Risma Janji Akan Langsung Ganti Beras Bansos yang Kualitasnya Jelek

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini melakukan monitoring dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras (BSB) kepada masyarakat terdampak PPKM. 

Dalam penyelenggaraan BSB tersebut, Risma juga mencermati dinamika dalam penyaluran BSB di sejumlah daerah.

Adapun dalam penyelenggaraannya Risma menerima laporan terkait adanya kualitas beras yang diterima masyarakat dalam kategori kurang memuaskan. 

Risma pun memastikan kualitas beras yang kurang bisa langsung diganti yang baru.

"Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru," ujar Mensos Risma di Surabaya, dalam keterangan tertulis dikutip Senin (09/08/2021)

Penyaluran BSB tersebut juga melibatkan sejumlah instansi berdasarkan penugasan yang sudah ditentukan. Adapun instansi tersebut Yakni Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Perum Bulog, Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial.

"Untuk BSB 10 kg, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog," lanjutnya

Sementara untuk BSB 5 kg, distribusi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Nantinya Dinas Sosial yang akan menyalurkan kembali beras tersebut.

"Pemerintah daerah melalui dinas sosial diberikan kewenangan untuk mendistribusikan beras. Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat," ujar Mensos

Lebih lanjut, Dinas sosial juga berwenang untuk langsung meminta ganti beras kepada penyedia. Hal ini apabila kualitas beras yang diterima kurang bagus. "Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," kata Mensos.

Dalam kesempatannya, Mensos juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, atas kerja sama dan sikap responsif pemerintah daerah. Risma menilai peran pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dapat bergerak cepat mengganti beras yang rusak.

Diketahui pemerintah mendistribusikan BSB selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. BSB 10 kg disaluran kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Adapun untuk BSB 5 kg disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah.