Wali Kota Eri Cahyadi Ingin PKK Terus Bergandeng Tangan dengan Pemkot Surabaya Mewujudkan Kesejahteraan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kini usianya genap 50 tahun. Selama puluhan tahun itu, PKK berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Surabaya. 

Di HUT ke-50 PKK, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para kader PKK Kota Pahlawan yang sudah mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan masyarakat. 

Ia mengatakan, kegotongroyongan PKK harus terus dilakukan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk umat. 

"Visi mars PKK ini sama dengan visi saya dalam membangun Kota Surabaya, biarkan kota ini menjadi kelas dunia, tetapi jiwa-jiwanya dan kesejahteraan masyarakatnya harus kita utamakan," kata Wali Kota  Eri Cahyadi dalam sambutannya di Gedung Convention Hall, Kamis (31/3).

Wali Kota Eri Cahyadi mengaku, ia belajar banyak dari PKK dalam mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya. 

Seperti yang dijanjikannya, bahwa dia tidak akan membangun sebuah bangunan yang monumental sebelum warganya sejahtera. 

Menurutnya, membangun bangunan monumental itu tidak akan berarti selama masyarakat Kota Surabaya masih ada yang mengalami stunting, miskin, dan masih belum mendapat pekerjaan. 

"Buat apa? Kita membangun bangunan monumental menggunakan APBD, kalau masih banyak warga miskin di Surabaya, masih ada gizi buruk di Surabaya. Oleh karena itu, saya ingin kita berkolaborasi bersama PKK untuk kesejahteraan umat di Kota Surabaya," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Di HUT ke-50 PKK, Wali Kota Eri Cahyadi juga memberikan semangat kepada segenap kader PKK Surabaya yang hadir. 

Ia berharap, PKK tidak pernah lelah berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya membantu masyarakat, ketika tahu ada orang yang membutuhkan. 

"Tanpa panjenengan semua pemimpin dan penjabarannya Pemkot Surabaya tidak ada artinya dan tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Selamat ulang tahun yang Ke 50 dan terus memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat," sebut Wali Eri Cahyadi. 

Di samping itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani juga tidak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh kader PKK di Kota Pahlawan. 

Ia berharap, ke depannya PKK turut berkontribusi mencetak generasi-generasi emas di Kota Surabaya. 

"Matur nuwun atas panjenengan semua serta seluruh OPD yang terlibat dalam mendukung kegiatan PKK selama ini. PKK tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan panjenengan semuanya," kata Rini. 

Tak lupa, Rini mengucapkan selamat kepada 10 kader PKK yang terpilih berkat inovasinya dan kepada kader PKK yang telah berkontribusi selama 15 tahun lebih dalam membangun pembangunan Kota Surabaya. 

"Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh kader yang sudah berkontribusi dalam membangun Kota Surabaya selama 15 tahun lebih dan juga kepada kader yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya," pungkasnya. 

Read More

Keahlian Menembak Prajurit Korem 082/CPYJ Didongkrak

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Sebagai prajurit TNI, keahlian menembak merupakan salah satu hal mutlak yang wajib dimiliki setiap anggota.

Bahkan, dalam upaya meningkatkan kemampuan itu, setiap 3 bulan sekali kemampuan prajurit mulai diasah dan dilatih melalui adanya latihan menembak di setiap Satuan TNI-AD.

Seperti yang berlangsung di Lapangan Tembak SPN Polda Jatim, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kamis, 31 Maret 2022.

Latihan itu, ditinjau langsung oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo hingga beberapa Perwira Makorem lainnya.

“Kemampuan menembak itu, kebutuhan dasar bagi seorang prajurit TNI,” ujar Danrem.

Latihan itu, kata Kolonel Unang, terbagi menjadi beberapa sesi. Selain berjarak 25 meter, para prajurit juga disuguhi latihan menembak dengan menggunakan pistol dengan jarak 100 meter dari titik sasaran.

“Hasilnya, nanti kita nilai dan kita laporkan. Ini bagian dari pembinaan personel,” tandasnya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Kejari Jambi Tahan 4 Tersangka Korupsi Pengadaan Air Bersih

KABARPROGRESIF.COM: (Tanjabbar) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) menahan empat orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan air bersih di kabupaten tersebut yang merugikan negara Rp10 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi Lexy Fatharany mengatakan setelah berkas perkara, barang bukti dan tersangka dilimpahkan penyidik Polda Jambi ke Kejati maka pihaknya menahan para tersangka untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Keempat tersangka tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan air bersih tersebut, yakni Fatmayanti, Yalmeswara, David Sihombing dan Adrianus Utama Suswandi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan air bersih di Kabupaten Tanjab Barat pada 2014, keempat tersangka memiliki jabatan dan peran masing-masing yakni tersangka Fatmayanti selaku Direktur PT Multi Karya Interplan Konsultan, Yalmeswara penerima pengalihan pekerjaan untuk pekerjaan sipil, David Sihombing sebagai PPK dan Adrianus Utama Suswandi selaku Dirut PT Maswandi.

Kronologis dalam perkara ini telah dilaksanakan kegiatan pengadaan air bersih pada Dinas PU Tanjabbar dengan anggaran sebesar Rp39,5 miliar yang kemudian dilaksanakan oleh PT Maswandi dan pengawasannya PT Multi Karya Interplan Konsultan yang kemudian di tengah melaksanakan ada pekerjaan yang tidak sesuai dan tidak dapat dioperasikan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10 miliar sesuai audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.

"Dalam kasus ini kerugian negara cukup besar mencapai Rp10 miliar hasil audit dari BPKP Perwakilan Jambi dan laporan itu menjadi bukti dalam kasus tersebut," kata Lexy Fhatarany, Kamis, 31 Maret.

Pada saat penyerahan berkas dan barang bukti selain tersangka juga ada barang bukti yang disita saat penyidikan sekitar Rp400 juta dan ada uang titipan dari tersangka Adrianus sekitar Rp1 miliar yang akan disimpan di rekening BRI Kejari Tanjabbar.

Read More

PPN 11 Persen, Ini Harga Barang dan Jasa yang Berpotensi Melambung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bakal naik menjadi 11% mulai besok, Jumat 1 April 2022. Kenaikan tarif ini akan meningkatkan harga barang dan jasa di tingkat konsumen.

Seperti diketahui, kenaikan PPN 11 persen merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara akibat merosotnya pajak. 

Bahkan kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kenaikan 1% dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia.

“Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 (persen) dan nanti 12 (persen) pada tahun 2025,” ungkap Menkeu dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (31/3/2022).

Sri Mulyani memahami jika saat ini perhatian masyarakat dan dunia usaha tengah fokus pada pemulihan ekonomi. Namun, hal ini tidak menghalangi pemerintah untuk membangun pondasi perpajakan yang kuat. 

Apalagi selama masa pandemi APBN menjadi instrumen yang bekerja luar biasa, sehingga perlu untuk segera disehatkan.

“Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya di mana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan,” jelasnya.

Menkeu menekankan, pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia dari yang relatif mampu. Hal ini karena pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat.

“Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus. Itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai, dan kita bangun setahap demi setahap kalau pondasi pajak kuat,” pungkasnya.

Berikut Barang yang dipungut PPN:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, berikut barang-barang yang dipungut PPN.

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sementara, barang dan jasa yang tidak terimbas kenaikan tarif PPN sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) antara lain:

- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.

- Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga

- Jasa kesenian dan hiburan

- Jasa perhotelan

- Jasa yang disediakan pemerintah

- Jasa penyediaan tempat parkir

- Jasa boga atau katering

Read More

Masuk Penyidikan, KPK Sudah Kantongi Nama Tersangka Dugaan Korupsi LNG Pertamina

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau LNG PT Pertamina sudah masuk tahap penyidikan. Nama tersangka sudah dikantongi saat ini.

"Ini memang betul (sudah tahap penyidikan, red)," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dikutip dari YouTube KPK RI, Kamis, 31 Maret.

Hanya saja, Karyoto belum mau bicara banyak soal siapa saja tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Para tersangka nantinya akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penahanan.

"Kami belum mengumumkan secara detail. Ada banyak faktor yang enggak bisa saya buka," tegasnya.

Masyarakat kini diminta bersabar dan terus memantau perkembangan kasus ini. Karyoto memastikan, penyidiknya kini terus mencari barang bukti untuk memperkuat sangkaan terhadap para pelaku.

"Nanti pada waktunya kita sampaikan ke publik bagaimana penanganan perkara ini," ujar Karyoto.

Diberitakan sebelumnya, pengusutan dugaan korupsi pembelian LNG PT Pertamina ini awalnya memang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hanya saja, belakangan kasus ini diserahkan ke KPK.

Penyerahan dilakukan karena dari hasil koordinasi, diketahui komisi antirasuah juga tengah menelisik kasus korupsi itu. Adapun pengusutan dugaan korupsi ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung sejak 22 Maret 2021.

Sebagai informasi, pada Februari lalu Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perseroan mengkaji ulang rencana pembelian LNG dari Mozambique LNG1 Comapny Pte Ltd sebesar 1 juta ton LNG per tahun (MTPA) atau sekitar 17 kargo per tahun mulai akhir 2024 atau awal 2025 selama periode 20 tahun.

Read More

Rumah Restorative Justice Hadir Di 18 Kelurahan

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Lagi, 17 Rumah Restorative Justice (RJ) berdiri di 17 kelurahan Kota Mojokerto. Dengan diresmikannya 17 Rumah RJ ini, total 18 kelurahan di Kota Mojokerto sudah memiliki Rumah RJ.

Peresmian 17 Rumah RJ dilakukan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Hadiman di Pendopo Sabha Kridha Tama, Gedhng Hageng, Rumah Rakyat, jalan Hayam Wuruk 50, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Kamis (31/3/2022).

Peresmian secara virtual ini berlangsung serentak di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati. 

Hadir dalam pelaksanaan peresmiam rumah RJ tersebut antara lain Forkopimda Kota Mojokerto, camat se kota Mojokerto, lurah se Kota Mojokerto, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Hari ini lunas 100 persen, 18 kelurahan di Kota Mojokerto sudah memiliki Rumah Restorative Justice. Karena satu Rumah Restorative Justice di kelurahan Kranggan suka diresmikan sebelumnya. Kita patut berbangga karena menjadi satu-satunya yang sudah lengkap seratus persen di Jawa Timur,” ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Ning Ita, sapaannya mengaku pihaknya mengapresiasi rumah RJ yang merupakan inisiatif dari Kejaksaan Agung. 

Tujuannya untuk menyelesaikan perkara hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan kedamaian sehingga kondisi di masing-masing daerah lebih kondusif.

“Ini sebenarnya sangat sesuai dengan kondisi yang ada di kota Mojokerto. Alhamdulillah akhir tahun 2020 lalu kota Mojokerto satu-sqtunya di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama,” ungkapnya.

Ning Ita menjelaskan, dilihat dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), indeks ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) Kota Mojokerto pada 2021 berada di angka 96,43. 

“Naik 3 persen dibanding pada 2020 dengan angka 93,81,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Hadiman mengaku sangat berterima kasih kepada wali kota serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat karena bisa merealisasikan 100 persen rumah RJ di wilayah hukum Kejari Kota Mojokerto.

Pria kelahiran Aceh ini menjelaskan, Kejari Kota Mojokerto sudah melakukan RJ sebanyak dua perkara. 

Di tahun 2021 sebanyak 1 perkara, yakni penganiayaan ringan di Kelurahan Prajurit Kulon danpada 2022 juga perkara serupa di Kelurahan Kranggan.

“Tahun 2023 ini kami mengajukan dua RJ lagi ke Aspidum Kejati untuk kasus laka lantas Kelurahan Meri. Karena dari awal sudah ada proses perdamaian antara korban dan pelaku, maka memenuhi syarat untuk diajukan RJ,” tuturnya.

Diakui Hadiman, pihaknya salut dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kota Mojokerto terhadap hukum. Hal itu dibuktikan dengan jumlah perkara kriminalitas yang masuk sangat rendah.

“Perkara pidum dari SP2HP Polresta Mojokerto rata-rata 7 perkara. Demikian juga dengan angka kasus narkoba, juga sangat kecil sekali. Semoga apa yang kita harapkan bersama untuk Kota Mojokerto bebas dari tindak pidana kriminalitas dapat terwujud,” tukasnya.

Read More

Babinsa Kodim Klungkung Dongrak Minat Baca Generasi Muda

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Partisipasi untuk ikut serta mencerdaskan generasi penerus, khususnya para pelajar di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali ternyata tak lepas dari adanya peran TNI-AD, khususnya Kodim 1610/Klungkung.

Saat ini, pihak Kodim mulai menginstruksikan seluruh Babinsa yang ada di wilayah teritorialnya untuk bisa meningkatkan minat baca generasi penerus di wilayah teritorialnya.

Bukan hanya saat ini saja, namun, kata Dandim, upaya itu bakal dilakukan setiap hari sebagai bagian dari visi dan misi TNI-AD di masyarakat.

“Program itu bagian dari wujud kepedulian Kodim pada generasi penerus bangsa,” ujar Dandim. Kamis, 31 Maret 2022.

Babinsa, menurutnya, memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mencerdaskan generasi muda di setiap daerah. Bahkan, keberadaan Babinsa diyakini mampu memberikan semangat dan motivasi.

“Yang terpenting, Babinsa juga harus bisa berinovasi dan memiliki wawasan untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa,” tandasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Serahkan Terminal Tipe A Purabaya ke Kementerian Perhubungan RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan serah terima pengelolaan Terminal Tipe A Purabaya kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI), yang ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah (BMD), di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Kamis (31/3).

Dengan penyerahan Terminal Tipe A Purabaya kepada Kementerian Perhubungan RI, membuat pengelolaan keuangan menjadi efektif. 

Sebab, penyerahan BMD tersebut, sesuai dengan aturan dan kebutuhan pengelolaan pemerintah pusat, yakni kebutuhan tempat transportasi darat Terminal Tipe A Purabaya yang ada di Kota Surabaya. 

“Semoga sinergi ini terus berjalan, supaya pengelolaan terminal ini tidak melebihi muatan dari sisi penanganan dan terdapat sinergitas pelayanan, baik angkutan umum lintas batas dan antar kota provinsi (AKAP) atau angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan.

Hendro menjelaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan serah terima Terminal Tipe A Purabaya telah melalui berbagai proses. 

Menurut dia, penyediaan terminal sebagai salah satu upaya untuk memindahkan minat masyarakat terhadap penggunaan moda transportasi umum. 

Apalagi, menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

“Kita berharap, Pemkot Surabaya bisa terus bersinergi dengan Kementerian Perhubungan RI dalam penyediaan moda transportasi, diantaranya dengan pendekatan aplikasi. Serta menjadikan terminal sebagai tempat berkumpul dan melakukan aktivitas ekonomi bagi masyarakat, seperti wisata kuliner maupun wisata belanja lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Marta Hardisarwono mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya, atas kelancaran koordinasi dalam rangka penyelesaian peralihan BMD Terminal Tipe A Purabaya. 

Nantinya, setelah Terminal Tipe A Purabaya dikelola, pihaknya berharap tetap mendapat masukan dari Perangkat Daerah (PD) terkait.

“Khususnya hal-hal penting apa saja untuk mempersiapkan Terminal Purabaya. Sebab, kita harus segera mempersiapkan sumber daya manusia (SDM). Sebelumnya, kita telah mengirim para petugas untuk melakukan analisis dan sebagainya di Terminal Tipe A Purabaya selama 3 bulan,” kata Marta.

Marta mengaku, dalam waktu dekat Terminal Tipe A Purabaya akan melakukan berbagai perbaikan, dengan menerjunkan Tim Excellent Services, yang diharapkan bisa menata kembali pelayanan dan fasilitas di dalam terminal. 

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan efisiensi SDM, sesuai dengan analisa beban kerja.

“Kita bentuk Tim Excellent service di Surabaya, supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Di dalam tim tersebut, salah satunya ada pengelola hotel dan mall besar di Jakarta, terkait bagaimana tingkat manajerial yang dibutuhkan di Terminal Tipe A Surabaya,” ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menerangkan, total BMD Terminal Tipe A Purabaya yang diserahkan kepada Kementerian Perhubungan RI adalah seluas 2 hektar. 

Kedepan, pihaknya mengaku akan terus bersinergi, dalam upaya perbaikan pelayanan Terminal Tipe A Purabaya.

“Kami akan terus bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya. 

Read More

Jaksa Agung ST Burhanudin Ungkap ada Benalu dan Pengkhianat di Kejagung!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung ST Burhanudin mengakui ada pengkhianat dan benalu di Kejagung. Hal itu karena dia masih sering mendapat laporan jaksa jahat.

Dalam kunjungan kerja ke Kejati Kalimantan Barat, Rabu (30/3/2022), ia masih percaya ada aparat yang bekerja dengan bail dan penuh integritas.

“Namun sayang, seringkali kerja keras kita membangun citra institusi dirubuhkan sendiri oleh perilaku oknum kejaksaan, mitra kerja kita sendiri yang dengan sadar menjadi benalu dan pengkhianat,” kata ST Burhanudin.

Dia membentuk Satgas 53 yang bertugas membersihkan para jaksa jahat yang dilaporkan masyarakat.

Tahun ini, dia juga menerbutkan surat arahan khusus terkait jaksa jahat pada seluruh kejaksaan RI.

“Namun tidak sampai 1 bulan sejak saya mengeluarkan surat tersebut, saya masih menerima laporan yang sama dari berbagai daerah,” ujar dia.

Tidak hanya itu, Jaksa Agung juga sempat mengeluarkan Surat Jaksa Agung Nomor 41 pada 15 Februari 2022 dan Surat Jaksa Agung Nomor 66 pada 9 Maret 2022.

“Perlu saudara ketahui bahwa surat tersebut saya keluarkan sehubungan dengan masih adanya anggota kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela minta minta proyek, mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa,” ujar dia.

Satgas 53 yang dibentuk untuk menjaga marwah institusi sudah berjalan efektif. Menurut ST Burhanuddin, sudah banyak jaksa jahat yang dititindak tegas hingga dipidanakan.

“Perlu saudara sekalian ketahui bahwa satgas 53 telah bekerja dengan efektif, sudah banyak oknum pegawai kejaksaan yang ditangani oleh satgas 53, baik oknum jaksa maupun oknum tata usaha, bahkan beberapa diantaranya terpaksa saya pidanakan,” ujar dia.

Sebelumnya Jaksa Agung pernah mengungkapkan, ada 209 orang yang terdiri dari oknum pegawai maupun jaksa di instansi Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela.

Jumlah tersebut merupakan data yang diterima sejak awal Januari hingga 13 Desember 2021.

“Bagi saya angka ini sangat besar," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (31/12/2021).

Namun, ia tidak secara rinci mengungkapkan jenis perbuatan tercela yang dilakukan oleh ratusan pegawai tersebut. Burhanuddin mengatakan, 209 jaksa tersebut telah diberi sanksi disiplin, baik jenis ringan, sedang, hingga berat.

"Saya tidak pernah membeda-bedakan jenis hukuman yang dijatuhkan, bagi saya apa pun jenis hukuman yang dijatuhkan baik itu ringan, sedang, atau pun berat, di mata saya tetap merupakan tugas berat, karena tugas terberat bagi saya adalah ketika harus menghukum anak buah,” ucap dia.

Read More

Danyon Brimob B Pelopor Pimpin Sertikjab Para Pasi dan Danki

KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Komandan Batalyon (Danyon) B Pelopor Sat Brimob Polda Riau, Kompol Petrus Hottiner Simamora, S.Sos, pimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Para Pasi dan Komandan Kompi.

Acara serah terima jabatan dilakukan di halaman Mako Brimob Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Riau Manggala Junction Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, Kamis (31/3/22).

Adapun pejabat yang dilantik, AKP Zainul Asraf, Jabatan lama, Danki 1 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dengan Jabatan baru sebagai Pasi Yanma Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Iptu Adlis Wadanki-2 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dengan Jabatan baru PS Danki 2 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Iptu Sugiono Jabatan Lama Wadanki 3 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dengan Jabatan baru sebagai PS Danki 1 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Ipda Dody Setiawan jabatan lama Danton 1 Kompi 1 Yon C Por Sat Brimob Polda Riau dengan jabatan baru sebagai PS Pasilog Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Ipda Hengki Damanik jabatan lama PS Pasi Yanma Yon C Por Sat Brimob Polda Riau dengan jabatan baru sebagai PS Pasimin Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dan yang terakhir adalah Ipda Sunggul Panjaitan, SH. Jabatan lama Danton 3 KIE Yon C Por Sat Brimob Polda Riau dengan jabatan baru sebagai PS Pasi Provos Yon B Por Sat Brimob Polda Riau.

Komandan Batalyon (Danyon) B Pelopor Sat Brimob Polda Riau, Kompol. Petrus Hottiner Simamora, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, serah terima jabatan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan di lingkungan Polri sebagai bentuk kebijakan pimpinan dalam rangka regenerasi serta penyegaran dan pembinaan karir melalui sebuah sitem agar organisasi berjalan dengan sehat dan dinamis menuju perubahan yang lebih baik.

Untuk itu Petrus meminta agar Sertijab ini jangan di pandang hanya sebagai formalitas dan seremonial biasa saja, melainkan harus dilihat sebagai suatu upaya institusi Polri, kususnya di Batalyon B Pelopor ini, dalam meningkatkan Produktifitas dan kinerja Batalyon untuk menghadapi tantangan tugas kedepan yang semakin komplek, sehingga pengelolaan organisasi berjalan secara efektik dan efisien.

Lebih lanjut Petrus mengharapkan dengan dilaksanakannya Sertijab ini, maka kedepan Batalyon B Pelopor akan memberikan warna Positif untuk mengembangkan Kreatifitas organisasi guna membangun prestasi kinerja dilingkungan Sat Brimob Polda Riau kedepan kususnya di Batalyon B Pelopor.

Kepada pejabat yang sudah dilantik diucapkan selamat dan kiranya dapat mengemban tugas dengan baik karena jabatan itu merupakan amanah kepercayaan pimpinan yang harus di syukuri agar dijalankan dengan sebaik-baiknya, tandas Kompol Petrus Hottiner Simamora, S.Sos.

Usai acara Sertijab dilanjutkan dengan acara Ramah Tamah dengan tetap menjalankan sesuai dengan Protokol kesehatan.

Read More

"Dandan Omah" Program Padat Karya, Tahun 2022 Perputaran Ekonomi Kerakyatan Capai Rp28 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meluncurkan "Dandan Omah" Program Padat Karya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun 2022. 

Peluncuran program ini dipusatkan di depan Kantor Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari yang diikuti secara virtual oleh Perangkat Daerah (PD), Camat, dan Lurah se-Surabaya, Kamis (31/3).

Dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tahun 2022 Program Padat Karya Rutilahu menyasar 800 rumah dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Jumlah sasaran tersebut lokasinya tersebar di 154 kelurahan Surabaya.

"Insya Allah tahun ini ada 800 titik rumah. Tapi sebenarnya data (usulan) dari kecamatan dan kelurahan ada 3.400 rumah. Jadi Insya Allah tahun depan sisanya akan kita selesaikan semuanya," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat meninjau rumah warga penerima Program Rutilahu di kawasan Jl Kedung Rukem IV Surabaya.

Bagi dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2022 yang mencapai Rp 10,3 triliun tidak akan ada artinya jika tak bermanfaat untuk kesejahteraan warga. 

Karena itu, daripada membangun sesuatu yang monumental, Wali Kota Eri Cahyadi lebih memanfaatkan anggaran sebesar itu untuk kesejahteraan warga. 

"Dibanding bangun bangunan monumental yang dilihat besar tapi tidak ada manfaatnya, lebih baik kita membangun membantu masyarakat yang rumahnya (tidak layak) seperti ini," tegas dia.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, pada tahun 2022, ia lebih memprioritaskan kebijakan-kebijakan untuk perbaikan pembangunan sumber daya manusia dan kepentingan masyarakat. 

Menurutnya, Surabaya akan menjadi kota hebat, jika masyarakatnya sudah sejahtera.

"Percuma Surabaya ini menjadi Kota Metropolitan kalau masih ada rumah (tidak layak) yang belum tersentuh. Makanya kita dandani (perbaiki) bareng-bareng (bersama)," ujar dia.

Tak lupa, Wali Kota Eri Cahyadi juga mengingatkan kepada camat dan lurah agar ke depan jangan sampai ada warga yang rumahnya tidak layak namun belum dilaporkan. 

Di sisi lain, dia juga meminta kepada PD terkait di lingkup pemkot agar menyelesaikan sisa 2.600 dari total 3.400 usulan Rutilahu pada tahun mendatang.

"Karena buat saya itu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga, dari pada saya membangun sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat umat warga Surabaya," jelas dia.

Program Rutilahu di Kota Surabaya ini bisa dibilang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. 

Sebab, program padat karya ini melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar.

Setiap satu unit rumah yang dibedah itu melibatkan 4 orang warga dengan estimasi pekerjaan selama 20 hari. 

Selain itu, kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satu unit rumah juga diprioritaskan berbelanja di toko galangan sekitar.

Sedangkan untuk anggaran tiap unit rumah, pemkot menganggarkan sebesar Rp 35 juta. Nah, jika ditotal dari 800 titik sasaran di 154 kelurahan, maka program Rutilahu pada tahun 2022 menyerap sebanyak 3.200 tenaga kerja warga Surabaya. 

Dengan demikian, maka perputaran ekonomi kerakyatan dalam program ini di tahun 2022 mencapai Rp 28 miliar.

"Surabaya ini adalah ekonomi kerakyatan. Maka uang itu harus dari Surabaya, berputar di Surabaya dan untuk orang Surabaya. Berarti kalau kayak begini yang bangun (kerjakan) siapa? Ya warga Surabaya. Termasuk pekerjaan paving nanti yang sudah saya siapkan," ungkap Wali Kota Eri Cahyadi.

Sementara itu, Anah Janah (60) adalah salah satu warga penerima manfaat 'Dandan Omah' program Rutilahu tahun 2022. Dia pun bersyukur rumahnya mulai diperbaiki. 

"Saya berterima kasih kepada Pak Eri. Alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah melalui Pak Eri. Semoga Pak Eri dikasih seger waras sehat, panjang umur, barokah lancar semuanya," kata Anah sembari meneteskan air mata.

Bahkan, ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Kedung Rukem IV/32B, Kelurahan Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari itu tak menyangka, Wali Kota Eri Cahyadi datang langsung ke rumahnya. Dia mengaku, sebenarnya rumahnya ini sudah diusulkan program Rutilahu 3 tahun lalu kepada Pemkot Surabaya.

"Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki. Untuk sementara saya akan tinggal di belakang, di rumahnya adik. Semoga atas (atap) tidak kebocoran lagi," pungkasnya.

Read More

Peringati Hari Ginjal Sedunia, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ikuti Webinar Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenstri Armada (KDJA) II  Ny. Dewi Iwan Isnurwanto didampingi Wakil Ketua DJA II Ny. Insani Rachmad Jayadi dan Pengurus Inti DJA II mengikuti webinar kesehatan dalam rangka puncak acara memperingati Hari Ginjal Sedunia Tahun 2022 secara live zoom meeting , bertempat di R5 Gedung Jalasenastri Armada II, Kamis (31/3).

Kegiatan yang diselengarakan oleh Kementrian Kesehatan RI dan Direktorat P2PTM Kemenkes RI ini mengangkat tema “Cerdik Kenali Jaga Dan Rawat Ginjal Kita Dengan Patuh”, tak hanya itu kegiatan webinar kesehatan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya Jalasenastri Armada II dapat mengikutinya langsung melalui live streaming di YouTube.

Dalam kegiatan tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penyakit gagal ginjal masih menjadi penyakit yang rawan terjadi di masyarakat. Bahkan penyakit yang termasuk kategori kronis ini diidap satu dari 10 orang dewasa di seluruh dunia.

Budi menjelaskan jika penyakit gagal ginjal merupakan salah satu yang turut memakan banyak korban bilamana tidak tertangani dengan baik. “Diperkirakan sekitar 100 ribu orang di dunia meninggal akibat penyakit ini untuk itu perlu mendapatkan perhatian khusus,” ungkap Budi dalam acara webinar.

“Melalui sejumlah trobosan di antaranya meningkatkan akses layanan ginjal melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit, menjaga mutu pelayanannya, melakukan perbaikan sistem pembiayaan,” jelas Menkes Budi Gunadi.

Tak hanya Menkes RI , beberapa narasumber juga dihadirkan dalam kegiatan webinar kesehatan tersebut , diantaranya Direktur Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Plt. Direktur P2PTM, PB PERNEFRI, PERNEFRI, Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. (Dispen Koarmada II)

Read More

Wali Kota Eri Bantah Keras Keluarkan SE Larang Bagi Takjil Saat Ramadhan di Jalan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah keras telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang pembagian takjil di pinggir jalan saat bulan suci ramadhan.

Pelarangan pembagian takjil di pinggir jalan itu sesuai SE Wali Kota Surabaya yang diutarakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Chtistijanto.

"Sopo seng ngelarang (Siapa yang melarang). Tidak ada yang melarang pembagian takjil," kata Wali Kota Eri balik bertanya usai Soft Opening Pasar Turi Baru, Rabu (30/3).

Dalam SE yang dikeluarkannya itu menurut Wali Kota Eri tidak ada bahasa pelarangan pembagian takjil di pinggir jalan.

Namun hanya menyebut kegiatan pembagian takjil dapat dilakukan tetapi harus dapat menghindari kerumunan.

"Di surat edaran wali kota itu bunyinya bahwa pembagian takjil itu termasuk yang di masjid jangan sampai ada kerumunan," jelasnya.

Kendati demikian, Wali Kota Eri menyerukan, agar terarah dan meminimalisir kerumunan, pembagian takjil sebaiknya dilakukan di tempat ibadah umat muslim atau di panti asuhan.

"Kemudian pembagian takjil kalau bisa diutamakan pada masjid, panti asuhan, dan mushola sehingga lebih terarah dan disitu insyaallah juga bisa diatur kerumunannya. Dilarang tidak ada," ungkapnya.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, dengan pembagian takjil di tempat ibadah umat muslim atau di panti asuhan lebih terarah bagi umat muslim yang benar-benar menjalankan ibadah puasa.

"Pembagian takjil tidak ada larangan. Tadi saya bilang diutamakan ke masjid, panti asuhan dengan harapan ketika diberikan itu, lebih menfaat dan mengena. Tapi kalaupun nanti dilakukan ya kami tidak melarang. Karena takjil ini barokahnya banyak, siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa maka pahalanya sebesar orang yang berpuasa," pungkasnya.

Sebelumnya Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan tentang larangan bagi-bagi takjil di pinggir jalan dan sahur on the road, karena saat ini masih masa pandemi Covid-19. 

Makanya, ia berharap warga bersabar dan tidak melakukan bagi-bagi takjil di pinggir jalan maupun sahur on the road.

"Kalau ingin sedekah saat puasa, takjil, dan sahur ya melalui panti asuhan atau di tempat-tempat shelter/penampungan. Misal mau memberikan bantuan ke ojol ya diberikan ke shelter ojol, atau mau memberikan ke pengemudi ya di terminal," kata Eddy, Selasa (29/3).

Selain itu, Eddy juga mengatakan pembagian takjil bisa dilakukan ke panti asuhan atau komunitas dan bukan di jalanan. 

Sehingga tidak akan mengganggu lalu lintas atau menimbulkan kerumunan di jalanan. 

"Ya kita lakukan pengawasan, baik dilakukan Satpol PP, BPBD, termasuk kecamatan," jelasnya.

Oleh karena itu, jika nantinya ditemukan warga yang melakukan bagi-bagi takjil di jalanan, maka pihaknya akan membubarkannya. Namun dipastikan secara halus dan humanis.

"Kami akan arahkan. Arahannya ke sana (dibubarkan) tapi kami lebih humanis dan edukatif kepada warga. Karena niatnya baik, kami edukasi dengan cara yang baik agar bisa membantu pemkot dan masyarakat Surabaya," pungkasnya. 

Read More

Jelang Ramadan, Peminat Vaksinasi Booster di Surabaya Meningkat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, peminat vaksinasi booster atau dosis ketiga di Kota Surabaya cenderung meningkat. 

Ini berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya pada 63 Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyatakan, bahwa dari hasil monitoring, jumlah peserta yang hadir di beberapa lokasi giat vaksinasi melebihi kuota yang disampaikan kepada masyarakat.

"Sehingga dapat disimpulkan bahwa peminat vaksinasi booster memang meningkat," kata Nanik Sukristina di Balai Kota, Rabu (30/3).

Dinkes Surabaya mencatat, capaian vaksinasi booster di Kota Surabaya hingga tanggal 28 Maret 2022 mencapai 95.506 sasaran atau 50,72 persen untuk lansia. 

Jumlah tersebut, dari total sasaran Lansia siap vaksin dengan interval D2 >=3 bulan sebanyak 188.306 orang.

"Sedangkan capaian D3 Non-Lansia sebanyak 430.316 atau 62,53 persen. Jumlah tersebut dari total sasaran Non-Lansia siap vaksin dengan interval D2 >= 3 bulan, sebanyak 688.133 orang," ungkap Nanik.

Meski begitu, Nanik juga memastikan, stok ketersediaan vaksin hingga tanggal 28 Maret 2022 sudah tersebar di 63 Puskesmas dalam jumlah yang cukup sesuai. 

Sementara untuk jadwal pelaksanaan vaksinasi, telah ditentukan oleh masing-masing Puskesmas

"Untuk pemenuhan kebutuhan vaksin booster tambahan juga terus diusulkan kepada provinsi sesuai dengan ketersediaan logistik di tingkat provinsi," sambungnya.

Nanik juga menjelaskan, bahwa Dinkes Surabaya telah memfasilitasi layanan vaksinasi booster. 

Bahkan, vaksinasi di Surabaya terus digencarkan pasca pemerintah pusat memperbolehkan mudik Lebaran 2022 dengan syarat warga sudah  menerima vaksinasi booster.

"Meningkatnya peminat vaksin booster saat ini salah satunya dikarenakan sudah terbukanya (tergenerate pada sistem aplikasi pedulilindungi) eticket dosis ke-3 bagi masyarakat umum >18 tahun dengan interval minimal 3 bulan," jelas Nanik.

Sementara untuk jenis vaksin dosis ketiga atau booster yang disediakan Dinkes melalui 63 Puskesmas Surabaya adalah Sinovac dan Astra Zeneca. 

Read More

Letkol Beni Sutrisno Kawal Kedatangan Tim Aspuantap Pusterad di Bojonegoro

KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Dirsimet Puster TNI-AD, Brigjen TNI Achmad Said menggelar kunjungan kerjanya ke wilayah teritorial Korem 082/CPYJ.

Kunjungannya kali ini, dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Kedatangan Jenderal bintang satu TNI-AD itu, disambut oleh pejabat setempat. 

Bahkan, Kepala Staf Korem 082/CPYJ, Letkol Arm Beni Sutrisno pun turut mendampingi kunjungan kerja yang dilakukan oleh tim asistensi kemampuan dan kemantapan itu.

Brigjen Achmad menjelaskan, kunjungannya itu dalam rangka meninjau Kodim 0813/Bojonegoro, sekaligus bersilaturahmi dengan Forkopimda setempat.

“Kita ingin melihat secara langsung tugas pokok Satuan Kodim Bojonegoro selama ini,” ujarnya. Rabu, 30 Maret 2022.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah mengungkapkan jika selama ini pihak Kodim selalu bersinergi dengan instansi terkait, salah satunya Pemda Bojonegoro dalam upaya mewujudkan pembangunan dan kondusifitas.

“TNI, khususnya Kodim selalu membantu Pemkab dalam percepatan pembangunan wilayah, terlebih di daerah pinggiran,” pungkasnya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Pemkot Surabaya Segera Bangun Halte Bus hingga Pedestrian di Jalan Pasar Turi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi tuntas pada 23 Maret 2022 lalu, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) melakukan pembersihan di sisi selatan dan pengaspalan jalan di sisi timur Pasar Turi Baru. 

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Adi Gunita mengatakan, setelah dibersihkan semuanya, sisi timur dan selatan bangunan Pasar Turi Baru itu diaspal. 

Akan tetapi, saat ini di sisi selatan Pasar Turi Baru belum bisa diaspal, karena rencananya akan dibangun saluran terlebih dahulu. 

"Jadi, nanti itu (sisi selatan) mau dibangun saluran drainase oleh teman-teman Pasar Turi Baru. Oleh karena itu, sementara ini kita bersihkan, karena kalau diaspal sekarang bakal percuma, mubazir kalau dibongkar lagi (aspalnya)," kata Adi, Rabu (30/3).

Begitu pula dengan jalan di sisi timur Pasar Turi Baru,  eks lokasi bangunan TPS Pasar Turi blok A dan B itu juga dilakukan pembersihan. 

Sedangkan pengaspalan Jalan Pasar Turi, sudah dilakukan oleh Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM. 

Setelah dilakukan pengaspalan jalan, Adi menjelaskan, DSADBM Kota Surabaya berencana menata estetika eks lokasi TPS Pasar Turi dan menambah beberapa fasilitas umum, seperti trotoar jalan dan halte bus. 

"Untuk yang dekat Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) itu, kita bersihkan dan rapikan, sembari menyusun perencanaan parking lot, pedestrian, trotoar dan halte bus. Nanti di situ ada satu halte bus, posisinya di depan Pasar Turi Baru," jelas Adi.

Rencananya, sambung Adi, Jalan Pasar Turi dibagi menjadi dua lajur. Pengendara yang dari arah Jalan Dupak setelah rel kereta api, bisa berbelok ke kiri menuju ke Jalan Pasar Turi. 

Sedangkan dari arah Jalan Bubutan, bisa juga berbelok ke kiri ke arah Jalan Pasar Turi menuju ke Jalan Tembakan. 

"Sesuai dengan data Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Tata Ruang, Jalan Pasar Turi sisi timur itu lebarnya sekitar 30 - 40 meter, oleh karena itu kita buat dua jalur," sambungnya. 

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, akan melakukan penataan estetika di eks lokasi TPS Pasar Turi blok A, B dan C. 

Harapannya, setelah dilakukan penataan nanti dapat memperlancar arus lalu lintas di kawasan Jalan Pasar Turi dan sekitarnya.

Irvan juga menyebutkan, bahwa saluran yang ada di kawasan Jalan Pasar Turi juga akan dilakukan normalisasi. Pembangunan normalisasi saluran ini diharapkan dapat mencegah genangan di kawasan Jalan Semarang.

"Nanti pembuatan saluran baru melingkar di sisi luar Pasar Turi Baru. Termasuk saluran sekunder untuk collecting dengan saluran yang ada di Dupak. Jadi, itu nanti bisa mengurangi genangan yang ada di Jalan Semarang," pungkasnya.

Read More

Sah, Kolonel Laut (P) Dodi Hermanto Menjadi Komandan KRI Multatuli-561

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Imam Purwanto, resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan sekaligus tugas dan tanggung jawab  Komandan KRI Multatuli-561 kepada Kolonel Laut (P) Dodi Hermanto.

Hal tersebut dilaksanakan dalam acara serah terima jabatan Komandan KRI Multatuli-561, yang berlangsung di geladak heli kapal perang buatan Jepang ini,  yang sedang sandar di Dermaga Semampir Lama Koarmada II pada Rabu (30/3)

Jabatan Komandan KRI Multatuli-561 sempat kosong untuk beberapa waktu, karena pejabat sebelumnya  Kolonel Laut (P) Anton Pratomo mendapat kepercayaan dari pimpinan TNI AL sebagai Komandan KRI dr.Wahidin Sudirohusodo-991. 

Sementara  Kolonel Didi Hermanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Pelaut (Kadeppel) AAL.

Adapun rangkaian acara sertijab diawali dengan persiapan peserta acara, laporan, penghormatan kepada pimpinan acara, persiapan serah terima jabatan, pengambilan sumpah, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, penandatangan berita acara, laporan resmi pelaksanaan serah terima jabatan, dan di akhir acara dilaksanakan pengambilan foto bersama.

Turut hadir dalam acara ini yaitu  Komandan unsur Satfib Koarmada II, staf Pamen (perwira mengah) Satfib Koarmada II, dan perwakilan anggota KRI Multatuli-561. (Dispen Koarmada II)

Read More

Bersama Pasti Bisa, Babinsa Kodim Klungkung Kawal Upacara Keagamaan

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Kodim 1610/Klungkung berkomitmen untuk terus bersinergi dengan masyarakat dalam berbagai upaya, salah satunya melalui adanya kegiatan keagamaan yang saat ini digelar di Pura Dalem Prajapati, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

Di lokasi itu, Dandim Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, SH, M. Si menerjunkan beberapa personel Babinsa. Keberadaan Babinsa di lokasi itu, ditujukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan.

“Protokol kesehatan, harus betul-betul dipatuhi oleh masyarakat. Itu bagian dari upaya memutus rantai penyebaran pandemi,” ujar Dandim. Rabu, 30 Maret 2021.

Babinsa, kata Dandim, nantinya akan bersinergi dengan masyarakat selama kegiatan itu berjalan. 

Bahkan, Babinsa harus bisa memastikan jika penerapan 3M di lokasi harus betul-betul dijalankan dengan baik.

“Babinsa juga harus melakukan komunikasi sosial,” bebernya.

Read More

Kendaraan Kodim Klungkung Diperiksa Denpal Singaraja

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Mendadak semua kondisi kendaraan yang ada di Kodim 1610/Klungkung diperiksa oleh pihak Denpal IX/3 Singaraja.

Pengecekan itu, mendapat pendampingan langsung dari Pasilog Kodim, Kapten Cba I Ketut Sudiarta.

Kegiatan tersebut, merupakan salah satu upaya rutinitas yang dilakukan oleh setiap Satuan TNI-AD guna memastikan kondisi materiil yang ada di masing-masing Satuan.

“Itu untuk memastikan kondisi kendaraan yang ada di Makodim,” ujar Dandim, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H, M. Si. Selasa, 29 Maret 2022.

Pemeliharaan dan perawatan, kata Dandim, menjadi suatu hal penting yang harus dilakukan oleh semua prajurit TNI. 

Hal itu, kata dia, mampu mendukung setiap tugas dan tanggung jawab prajurit TNI, terutama dalam mendukung tugas pokok.

“Selain sebagai wujud pertanggung jawaban, personel juga harus peduli dengan kendaraan Satuan,” pugkasnya.

Read More

Oknum Satpol Berbuat Cabul, Kasatpol PP Surabaya Siap Dukung Proses Hukum di Kepolisian

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto memastikan siap mendukung proses hukum di kepolisian. 

Sekalipun demikian, hingga saat ini pihaknya masih akan melakukan proses secara internal. 

Sebagai Penegak Perda, Eddy menegaskan Satpol PP Surabaya telah memiliki regulasi yang jelas dalam melaksanakan tugas. 

Termasuk, apabila ada pelanggaran, maka sudah ada sanksi yang diberikan.

Dikonfirmasi secara terpisah, Eddy menjelaskan sejumlah sanksi yang akan diterapkan apabila memang oknum yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan. Sanksi terberatnya adalah pemecatan. 

"Kalau dia ASN, maka akan ada sanksi dari Inspektorat. Prosesnya di Inspektorat dan pemberlakuan sanksi dari Pemerintah Kota," kata Eddy di Surabaya.

"Sedangkan kalau dia pegawai kontrak, maka kami langsung lakukan pemecatan," tegas Eddy. 

Sekalipun demikian, pihaknya masih akan melakukan proses di internal. Mengingat, belum ada informasi yang bersangkutan merupakan anggota pihaknya.

Sebab, struktur Satpol PP Surabaya terbagi atas dua penanggungjawab. Yakni, Kota dan kecamatan. 

Satpol PP yang berada di tingkat Kota berada di bawah tanggungjawabnya sedangkan yang ada di Kecamatan bertanggungjawab kepada masing-masing camat.

"Kalau yang disebut inisial KTI, tidak ada di Satpol PP Kota. Kemungkinan, itu anggota di (Satpol-PP) Kecamatan. Kami cek terlebih dahulu," katanya.

Read More

Ketua Kadin Kalbar Joni Isnaini Ditangkap!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menangkap Joni Isnaini yang menjadi buronan kasus korupsi. Ketua Kadin Kalbar ini ditangkap di Jakarta, Senin (28/3/2022).

"Betul (ditangkap)," kata Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Jansen Avitus Panjaitan, Selasa (29/3/2022).

Jansen mengatakan, Joni Isnaini ditangkap di Jakarta sekitar pukul 18.45 WIB.

Saat ini tim yang menangkap Joni Isnaini sedang dalam perjalanan membawa tersangka kasus korupsi itu dengan pesawat Lion Air menuju Pontianak.

"Sedang perjalanan Jakarta-Pontianak pukul 08.00 WIB dengan Lion Air," ujar mantan Kapolresta Denpasar ini.

Read More

KPK Panggil 14 Saksi Terkait Kasus Gratifikasi di Pemkab Sidoarjo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Kali ini, sedikitnya ada 14 saksi yang dipanggil tim penyidik.

14 saksi itu yakni penyelia teller Bank Jatim Indah Sriwidadi PW, penyelia analis kredit Bank Jatim Andhika Prasetyaputera, Lie You Hin sebagai Direktur PT Galabumi Perkasa, Ketua DPD REI Jawa Timur Soesilo Efendy, PNS/Kabid Penyediaan Infrastruktur Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo Eri Sadewo, PNS/mantan Kabag Kesra Kabupaten Sidoarjo Ilhamuddin.

Kemudian, PNS yang merupakan mantan Kabag Kesra Kabupaten Sidoarjo Hadi Mulyanto, pensiunan PNS Handajani, pensiunan PNS Kecamatan Buduran Suyud Suprihaji, dua PNS BPN Kabupaten Sidoarjo Musriati dan Dedy Kisworo serta tiga PNS masing-masing Sri Witarsih, Endang Soesijanti, dan Medi Yulianto.

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Sidoarjo," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/3/2022).

Kronologi Penangkapan

Kasus dugaan gratifikasi tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan kawan-kawan.

Namun, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus itu.

Adapun untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan saat dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Saiful Ilah telah divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada 5 Oktober 2020.

Atas putusan tersebut, kuasa hukum Saiful Ilah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan dalam putusan banding pada 30 November 2020 majelis hakim mengurangi hukuman Saiful Ilah menjadi 2 tahun penjara.

Saiful Ilah yang ditangkap KPK pada 7 Januari 2020 telah dinyatakan bebas per 7 Januari 2022.

KPK menetapkan Saiful Ilah bersama lima orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, mantan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, mantan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo Sanadjihitu Sangadji serta dua kontraktor pemberi suap yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi.

Read More

Kejari Kota Malang Temukan Pungutan Liar di Lembaga Pendidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang membeberkan update perkembangan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dugaan kasus korupsi yang diduga terjadi di dua lembaga pendidikan di wilayah Kota Malang.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang Dino Kriesmiardi menjelaskan lebih lanjut terkait pulbaket tersebut.

"Yang pertama, terkait salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Malang. Dari pulbaket yang kami lakukan, ditemukan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh universitas tersebut. Namun, dari penyimpangan administrasi itu, kami belum menemukan adanya kerugian keuangan negara," ujarnya kepada TribunJatim.com, Senin (28/3/2022).

Dirinya menjelaskan, hasil pulbaket PTN tersebut, telah dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek).

"Hal itu dilakukan, untuk ditindaklanjuti apakah penyimpangan administrasi itu masuk ke dalam unsur perbuatan melawan hukum atau tidak. Apabila hanya ditemukan penyimpangan admimistrasi dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, maka mereka (Itjen Kemendikbudristek) yang mengambil kebijakan terkait hukuman atau sanksi yang diberikan. Dan perlu diketahui juga, kami telah melakukan klarifikasi kepada 15 orang dalam pulbaket PTN tersebut," bebernya.

Selain PTN tersebut, Kejari Kota Malang juga melaksanakan pulbaket terhadap salah satu lembaga pendidikan di Kota Malang.

"Ada salah satu lembaga pendidikan di Kota Malang, yang juga kami lakukan pulbaket. Saat ini, tahapannya telah dinaikkan ke penyelidikan. Dan sudah ada 8 orang saksi yang telah dimintai keterangan," ungkapnya.

Dirinya menuturkan, pihaknya melakukan pulbaket terhadap lembaga pendidikan tersebut. 

Pasalnya, ditemukan adanya dugaan pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan pengelolaan anggaran.

Namun, dirinya enggan membeberkan lebih detail, terkait nama lembaga pendidikan yang dilakukan pulbaket tersebut.

"Kami telah melakukann koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait lembaga pendidikan tersebut. Dan memang, telah terjadi beberapa kali penyimpangan dan perbuatan melawan hukum di lembaga pendidikan tersebut. Namun untuk lebih jelasnya, tunggu perkembangan lebih lanjut," pungkasnya.

Read More

Kepala Staf Koarmada II Ikuti Sarasehan Restrukturisasi dan Penajaman Fungsi Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dari gedung Puskodal Koarmada II pada Selasa (29/3/2022),  Kepala Staf Koarmada II (Kaskoarmada II) Laksma TNI Rachmad Jayadi mewakili Panglima Koarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto, mengikuti vicon "Sarasehan Restrukturisasi Dan Penajaman Fungsi Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut", yang digelar oleh Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL.

Hadir sebagai narasumber, Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Aspers Kasal), Laksda TNI Irwan Achmadi yang mengatakan jika acara sarasehan ini merupakan langkah yang strategis sebagai wadah pembinaan personil, dan media komunikasi di bidang pendidikan.

“Harapannya sarasehan yang diinisiasi oleh STTAL ini, dapat meningkatkan kemampuan dan menjalankan doktrin TNI AL di bidang Penyediaan, Pengadaan Pendidikan Personel AL,  penggunaan dan perawatan personil sampai kita pisahkan menjadi yang aktif dan pensiun semuanya menjadi satu lingkaran dan tidak boleh terputus, “ jelas Laksda Irwan Achmadi.

Lebih lanjut Aspers Kasal mengatakan penyelenggaraan pendidikan ini sebagai salah satu tataran kewenangan dari  TNI AL kepada STTAL, yang mengandung dua asas yang kita pedomani. 

Yaitu asas Binteman (Pembinaan Tenaga Manusia) yang mencakup aspek manfaat harus terpadu, terencana, terbuka dan seimbang. Berikutnya asas mengenai pembinaan personel yang mencakup aspek Ambeg Parama Arta meliputi prioritas, terbuka, kedepan, terpadu , mumpuni adil dan logis.

Laksda Irwan pun menambahkan, TNI AL akan melakukan penajaman fungsi dan restrukturisasi pada lembaga pendidikan untuk membangun sistem pendidikan TNI AL yang terintegrasi, longitudinal dan berkelanjutan. 

“Dalam hal ini akademi AAL, Kodiklatal dan Seskoal harus fokus pada penajaman fungsi sebagai lembaga pendidikan militer dan STTAL harus fokus pada penajaman fungsi sebagai pendidikan iptek, “ tambahnya.

Turut hadir dalam vicon sarasehan antara lain Komandan Satuan Kapal Eskorta, Komandan Satuan Kapal Selam, Komandan Satuan Kapal Cepat, Komandan Satuan Kapal Amfibi, dan Komandan Satuan Kapal Bantu Koarmada II. (Dispen Koarmada II)

Read More

Selamatkan Aset, PT KAI Daop 8 Surabaya Bongkar Bangunan Liar di Bubutan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 membongkar bangunan liar di aset tanah KAI seluas 8.700 m2 di kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Selasa (29/3/2022). 

Penertiban ini dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan aset negara.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif menjelaskan bahwa, aset tersebut merupakan aset PT KAI dan sah secara hukum dibuktikan dengan adanya alas hak berupa Sertifikat dari BPN berupa HPL Nomor 73 tahun 2009 atas nama PT Kereta Api (Persero) dan masuk dalam daftar aktiva tetap perusahaan.

"Penertiban ini untuk menjaga dan mengamankan aset KAI dari upaya penyerobotan dan atau ditempati oleh penghuni tanpa izin dan tidak memiliki ikatan perjanjian atau persewaan," katanya.

Sebelumnya, KAI telah melakukan upaya persuasif dan dialog kepada pemakai lahan melalui sosialisasi secara langsung untuk segera mengosongkan lokasi tersebut dengan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar dan aparat kewilayahan terkait.

"Penertiban ini dilakukan untuk menjaga dan mengamankan aset Negara dari pihak lain yang tidak memiliki hak atas aset Negara tersebut," kata Luqman.

Read More

Kapolda Jatim Sambut Personil Polda Jatim Satgas Garuda Bhayangkara

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, didampingi Waka Polda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo beserta Pejabat Utama Polda Jatim, Senin (28/3), melaksanakan upacara penyambutan personil Polda Jatim setelah selesai melaksanakan tugas sebagai satgas Garbha FPU 2 Minusca dan satgas Garbha FPU 12 UNAMID /UN, di Lobby Gedung Patuh Lantai 2 Mapolda Jawa Timur.

Dalam sambutannya Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, mengucapkan selamat datang dan selamat berdinas kembali di Polda Jawa Timur serta ucapan terima kasih kepada seluruh Satgas Garbha FPU 2 Minusca Dan Satgas Garbha FPU UNAMID/UN.

“Kepada Karo SDM berikan perhatian dalam pengembangan karir kepada seluruh personel Polda Jatim yang kembali dari tugas Satgas Garbha FPU 2 Minusca Dan Satgas Garbha FPU UNAMID/UN,” kata Irjen Pol Nico Afinta, Kapolda Jatim yang juga pernah mengemban tugas misi perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina pada tahun 1997 hingga 1998.

Irjen Nico menambahkan, jangan pernah berhenti dalam menimba ilmu dan pengalaman, Satgas Garbha FPU 2 Minusca Dan Satgas Garbha FPU UNAMID/UN. 

Memiliki pengalaman lebih karena telah berkomunikasi dengan pasukan keamanan seluruh dunia dalam menjaga keamanan Negara Konflik.

Untuk diketahui bersama Satgas Garbha (Garuda Bhayangkara) FPU 2 Minusca merupakan personil Polri yang bertugas di Republik Afrika Tengah, sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Sedangkan Satgas Garbha (Garuda Bhayangkara) FPU 12 UNAMID /UN merupakan personil polri yang bertugas di Negara Sudan, sebagai pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Read More

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Perpanjangan Batas Usia Pensiun TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan atas aturan batas usia pensiun TNI.

Gugatan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh pensiunan TNI, Euis Kurniasih serta lima pemohon lainnya agar batas usia pensiun prajurit perwira paling tinggi 58 tahun serta bintara dan tamtama 53 tahun disamakan dengan ketentuan usia pensiun anggota Polri.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya “ kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman ketika membacakan amar putusan, Selasa (29/3/2022).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pemohon II Jerry Indrawan, pemohon III Hardiansyah, pemohon IV Ismail Irwan Marzuki dan pemohon V Bayu Widiyanto tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selain itu, pokok permohonan para pemohon juga dianggap tidak beralasan.

Dalam pokok permohonannya, pemohon meminta agar batas usia pensiun prajurit perwira TNI paling tinggi 58 tahun dan bintara-tamtama 53 tahun yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disamakan dengan ketentuan usia pensiun anggota Polri.

Adapun anggota Polri pensiun pada usia 58 tahun. Namun, polisi yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun.

Dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XIX/2021 ini, terdapat empat hakim konstitusi yang mempunyai pendepat berbeda dari putusan tersebut.

Keempat yakni Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih.

Sebelumnya, para pemohon mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Para pemohon menginginkan supaya batas usia pensiun prajurit perwira paling tinggi 58 tahun dan bintara-tamtama 53 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI disamakan dengan ketentuan usia pensiun anggota Polri.

Adapun anggota Polri pensiun pada usia 58 tahun.

Namun, polisi yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun.

Read More

Kejagung Periksa Eks Direktur Pelaksana II Terkait Kasus Korupsi LPEI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019 atas tujuh tersangka yaitu PSNM, DSD, AS, FS, JAS, JD, dan S.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).

Adapun saksi yang diperiksa adalah IS selaku Direktur Pelaksana II LPEI periode bulan Mei 2013 sampai dengan Juli 2016. Dia diperiksa terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI.

Sebelumnya, Kejagung kembali menyita sejumlah aset milik tersangka JD atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI Tahun 2013-2019.

Kasus korupsi LPEI tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2,6 triliun. Aset yang disita Kejagung dari tersangka JD sendiri berupa bangunan.

"Aset milik tersangka yang berhasil disita dan diamankan merupakan aset milik dan atau yang terkait tersangka JD di Kota Surabaya," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022).

Menurut Ketut, penyitaan aset tersangka JD di Surabaya yang dilakukan pada Jumat 11 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, yakni berupa tiga bangunan rumah toko atau ruko di Ruko Wisata Bukit Mas 2 dan satu bangunan rumah di Perumahan Wisata Bukit Mas 1 Surabaya.

"Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya," jelas dia.

Sita Aset Tersangka

Selain di Surabaya, penyidik juga sebelumnya telah menyita aset milik tersangka JD di Kedunganyar dan Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

"Adapun aset milik tersangka JD yang disita berupa 20 bidang tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri pabrik kertas PT Summit Paper dan PT Gunung Gilead dengan total 66.414 meter persegi di Kedunganyar dan Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik," beber Ketut.

Read More

Target Motion Analysis, Cara Satsel Koarmada II Ukur Kesiapan Operasi Prajurit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Untuk menjadi seorang prajurit yang profesional dan militan, tak akan lepas dari latihan yang harus sering dilakukan guna mengasah keterampilan dan naluri tempur baik perorangan maupun kelompok.

Hal tersebut yang mendorong Satuan Kapal Selam (Satsel) Koarmada II mengadakan  latihan Target Motion Analysis (TMA) TA.2022 , yang resmi dibuka pelaksanaannya di Submarine Command Team Trainer (SCTT) Kolat Koarmada II, pada  Selasa (29/03). 

Sesuai agenda, latihan dilaksanakan selama empat  hari terhitung dari tanggal 29 Maret hingga 01 April 2022 dan diikuti sebanyak  48 prajurit Satsel Koarmada II.

Latihan Target Motion Analysis atau Analisis Gerak Target, adalah proses untuk menentukan posisi target menggunakan informasi sensor pasif. 

Sensor seperti Radar pasif dan Sonar yang terdapat di kapal selam untuk memberikan informasi tentang arah dan terkadang mengenai frekuensi. 

TMA dilakukan dengan menandai dari arah mana suara itu datang pada waktu yang berbeda, dan membandingkan gerakan itu dengan gerakan kapal itu sendiri. 

Sementara itu  dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Kasiopslat Satsel Koarmada II Myr Laut (P) Hudha Dwi Saputra, Komandan Satsel Koarmada II  Kolonel Laut (P) Widya Poerwandanu, menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Prajurit adalah melalui pelatihan.

"Latihan merupakan suatu langkah atau tahapan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Prajurit, sekaligus untuk mengukur kemampuan dan kesiapan dalam menjalankan tugas operasi, " terang Kolonel Widya.

Latihan ini menurutnya, juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit yang selaras dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, yakni pembinaan SDM TNI AL yang unggul dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kejagung Berhasil Ringkus Lim Kiong Hin

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkap Komisaris PT Sinar Kakap, Lim Kiong Hin yang telah menjadi buronan atau DPO sejak 2009 silam.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan, penangkapan terhadap Lim Kiong Hin dilakukan oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Bengkulu, pada Senin (28/3) sekira pukul 11.15 WIB.

“Berhasil mengamankan terpidana Lim Kiong Hin, dia telah menjadi buronan atau DPO sejak tahun 2009 (sekitar 13 tahun) bersembunyi dan tinggal di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,” ujar Ketut kepada wartawan, Senin (28/3).

Ketut menuturkan, penangkapan Lim Kiong Hin tersebut berawal dari informasi yang diperoleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bahwa ada seorang buronan yang tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Atas informasi tersebut, selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk menelusuri keberadaan DPO.

Kemudian pada 27 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berangkat dari Pontianak menuju Provinsi Bengkulu.

Sesampainya di Kota Bengkulu sekitar pukul 15.30 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Bengkulu berkumpul untuk mengatur strategi penelusuran keberadaan Lim Kiong Hin yang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya pada 28 Maret 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Bengkulu mulai kembali menelusuri keberadaan DPO.

Sekitar pukul 11.00 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Bengkulu berhasil mendeteksi keberadaan DPO di sekitar Jalan Pasar Ipuh, Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Provinsi Bengkulu.

“Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.15 WIB, DPO berhasil diamankan oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Bengkulu di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Pasar Ipuh, Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,” katanya.

Ketut menuturkan, Lim Kiong Hin telah diamankan di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Rencananya pada Selasa 29 Maret 2022 besok, Lim DPO dibawa dari Kota Bengkulu menuju Kota Pontianak untuk diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Pontianak guna dieksekusi.

“Melalui program Tabur Kejaksaan, kami mengimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,” ungkapnya.

Diketahui, kasus ini bergulir setelah Lim Kiong Hin selaku Komisaris PT Sinar Kakap mengajukan permohonan kredit investasi ke BNI cabang Pontianak sebesar Rp 4,5 miliar dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 500 juta pada Juni 2001 silam. 

Untuk mendukung proposal rencana investasi tersebut, terpidana membuat dan menyerahkan invoice dan kuitansi fiktif untuk membuktikan adanya pembiayaan sendiri yang dilakukan oleh PT Sinar Kakap yang nilainya telah ditambahkan atau di-mark up.

Setelah disetujui oleh bank, terpidana mengajukan permohonan tambahan fasilitas KMK sebesar Rp 2 miliar dengan jaminan kapal kargo Bali Express senilai Rp 900 juta yang dinaikkan menjadi Rp 2,4 miliar.

Pada 25 Januari 2002, terpidana kembali mengajukan permohonan tambahan fasilitas KMK transaksional kepada BNI Cabang Pontianak sebesar Rp 1,3 miliar. 

Terakhir, pada 11 April 2002, terpidana mengajukan permohonan tambahan fasilitas KMK kepada BNI Cabang Pontianak sebesar Rp 8 miliar.

Namun penggunaan dana ini dianggap tidak tepat karena melanggar Pedoman Pedoman Kebijakan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market I Bab II Sub Bab H Sub Bab 03. Lim Kiong Hin disebut telah menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh BNI Cabang Pontianak tanpa persetujuan dari pejabat BNI.

Terpidana seharusnya menggunakan kredit yang diperolehnya untuk meningkatkan target penjualan. 

Akan tetapi, fasilitas KMK yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Read More