KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Desas-desus Sekretaris Daerah Kota (Sekda) Surabaya Hendro Gunawan tergusur dari jabatannya saat terjadi pelantikan 320 pejabat pemkot setempat, Rabu (12/10) kemarin akhirnya terjawab.
Kepastian dicopotnya Hendro Gunawan dari jabatan Sekda Kota Surabaya ini dikatakan Wali Kota Eri Cahyadi.
Namun sayangnya Wali Kota Eri Cahyadi belum berani menyebut siapa yang akan menggantikan posisi jabatan sementara atau pelaksana tugas (Plt) dari Sekda kota Surabaya pasca ditinggalkan Hendro Gunawan.
"Ya, nanti tunggulah," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (13/10).
Bahkan ketika disinggung, apakah pengganti Sekda kota Surabaya ini, seperti santer terdengar di lingkungan Pemkot yakni Asisten 1 (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Erna Purnawati.
Lagi-lagi, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini enggan buka suara.
"Ya nanti di tunggu lah," ujar Wali Kota Eri lantas tertawa.
Namun yang jelas, menurut Wali Kota Eri, pasca pelantikan dan rotasi kemarin hingga hari ini jabatan Sekda kota Surabaya masih di pegang Hendro Gunawan.
"Kan belum hari ini, per besok kan. Ting," pungkas Wali Kota Eri kembali dengan tersenyum.
Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan rotasi dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawasan dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Graha Sawunggaling, Rabu (12/10).
Ia pun merotasi dan melantik sebanyak 320 pejabat pemkot.
Alasan para pejabat dilantik dan di rotasi yakni pertama, untuk mendekatkan dengan rumahnya masing-masing, karena pelayanan itu bisa maksimal kalau pejabat itu didekatkan dengan rumahnya atau wilayahnya.
“Kemarinnya ada salah satu pejabat yang sebenarnya pintar, tapi karena rumah dan tempat kerjanya jauh, makanya mungkin kurang maksimal memberikan pelayanan. Nah, saya ingin pelaksanaan pelayanan publik itu lebih efektif dan efisien, makanya kita dekatkan rumahnya dengan tempat kerjanya,” kata Wali Kota Eri usai pelantikan.
Kedua, pelayanan publik itu harus berhenti di kelurahan, berhenti di kelurahan dan harus berhenti di kelurahan ke depannya.
Berarti, kalau si pejabat ini dekat antara rumah dan tempat kerjanya, maka dia akan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga Surabaya.
“Dengan cara itu, saya berharap mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi dan bersinergi dengan berbagai stakholder untuk menyejahterakan warga Kota Surabaya. Makanya dalam rotasi ini kita dekatkan mereka ke rumahnya masing-masing,” ujarnya.
Ketiga, untuk memberikan suasana yang baru. Sebab, sejak awal dia sudah menyampaikan bahwa para pejabat itu harus dirotasi untuk meningkatkan kemampuannya.
Menurutnya, kalau sudah 5 tahun berada di suatu jabatan, biasanya bosen, makanya inilah waktunya untuk dirotasi atau diputar.
“Jadi, ini salah satu caranya untuk meningkatkan dan menaikkan kemampuan manajerial mereka supaya lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, syarat untuk menjadi kepala dinas dan camat itu harus pernah memimpin di beberapa tempat, dan inilah saatnya. Intinya, kalau dia di camat terus tidak bisa, karena dia tidak pernah memegang anggaran besar, makanya perlu perlu dirotasi,” katanya.
Di samping itu, Wali Kota Eri juga menyampaikan pesan khusus yang perlu dicamkan oleh para pejabat pemkot dan pesan itu berulang kali disampaikan pada saat pelantikan itu.
Pesan larangan itu adalah meminta para pejabat itu untuk tidak mengatakan akan disampaikan ke Pemkot Surabaya.
Menurutnya, para pejabat itu adalah warga Kota Surabaya. Pemkot Surabaya adalah jubah, rumah bagi para pejabat itu.
Bahkan, para pejabat itu menangis, bersedih dan bahagia dengan mengatasnamakan Pemkot Surabaya.
Yang perlu diingat juga adalah pendapatan para pejabat itu berasal dari pajak warga Kota Surabaya.
“Berarti kalau ada masalah di bawah, jangan pernah mengatakan bahwa nantinya akan disampaikan kepada Pemkot Surabaya. Lha ini tidak jelas, wong pejabat pemkot mengatakan seperti itu. Pemkot Surabaya itu adalah rumah kita, baju kita, kalau kita bilang seperti itu, berarti kita merusak baju kita, merobek baju kita sendiri. Jadi, pejabat Pemkot Surabaya tidak boleh ngomong seperti itu, inilah yang berulang kali saya sampaikan tadi,” tegasnya.
Bagi Wali Kota Eri, pelayanan publik itu kalau ada masalah warga disuruh duduk, dan pejabat itulah yang mencoba menghubungi dinas, tidak lagi disuruh keliling ke dinas-dinas.
Oleh karena itu, Wali Kota Eri meminta ke depannya semua pelayanan harus berhenti di kelurahan.
Perintah ini juga berulang kali disampaikan dalam sambutan Wali Kota Eri ketika melantik para pejabat itu.
“Saya juga berharap teman-teman terus berinovasi dan bersinergi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar