KABARPROGRESIF.COM: (Balikpapan) Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) baru yang bernama Nusantara di Penajam Paser Utara pada Senin (14/3) besok.
Menanggapi hal ini, Legislator Dapil Kaltim, Hetifah Sjafudian mengatakan jika kemah yang dilakukan ini bukan kemah biasa. Apalagi, kemah ini menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy).
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR ini, dengan merasakan langsung bagaimana kondisi geografis, alam dan lingkungan, juga kehidupan masyarakat setempat, diharapkan keputusan-keputusan yang akan diambil nanti lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan realita yang ada.
“Jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik tanpa memperhatikan kondisi riil yang ada dengan seksama,” kata Hetifah dalam keterangannya, Minggu (13/3).
Hetifah mengungkapkan, dirinya sendiri sudah meninjau lokasi secara langsung serta berdialog dengan masyarakat Sepaku. Memang medan yang ada sangat menantang.
“Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi masih sangat minim. Dengan demikian, membangun di areal IKN adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah dan perlu dukungan serta kolaborasi banyak pihak,” kata Hetifah.
Hetifah percaya dialog dua arah Jokowi dengan tokoh-tokoh adat akan meningkatkan level of acceptance atau penerimaan masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan IKN ke wilayah Sepaku di Kalimantan Timur.
Lebih jauh, politikus Golkar ini juga memberi 3 resep yang perlu dilakukan oleh Kepala Otorita IKN pada awal tugasnya. Pertama, menyusun segera struktur organisasi Otorita IKN yang ramping namun inklusif. Lengkapi organisasi dengan figur-figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan yang sempit.
“Beri kesempatan pada tokoh lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan juga media untuk ikut berkontribusi,” jelas Hetifah.
Kedua, secara paralel melakukan proses pemberdayaan masyarakat lokal dan menerapkan participatory planning yang lebih serius dan bermakna dengan melibatkan organisasi civil society dan kelompok-kelompok komunitas.
“Ketiga, buka ruang-ruang penyaluran aspirasi dan pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pemindahan Ibu Kota dan buat mekanisme complaint handlingnya sehingga setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti secara sunggunh-sungguh,” papar Hetifah.
Karenanya, Hetifah yakin jika ketiga langkah itu dilakukan tugas Bambang-Dhony akan lebih dimudahkan. “Jadi ini memang bukan kemah biasa untuk rekreasi,” tutup Hetifah.
0 komentar:
Posting Komentar