Irjen Ferdy Sambo: Polisi Nakal Ngapain Dibela, Pecat!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengeluarkan ancaman kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tidak melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Menurut dia, jika personel Polri terbukti ada yang melanggar hukum bakal dipecat tanpa ada belas kasihan.

Memang, beberapa waktu ini Polri lagi menjadi sorotan atas perbuatan anggotanya yang melakukan penyimpangan hingga viral di media sosial. 

Tapi, Sambo tidak menampik adanya angka penurunan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, baik pelanggaran disiplin, kode etik maupun pidana cukup signifikan hampir 100 persen di tahun 2021.

Divisi Propam mencatat data pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri (KEPP) dan pelanggaran pidana periode Januari hingga Oktober 2021. 

Pelanggaran dispilin anggota Polri, tercatat ada 1.694 kasus. Kemudian, pelanggaran KEPP ada 803 kasus dan pelanggaran pidana ada 147 kasus.

Dibanding tahun 2020, pelanggaran disiplin, pelanggaran KEPP maupun pidana mengalami penurunan pada 2021. 

Tahun 2020, tercatat pelanggaran disiplin sebanyak 3.304 kasus atau turun 48,7 persen pada 2021. 

Lalu, pelanggaran KEPP ada 2.081 kasus atau turun 61,4 persen pada 2021. Dan, pelanggaran pidana tahun 2020 sebanyak 1.024 kasus atau turun 85,6 persen pada 2021.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo

"Perlu dicatat bahwa tahun 2021, secara kuantitas justru menurun pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana oleh anggota. Ini kita base on data. Jadi semua data kita kumpulkan di seluruh Indonesia," kata Sambo saat wawancara khusus dengan VIVA.

Mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim ini menegaskan, penurunan angka pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana yang dilakukan anggota Polri bukan sebatas statistik. 

Atas kejadian yang viral beberapa waktu ini, memang peristiwa itu ada. 

Namun, kata dia, tidak boleh juga menutup mata atas penurunan jumlah pelanggaran yang tak viral di media sosial.