KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengomentari soal Menteri Sosial Tri Rismaharini yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 21 juta data ganda penerima bansos (bantuan sosial)
Boyamin Saiman mengucapkan selamat datang kepada Tri Rismaharini yang akhirnya memasuki belantara bansos dengan segala sengkarutnya.
"Selamat datang kepada Bu Risma di belantara bansos dengan segala sengkarutnya dan penyelewengan yang begitu masif," kata Boyamin Saiman, yang dikurip dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Selasa, 4 Mei 2021.
Boyamin Saiman menuturkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, data penerima bansos sudah sering bermasalah.
Namun, adanya penyelewengan terhadap dana bansos mulai terbongkar saat KPK mengungkap kasus bansos Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
"Awal-awal dulu, sebelum ada corona, sudah sering bermasalah, dan itu juga berkaitan dengan terbongkarnya kasus bansos di KPK justru berawal dari permainan data," kata Boyamin Saiman.
"Awal-awal corona itu data, masih agak disuplai, tetapi kemudian perjalanan dari bulan ke bulan semakin tertutup sehingga KPK curiga. Ini pasti ada masalah, diminta data aja kok sulit, awalnya begitu," sambungnya.
Menurutnya, kecurigaan KPK itu pun akhirnya terbukti setelah Tri Rismaharini menyampaikan temuannya soal 21 juta data ganda penerima bansos.
"Itu kan sudah jelas bahwa korupsi itu indikasinya ketertutupan. Ketika KPK mulai curiga, karena data mulai gak sinkron, ketika ditanyakan malah tidak dijawab, maka radar penyadapannya dikencengin dan akhirnya bisa tangkap OTT itu," tutur Boyamin Saiman.
Boyamin Saiman pun tak kaget saat Tri Rismaharini melaporkan temuan data ganda penerima bansos ke KPK.
"Jadi sebenarnya tidak kaget kalau Bu Risma menyampaikan itu, karena sumber data itu tidak mengambil dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil, yang berbasis e-KTP," kata Boyamin Saiman.
"Dimulai sejak 2014 aja sudah gak terpakai. Itu kan kelihatan, data apa yang dipakai oleh Kementerian Sosial ketika tidak mau pakai data kependudukan di Duscapil," sambungnya.
Oleh karena itu, Boyamin Saiman meminta KPK untuk menelusuri lebih dalam lagi terkait temuan data ganda penerima bansos tersebut, karena yang menikmati pastilah oknum-oknum tertentu.
"Kalau toh ini mau dituntaskan, saya minta KPK menelusuri lebih dalam, untuk apa data ini ganda? Kemudian, berapa uang yang sudah disalurkan berkaitan dengan data ganda ini?," tuturnya.
"Karena saya yakin yang menikmati ini bukan penduduk atau warga, kalau ada penyaluran terhadap 21 juta orang ini, pasti ya oknum-oknum lagi yang menikmati," ujar Boyamin Saiman.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar