,” ungkap dia.

Risma menyebut, e-katalog memang perlu untuk dibuat. Hal ini bertujuan agar pengadaan berkaitan dengan kebencanaan memiliki standar yang sama antara barang satu dengan lainnya.

“Itu yang akan kita buatkan (e-katalog) untuk mengantisipasi supaya standarnya tuh sama, tidak ganti dan standarnya tidak berubah-ubah seperti itu yang saat ini kita sedang siapkan dengan LKPP,” pungkasnya.

Kejari Kabupaten Bandung dan DPRD MoU Penanganan Masalah Hukum

KABARPROGRESIF.COM: (Bandung) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung, melakukan penguatan kerja sama tentang Penanganan Masalah-masalah Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto dan Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Bandung Paryono, di Hotel Savoy Homann Bandung, Jumat (30 April 2021).

"Sinergitas dengan Kejari ini sudah dilakukan di setiap periode kepemimpinan DPRD. Dengan adanya kerja sama ini, kami bisa meminta pendapat dan mengundang pihak Kejari sebagai narasumber. Terutama saat tengah menyusun perda (peraturan daerah), di mana tentunya kami membutuhkan pendampingan," ungkap Ketua DPRD.

Kerja sama itu, tutur Sugianto, antara lain meliputi bantuan, pendapat, atau pendampingan hukum yang bersifat kelembagaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Jadi kalau DPRD butuh pendampingan hukum, dengan MoU ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan masalah pribadinya anggota DPRD, itu tidak bisa karena sifatnya bukan lembaga," terang Sugianto.

Kajari Paryono menjelaskan, maksud dan tujuan MoU tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Kejari Kabupaten Bandung, serta meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

"Kami memberikan motivasi bagi DPRD sesuai fungsi kami, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan. Ini tentu diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," jelas Paryono.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bandung Erick Juriara Ekananta mengapresiasi kerja sama antara kedua unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) tersebut.

Menurutnya upaya pencegahan sangat dibutuhkan, baik oleh pemda maupun DPRD, dalam rangka mewujudkan good and clean governance.

"Terlebih selama 4 tahun berturut-turut, kita meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tujuan pendampingan untuk pencegahan, lebih baik daripada dilakukan setelah terjadi penyimpangan," tutup Erick Juriara.

Dansatgas Yonif Mekanis 521/QY Safari Ramadhan Bareng Forkopimda

KABARPROGRESIF.COM: (Keerom) Sinergitas antar Forkopimda di Kabupaten Keerom, Papua kian semakin kental.

Itu terbukti ketika Forkopimda menggelar berbagai kegiatan secara bersamaan dalam upaya memantapkan sinergitas.

Salah satunya, melalui adanya safari ramadhan yang dipimpin langsung oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager. Kamis, 29 April 2021 petang.

Safari itu, menyasar beberapa lokasi. Diantaranya pondok pesantren hingga beberapa masjid yang berada di Keerom.

Bukan hanya itu saja, beberapa bantuan sosial pun disalurkan oleh Bupati pada kesempatan safari ramadhan tersebut.

“Adanya tali asih ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sebaik mungkin bagi para pengurus pondok pesantren, panti asuhan dan masjid. Terutama memajukan pembangunan,” jelasnya.

Senada, Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Taufik Hidayat menambahkan jika selama ini, pihaknya sangat mendukung berbagai kebijakan maupun program yang saat ini digagas oleh Pemda setempat.

Pasalnya, keberadaan Satgas di Kabupaten Keerom saat ini, juga memiliki visi dan misi penting, terutama membantu pihak Pemda dalam upaya memajukan pembangunan Keerom yang lebih baik. 

“Jadi, semua itu harus dilakukan bersama-sama, istilahnya sinergitas lah. Ini harapan kami ketika memajukan suatu daerah,” pungkasnya. (Pendam V/Brawijaya)

Ratusan Takjil Koramil Kedungpring Ludes

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pihak Koramil Kedungpring, Kodim 0812/Lamongan membagikan takjil gratis bagi masyarakat yang melintas di depan halaman Makoramil.

Setidaknya, ratusan takjil yang disediakan oleh pihak Koramil ludes seketika.

“Pembagian takjil ini sebagai bagian dari upaya memantapkan Kemanunggalan TNI dan rakyat,” kata Danramil, Kapten Inf Heru S. Kamis, 29 April 2021 sore.

Selain pembagian takjil, di lokasi itu pula dirinya juga menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi adanya protokol kesehatan.

Pasalnya, ia mengungkapkan jika saat ini pandemi belum berakhir. 

"Kita sosialisasikan juga ada himbauan larangan mudik,” pungkasnya. (Kodim 0812/Lamongan)

Sosialisasikan Aplikasi Edabu Jamkesda di Kantor Kelurahan, Pemkot Surabaya Ajak Warga Segera Mendaftar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya terus melakukan berbagai inovasi, dalam rangka mensosialisasikan penerapan Universal Health Coverage (Jaminan Kesehatan Semesta). 

Kali ini, sosialisasi diperuntukkan bagi petugas kelurahan untuk mempelajari aplikasi Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan.

Aplikasi Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan merupakan, aplikasi yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan untuk menginput data warga yang akan tergabung dalam kepesertaan pengertian Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). 

Aplikasi ini, hanya dapat diakses oleh internal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, seluruh staf kelurahan mendapatkan pengarahan penggunaan aplikasi itu dari petugas puskesmas di masing-masing wilayah. 

Bahkan, sebelum menggunakan aplikasi itu, petugas kelurahan akan mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar JKS. Mulai pengertian, peruntukkan (sasaran) hingga bagaimana proses pendaftaran sampai warga dinyatakan resmi tergabung dalam kepesertaan JKS.

“Jadi mulai dari awal, lalu untuk yang terlibat dalam sosialisasi itu adalah kepala puskesmas, petugas IT, bidan dan kelurahan yang mendampingi ibu hamil sampai dengan melahirkan juga kita libatkan,” kata Febria Rachmanita, Kamis (29/4).

Feny sapaan akrab Febria Rachmanita menjelaskan, sosialisasi bagi petugas kelurahan itu bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi kepesertaan JKS. 

Cukup dengan mendatangi kantor kelurahan terdekat, warga bisa langsung mendaftar dengan membawa persyaratan berupa KTP. 

Apabila sewaktu-waktu warga sakit, maka tinggal membawa KTP untuk berobat ke puskesmas terdekat yang ada di Surabaya.

“Monggo bapak-ibu, jangan sampai nunggu sakit baru mendaftar. Cukup dengan membawa KTP saja. Kami berharap warga segera mendaftar. semakin cepat lebih baik,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Feny mengurai sosialisasi dan pendampingan untuk petugas kelurahan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin, Rabu (29/4) di 154 kelurahan yang tersebar se-Surabaya. 

Namun begitu, ia memastikan pelakasanaan pendampingan tersebut akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. 

Hal itu penting dilakukan, agar seluruh kelurahan benar-benar memahami dan dapat membantu warganya dalam mendaftarkan kepesertaan JKS. 

“Cukup diselesaikan di tingkat kelurahan saja. Daftarnya di kelurahan, kalau sudah terlanjur sakit maka bisa langsung daftarnya sekalian berobat di puskesmas,” jelasnya.

Menariknya, Feny menilai antusias masyarakat memanfaatkan JKS dinilai luar biasa. Sejak launchingnya program tersebut per 1 April - 28 April, warga yang telah mendaftarkan mencapai 892 orang. 

“Alhamdulillah satu bulan. Dari angka 892 merupakan gabungan pendaftar dari rumah sakit maupun kelurahan dan angka ini masih terus bertambah tiap jamnya,” papar dia.

Oleh karena itu, Feny berharap, ke depan semakin banyak lagi warga Surabaya yang memanfaatkan layanan JKS. 

Dia kembali menekankan agar warga segera mendaftarkan diri menjadi kepesrtaan JKS. 

“Yuk, kami berharap semua warga menyempatkan diri mendaftarkan. Sebaiknya daftar di kelurahan artinya pada saat kondisi masih sehat jangan menunggu sakit. Tetapi untuk warga yang sedang sakit tetap dilayani di puskesmas terdekat. Untuk mekanisme rujukan tetap berjenjang,” pungkasnya.

Wali Kota Eri Cahyadi Siap Laksanakan Tiga Arahan Presiden Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan kesiapannya melaksanakan tiga arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang ditujukan kepada setiap pemerintah daerah. 

Tiga arahan itu berkaitan dengan larangan mudik, menyegerakan belanja modal bagi pemerintah daerah, serta kemudahan dalam perizinan atau investasi.

"Tadi sudah disampaikan Pak Presiden terkait mudik. Jadi dari pembelajaran tahun-tahun kemarin setiap liburan panjang itu (Covid-19) naik terus. Bahkan, (kenaikan) sampai dengan 93 persen," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden Jokowi dan Kepala Daerah lain melalui virtual di lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (28/4) kemarin.

Oleh sebab itu, ia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya bakal memasifkan sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat. 

Menurut dia, setelah adanya sosialisasi larangan mudik, calon pemudik yang sebelumnya diprediksi mencapai 11 persen, kini tinggal 7 persen.

"Jadi harapan Pak Presiden bagaimana pemerintah daerah ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengurungkan niatnya (mudik)," jelasnya.

Hal ini sebagaimana berkaca pada kasus Covid-19 yang terjadi di Negara India. 

Setelah di negara itu menurunkan disiplin protokol kesehatan, hal itu justru berdampak pada meningkatnya kasus aktif Covid-19. 

Karenanya, Wali Kota Eri tak ingin dampak libur panjang ini justru berimbas pada meningkatnya kasus Covid-19 di Surabaya.

"Karena itu harapan kita, kita akan maksimalkan (sosialisasi). Dengan Forkopimda sudah kita bicarakan untuk melakukan sosialisasi kembali ke seluruh masyarakat," tuturnya.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini berharap, warga Surabaya yang berencana mudik, supaya mengurungkan niatnya atau menunda. 

Ini diharapkan pula ketika libur panjang nanti, potensi kerumunan massa dapat dihindari untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19. 

"Sehingga (mudik) tidak berbarengan, kalau berbarengan kan menimbulkan kerumunan massa yang akhirnya lupa menjaga protokol kesehatan," pesannya.

Untuk mengintensifkan upaya larangan mudik, Cak Eri mengaku bakal melakukan sosialisasi melalui satgas-satgas yang ada di kelurahan dan kecamatan. 

Bahkan, camat dan lurah di 31 kecamatan Surabaya akan turun langsung ke masyarakat untuk memasifkan sosialisasi tersebut. 

"Ini akan kita lakukan secara berlapis," tegas dia.

Pihaknya berharap, masyarakat Surabaya bisa mengerti dan sadar bahwa yang bisa menjaga kota ini dari Covid-19 adalah warganya sendiri. 

Ia pun optimis, dengan adanya kebersamaan dan kesadaran bersama, peningkatan terhadap penularan Covid-19 saat libur panjang ini bisa dihindari.

"Insya allah dengan kebersamaan, dengan keyakinan kita, dengan kesadaran kita, kita bisa mengurangi (Covid-19). Untuk mudik agar (masyarakat) menunda, tidak bersamaan di hari yang sama Idul Fitri," katanya.

Di samping arahan terkait larangan mudik, dalam rapat koordinasi itu Presiden juga menginstruksikan agar ekonomi di masing-masing kota/kabupaten dapat meningkat, meski dengan penerapan protokol kesehatan ketat. 

Maka dari itu, Cak Eri menyebut, Presiden menginstruksikan agar pemerintah daerah memudahkan proses perizinan serta menyegerakan belanja APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

"Ini yang akan kita lakukan. Insya allah dengan mempercepat proses perizinan, dengan memudahkan investasi, dan melakukan sosialisasi terkait yang baru ini kami berharap Covid-19 tidak bertambah. Yang mudik juga Insya Allah berkurang atau bahkan tidak ada yang mudik. Yang ketiga ekonomi bisa berjalan," pungkasnya.

Kejari Tanjung Perak Musnahkan Barang Bukti Hasil Kejahatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak memusnahkan berbagai barang bukti hasil kejahatan yang disita dari para pelaku tindak pidana. 

Kegiatan pemusnahan barang bukti itu digelar di halaman Kantor Kejari Tanjung Perak, Kamis (29/4). 

Selain Kajari Tanjung Perak beserta jajarannya, kegiatan tersebut juga dihadiri Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Perwakilan dari Pengadilan Negeri Surabaya, Perwakilan dari BNNK Kota Surabaya, Perwakilan dari Dinas Kesehatan Surabaya dan Perwakilan dari BPOM Surabaya.

Sedangkan barang bukti yang dimusnahkan itu terfiri dari berbagai perkara di antaranya, perkara yang melanggar Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari, perkara sabu- sabu dari bulan Januari hingga Maret 2021 sebanyak 94 perkara dengan jumlah kurang lebih 1.813 gram beserta alat hisap sabu/bong.

Lalu perkara yang melanggar UU Drt No. 12 Tahun 1951 dari Bulan Januari s/d Maret 2021, terdiri dari 1 (satu) perkara dengan jumlah 1 (satu) buah senjata tajam jenis  pisau.

Kemudian perkara yg melanggar UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 dari bulan Januari s/d Maret 2021, terdiri dari 1 (satu) perkara dengan jumlah 210 butir pil double L.

Dan yang terakhir perkara yang melanggar Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibbum) perkara yang terdiri atas kertas rekapan togel, bolpoint, ATM, Buku Tabungan, Handphone, kayi, print out dan kartu remi.

"Untuk barang bukti Narkotika dimusnahkan dengan cara dibakar dan untuk Barang Bukti Pil double L dimusnahkan dengan cara di blender, sedang untuk barang bukti sajam dimusnah dengan cara di dipotong dengan gerinda serta untuk barang bukti Kamnegtibum dimusnahkan dengan cara dibakar," kata Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Erick Ludfiansyah, Kamis (29/4).

Nah maka dari itu Erick berharap, semua pihak dapat berperan serta untuk mengurangi terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kejari Tanjung Perak.

"Semoga seluruh warga Surabaya terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Salah satunya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba). Untuk itu, harus ditingkatkan upaya pencegahan agar masyarakat, terutama generasi muda, tidak terbawa arus perbuatan negatif. Ini salah satu bukti peran pemerintah daerah dalam memerangi segala bentuk kemaksiatan," pungkasnya.

Mangkir Panggilan, Mantan Bupati Minut Ditangkap Kejati Sulut di Jakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menangkap mantan Bupati Minahasa Utara (Minut), Vonnie Anneke Panambunan (VAP). VAP ditangkap di Jakarta pada Selasa (27/4) sekitar pukul 17.00 WIB.

Penangkapan dibantu Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Tim Intelijen Kejati DKI Jakarta, Tim Intelijen Kejari Jakarta Pusat dan Tim Intelijen Kejari Tangerang.

Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : Print - 415 /P.1/Fd.1/04/2021 tanggal 27 April 2021, di Jakarta.

Penangkapan dipimpin langsung Koordinator pada Kejati Sulut Ledrik V. M Takaendengan, Kepala Seksi Penyidikan pada Aspidsus Kejati Sulut Saor Simorangkir dan Kasi A pada Asintel Kejati Sulut Sterry F. Andih. 

Kemudian Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejati Sulut Alexander Sulung, Maryanti Lesar, dan Cristyana Olivia Dewi.

“Dilakukan penangkapan oleh karena tersangka mangkir sebanyak tiga kali dan tidak memenuhi panggilan dari Tim Penyidik untuk diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka,” ujar Kepala Kejati Sulut Dita Prawitaningsih SH MH, Rabu (28/4/2021).

Setelah dilakukan penangkapan, tersangka VAP alias Vonnie diamankan oleh Tim Penyidik di Kantor Kejari Jakarta Pusat. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB tersangka dibawa Tim Penyidik ke Manado dengan menumpang maskapai penerbangan Batik Air ID 6274.

VAP ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-298/P.1/Fd.1/03/2021, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai Desa Likupang II pada Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6.745.468.182.

Tersangka sempat mengembalikan sebagian uang kerugian negara pada tanggal 17 Maret 2021 melalui penasihat hukumnya sebesar Rp4.200.000.000.

Perbuatan tersangka sebagaimana dalam sangkaan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

“VAP setelah tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado langsung dibawa ke Rutan Polda Sulut untuk dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik Kejati Sulut selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021,” tambah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Theodorus Rumampuk.

Danrem Baladhika Jaya Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Kunjungan Presiden RI

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Menjelang kedatangan Presiden RI Joko Widodo, pihak Korem 083/Baladhika Jaya melakukan berbagai persiapanvpengamanan. 

Pada apel gelar pasukan itu, bukan hanya melibatkan aparat TNI saja, namun personel Polri dan Satpol PP pun diterjunkan.

“Apel ini hanya untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan Satgas pengamanan VVIP. Baik perorangan maupun Satuan, sekaligus pemahaman tugas dan tanggung jawab,” ujar Kolonel Inf Irwan Subekti, Rabu, 28 April 2021 pagi.

Selama pelaksanaan pengamanan itu, Danrem menekankan seluruh personel untuk lebih mengutamakan sinergitas dan koordinasi. 

Ia menilai, langkah dasar itu mampu mendukung tugas dan tanggung jawab selama pelaksanaan pengamanan VVIP yang nantinya berlangsung di Stadion Kanjuruhan.

“TNI, bersama Polri dan Pemda terus bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal,” bebernya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Megakorupsi ASABRI, Kejagung Mulai Bidik Petinggi Wanaartha Life dan Grup Hukum BNI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Keuangan dan Investasi PT Wanaartha Life terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana dan inestasi PT ASABRI (Persero) pada Rabu (28/4).

"Saksi yang diperiksa antara lain, DH selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT Wanaartha Life," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak daam keterangan tertulis, Rabu (28/4).

Leoanard menuturkan bahwa saksi lain yang diperiksa dalam perkara itu iaah Kepala Grup Hukum BNI (Persero) Tbk, berinisial BH. 

Kedua pihak itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara korupsi ASABRI.

Dia mengatakan bahwa pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik guna mencari bukti terkait kasus yang terjadi di perusahaan pelat merah itu.

"Untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidik tentagn suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT ASABRI," jelas dia.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi ini. Mereka ialah mantan Direktur Utama PT ASABRI Mayor Jenderal (Purn) Adam R. Damiri; Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja; Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk., Benny Tjokrosaputro.

Yang lain adalah Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar; Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi; Direktur Investasi dan Keuangan Asabri Hari Setiono; mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri Bachtiar Effendi; serta Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Para tersangka diduga telah meugikan keuangan engara hingga mencapai Rp23,7 triliun. 

Sementara nominal uang yang terkumpul dari sejumlah aset sitaan milik tersangka, baru terkumpul Rp10,5 triliun.

Aset sitaan itu di antaranya sejumlah tambang dan barang mewah seperti mobil, apartemen, hotel, tanah, hingga beberapa kapal tongkang. 

Barang-barang itu nantinya digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagai alat bukti.

TNI-Polri Serbu Markas Lekagak Telenggen, 9 KKB Tertembak, Sisanya Lari Kocar-Kacir

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Personel gabungan TNI Polri melumpuhkan sembilan orang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam penyerangan di Markas Lekagak Telenggen, Kampung Makki, Distrik Ilaga Timur, Kabupaten Puncak, Papua. 

Kontak senjata berlangsung hampir seharian pada Selasa (27/4) kemarin.

Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol M Iqbal Alqudussy mengatakan, dalam operasi tersebut, ada sembilan orang anggota KKB yang dilumpuhkan. Sebagian lagi berhasil melarikan diri.

"Korban KKB sembilan orang dan dari Polri, tiga orang. Satu di antaranya gugur," kata Kombes Pol Iqbal saat dikonfirmasi, Rabu (28/4/2021).

Untuk KKB yang melarikan diri, kata dia, masih terus diburu oleh personel TNI Polri dari Satgas Nemangkawia. Komplotan ini merupakan anggota yang dipimpin Lekagak Telenggen.

Sebelumnya Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, membenarkan adanya kontak senjata antara personel gabungan TNI Polri dan KKB di wilayah Ilaga, Selasa kemarin. 

Tiga personel polri menjadi korban penembakan KKB, satu di antaranya gugur.

Anggota Brimob atas nama Bharada I Komang gugur terkena tembakan di bagian paha. 

Sementara dua lainnya yakni Ipda Anton Tonapa dan Bripka M Syaifuddin sudah mendapat perawatan medis di RSUD Mimika.

Refocusing Anggaran, Wali Kota Eri Ingin DKRTH Evaluasi Penempatan Jumlah Satgas di Setiap Kawasan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Anna Fajriatin dan jajarannya terjun langsung membantu satgas menyapu daun-daun kering di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (28/4) pagi.

Kondisi kawasan itu cepat menjadi kotor lantaran saat itu adanya angin kencang dan hujan. Apalagi, ditambah dengan kurangnya satgas kebersihan di lapangan. 

Selain membantu satgas membersihkan sampah daun kering yang ada di sana, Wali Kota Eri Cahyadi juga memimpin rapat di lokasi. Rapat terbatas yang dilakukan ini untuk memberikan arahan langsung kepada jajarannya.

"Pak wali kota beberapa kali juga memberikan arahan. Salah satunya adalah agar satgas kebersihan itu harus mengerti, tugasnya apa, mulai kerja dan selesainya jam berapa hingga wilayah-wilayah yang harus dibersihkan itu sampai dimana," kata Plt Kepala DKRTH Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Rabu (28/4).

Selain itu, kata Anna, Wali Kota Eri Cahyadi juga ingin melakukan evaluasi terkait seberapa kemampuan satu orang satgas membersihkan kawasan. 

Ini diharapkan agar ke depan jumlah satgas yang ditempatkan di setiap kawasan itu dapat menjangkau.

"Beliau memberikan wejangan (arahan) ke kami, ayo dihitung ulang. Jadi kemampuan atau tenaga satu orang (satgas) itu berapa. Ayo dihitung lagi. Jadi beliau memberikan waktu untuk evaluasi total terkait teman-teman Satgas," ungkapnya.

Sebetulnya, kata Anna, ada beberapa kawasan yang sebelumnya DKRTH menggandeng kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembersihan. 

Namun, karena adanya refocusing anggaran dampak dari pandemi Covid-19, sehingga tahun ini kerjasama itu tidak dilakukan.

"Kemudian kemarin jumlah satgas kan juga berkurang, karena ada yang bukan KTP Surabaya. Nah ini kan juga membuat jumlah tenaga di DKRTH jadi berkurang," ujarnya.

Oleh sebab itu, Anna mengaku, bahwa Wali Kota Eri Cahyadi ingin melakukan evaluasi total terhadap satgas kebersihan yang ada di DKRTH Surabaya. 

Bahkan, wali kota juga memberikan solusi agar satu orang satgas tanggungjawab wilayahnya bisa dibuat per kilometer. 

Selanjutnya, untuk kilometer berikutnya bisa dibebankan atau menjadi tanggungjawab satgas yang lain.

"Jadi Pak Wali Kota ingin agar jalur protokol itu tidak kotor, bersih dari sampah-sampah daun ataupun ranting pohon. Apalagi, Pak Wali Kota dulu juga pernah di DKRTH, jadi paham kondisi di lapangan," ujarnya.

Setelah melakukan bersih-bersih di median Jalan Ahmad Yani Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi kemudian memantau kebersihan ke beberapa jalan protokol lain. Seperti, ke Jalan Sukomanunggal hingga kawasan Banyuurip.

Razia Prokes di Jalan Tembok Dukuh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tiga Pilar di Surabaya berkomitmen untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di sejumlah tempat.

Bahkan, sanksi-sanksi pun bakal diberlakukan bagi para pelanggar protokol kesehatan, terutama sanksi berupa tilang kartu identitas hingga denda.

“Untuk sasaran kita para pengguna jalan. Baik itu roda 2 atau roda 4, bahkan sampai pejalan kaki kita tindak kalau terbukti melanggar adanya protokol kesehatan,” kata Danramil Bubutan, Mayor Inf Slamet Prayitno, Rabu 28 April 2021.

Selama berlangsungnya razia yang digelar pada pagi hari itu, petugas gabungan berhasil mengamankan 5 pelanggar protokol kesehatan. 

3 diantaranya, mendapatkan teguran secara lisan. 

“2 lainnya kita sita kartu identitasnya, sekaligus kita kenakan denda,” bebernya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Audiensi dengan USAID Mitra Kunci, Cak Ji Perkenalkan Disabilitas yang Bekerja Sebagai Staf Wakil Wali Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji menerima audiensi dari United States Agency for International Development (USAID) Mitra Kunci, di Ruang Sekretaris Daerah, Rabu (28/4).

Dalam audiensi tersebut, rombongan dari USAID Mitra Kunci membahas program terbarunya bertajuk Penguatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Bagi Penyandang Disabilitas. 

Rencananya, program tersebut bakal disinergikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Armuji langsung merespon positif program Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Bagi Penyandang Disabilitas itu. 

Bahkan, dia juga memaparkan keberhasilan program pemkot khususnya pemberdayaan disabilitias dengan tujuan memberikan ruang dan kesempatan untuk berkarya.

“Mereka harus menunjukkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kami berikan ruang itu, sehingga membuat orang tuanya merasa bangga. Lebih dari itu, anak-anak juga akan terus mengasah bakat dan kemampuan yang dimiliki,” kata Cak Ji.

 

Di sela-sela acara, Cak Ji pun memperkenalkan ada tiga orang disabilitas yang bekerja sebagai stafnya. 

Meskipun di tengah keterbatasannya itu, Cak Ji menyebut, mereka memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. 

Selain itu, dia juga memastikan para disabilitas itu bekerja dengan baik dan dapat bekerja secara tim.

“Ada yang fotografer, bagian desain dan membuat konten. Mereka sangat kompak dengan timnya, bisa seirama. Mereka juga responsif, tidak ketergantungan. Terkadang tidak menggunakan penerjemah,” urainya.

Seperti gayung bersambut, Koordinator Provincial Project USAID Mitra Kunci, Yofianus Toni Sakera, mengungkapkan rasa bahagianya. 

Sebab, apa yang dipaparkannya mendapat respon positif oleh Wakil Wali Kota Armuji. Menurutnya, Kota Pahlawan ini memang memiliki tujuannya yang sama yakni memberikan kesejahteraan para disabilitas.

 "Senang sekali Pak Armuji memang sudah punya inisiatif sebelum kami datang sendiri ke sini. Jadi dengan kata lain ya kami semua justru terbalik yang terinspirasi dari apa yang beliau lakukan,” pungkasnya.

Pemkot Surabaya Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Kini 788.313 orang Sudah divaksin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan vaksin Covid-19, kepada seluruh masyarakat semakin masif. 

Bahkan, saat ini vaksinasi sudah menyasar hingga tingkat pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Pahlawan.

Alhasil, berdasarkan data yang tercatat dari Dinas Kesehatan (Dinkes), rata-rata dalam sehari sedikitnya ada sekitar 20 ribu orang yang menerima vaksin.

Jumlah pemberian vaksinasi Covid secara kumulatif sejak kali pertama hingga per kemarin, Senin (26/4) mencapai 788.313 orang yang terdiri dari dosis satu dan dua. 

Dari angka itu, mereka berasal dari Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), lanjut usia (lansia) serta pelayanan publik.

“Alhamdulillah karena pelayanan tidak hanya di puskesmas saja, tetapi kami juga lakukan jemput bola seperti salah satunya lansia yang berhalangan hadir,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Rabu (28/4).

Feny sapaan akrab Febria Rachmanita merinci 788.313 orang yang telah divaksin itu, terdiri 85.659 SDMK, kemudian lansia 311.153 lansia serta total pelayanan publik yang sudah mendapat vaksin yakni 391.501 orang. 

"Untuk pelayanan publik ada 18 instansi maupun lapisan masyarakat yang termasuk kategori pelayanan publik,” lanjut Feny.

Diantaranya, lanjut Feny, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah divaksin 77.482 pegawai. Kemudian polisi berjumlah 15.432 orang. 

Lalu untuk jajaran TNI 25.834 TNI.  Berikutnya, tenaga pendidik guru SD, SMP tercatat 46.936 guru sudah disuntik. 

“Untuk dosen 19.543 orang. Selain itu, pedagang yang meliputi pasar, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mal berjumlah 33.890 orang. Kalau untuk SWKnya sudah sekitar 700 orang,” urainya.

Tidak hanya itu, sasaran vaksinasi berikutnya ditujukan kepada Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Feny pun menghitung untuk jumlah jajaran BUMD yang telah mendapat vaksin adalah 4.076 orang. Sedangkan, untuk BUMN sebanyak 121.517 sasaran.

“Tokoh agama 11.233 tokoh, termasuk semua agama. Lanjut, pekerja media sudah divaksin berjumlah 2.104 pekerja. Para kader 16.89 orang, berikutnya atlet ada 2.174 orang, Sementara itu, pekerja pariwisata yang sudah divaksin ada 7.585 dan pegawai resto berjumlah 173 orang,” paparnya.

Di samping itu, Feny menambahkan, bagi pekerja transportasi publik yang telah menerima suntik vaksin yakni 906 orang. 

Sedangkan, untuk tokoh masyarakat meliputi RT,RW, LPMK berjumlah 4.654 jiwa yang menerima vaksin. 

“Terakhir pelayanan publik lainnya ada sekitar 710 orang. Tentunya kami terus maksimalkan secara bertahap vaksinasi-Covid-19,” pungkasnya.

Buka Festival Ramadhan UMKM Surabaya 2021, Armudji Optimis Perekonomian Masyarakat Bangkit Kembali

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji membuka gelaran Festival Ramadhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Surabaya 2021 di Lapangan Parkir Maspion Square, Jalan Ahmad Yani, Margorejo, Surabaya, Senin (26/4). 

Bazar pameran ini menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Dalam sambutannya, Wawali Surabaya, Armuji mengatakan, bahwa lokasi ini cukup strategis digunakan sebagai pameran atau bazar UMKM. 

Ia berharap, mal-mal yang lain dapat mencontoh Maspion Square dengan menyediakan tempat berjualan atau promosi bagi UMKM.

"Mudah mudahan mal-mal lainnya juga menyediakan tempat seperti ini. Karena untuk membantu UMKM mempromosikan produknya seperti dulu, baik melalui offline maupun online," kata Armudji.

 

Menurut Armudji, dari beberapa pameran bazar UMKM yang sudah dikunjunginya, mayoritas antusias masyarakat begitu tinggi. 

Baik itu penyelenggaran bazar UMKM yang digelar di tingkat RW, kelurahan maupun kecamatan.

"Kebetulan ini ada Asa Karya Indonesia yang mana mereka menginisiasi untuk bisa memberikan wadah terhadap UMKM pameran di Maspion Square. Saya kira tempatnya cukup layak, cukup baik untuk pameran, pengunjung pun juga bisa banyak," katanya.

Dengan masifnya bazar pameran yang digelar untuk UMKM, ia optimis ke depan perekonomian di Kota Surabaya akan segera bangkit kembali. 

Tentunya hal itu harus didukung pula dengan ketersediaan fasilitas dan tempat yang strategis untuk UMKM mempromosikan produknya.

"Harapan ke depannya untuk mal-mal lain bisa memberikan tempat gratis, dalam arti tidak dituntut biaya. Ini untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Ini bisa diedukasi dari tempat-tempat (lain) yang disediakan strategis seperti ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, pameran bertajuk Festival Ramadhan UMKM Surabaya 2021 ini, digelar selama sembilan hari. Yakni, mulai tanggal 24 April - 2 Mei 2021 dengan diikuti sekitar 80 pelaku UMKM.