KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Salah satu anggota DPRD Kota Surabaya ditengarai memanfaatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk kepentingan politik.
Modusnya, para KSH yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya itu diajak jalan-jalan ke luar kota untuk berwisata.
Namun anehnya, banner yang dibawa liburan oleh KSH terpampang jelas nama dan foto salah satu anggota DPRD Surabaya.
Tentu saja tindakan ini ditengarai bertujuan meraup popularitas dan menaikkan elektabilitas untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Direktur Eksekutif Parlaiment Watch Jawa Timur, Umar Sholahuddin menilai, tindakan yang dilakukan salah satu anggota DPRD Surabaya itu sangatlah tidak etis.
Bahkan menurutnya, bukan pada tempatnya jika politisi memanfaatkan Kader Surabaya Hebat untuk kepentingan politik.
"Karena Kader Surabaya Hebat itu sebenarnya adalah kerja-kerja profesional, kerja-kerja pengabdian yang disahkan pemkot untuk kemasyarakatan. Sehingga kalau ini kemudian dimanfaatkan atau digunakan oleh politisi tertentu dari manapun saya kira itu tidak tepat, bahkan tidak etis," kata Umar Sholahuddin saat dihubungi, Senin (1/10).
Umar pun mengaku khawatir apabila KSH dimanfaatkan untuk kepentingan politik, akan merembet ke personel birokrasi yang lain.
Hal itu dinilainya sangat berbahaya. Pasalnya, birokrasi yang di dalamnya ada urusan-urusan pelayanan publik kemudian digunakan sebagai alat atau kepentingan politik tertentu.
"Apalagi ini menjelang Pemilu 2024, saya kira tidak pada tempatnya. Biarlah mereka (KSH, red) itu menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sebagaimana yang diinginkan Pak Wali. Jangan sampai kemudian para KSH terkontaminasi politik praktis yang dimainkan politisi," tegasnya.
Oleh sebabnya, Umar juga mendorong Wali Kota Surabaya agar mengambil sikap tegas. Jangan sampai Kader Surabaya Hebat ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis oleh oknum politisi.
"Pak Wali harus bersikap tegas bahwa ini adalah kader hebat yang tidak boleh dipolitisasi atau digunakan atau dimanfaatkan kepentingan politik praktis," ucapnya.
Dosen Sosiologi FISIP UWK Surabaya itu juga mendorong pemkot agar melakukan evaluasi terhadap pola rekrutmen KSH. Jangan sampai, Kader Surabaya Hebat yang direkrut merupakan simpatisan partai politik karena akan menimbulkan conflict of interest.
"Mestinya Kader Surabaya Hebat adalah adalah kader-kader yang non partisan. Karena ini terkait dengan pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Kalau misalnya kader hebat adalah kader-kader partai politik, akan menimbulkan conflict of interest, antara kepentingan politik partai, dengan kepentingan pelayanan publik," jabarnya.
Maka dari itu, Umar menilai, perlu adanya kontrol dan monitoring dari Pemkot Surabaya. Apakah Kader Surabaya Hebat itu sudah bekerja secara profesional atau justru dimanfaatkan oleh unsur-unsur pihak politisi tertentu.
"Pak Wali harus mengontrol kerja-kerja dari kader hebat ini apakah dia (KSH, red) bekerja secara profesional atau ada unsur-unsur digunakan atau dimanfaatkan pihak tertentu," ujar Dosen LB sekolah Pascasarjana Unair ini.
Di lain hal, Umar juga menekankan kepada para elit politik agar jangan sampai memanfaatkan birokrasi serta berbagai sumberdaya yang ada di dalamnya untuk kepentingan politik.
Menurutnya, alangkah lebih baik jika elit politik terjun langsung berkumpul dengan masyarakat untuk meraup popularitas. Itu dinilainya jauh lebih beradab.
"Harus sering banyak berinteraksi, berkumpul dengan masyarakat, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Itu jauh lebih beradab. Sehingga hindari praktik-praktik politisasi birokrasi ke depan," tandasnya.
Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya selalu menekankan kepada para KSH agar tidak berpihak. Sebab, tugas KSH adalah melakukan pendataan dan tidak untuk terlibat ke dalam politik praktis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar