KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejumlah Kader Surabaya Hebat (KSH) turut angkat bicara terkait salah satu anggota DPRD Surabaya yang disinyalir memanfaatkan KSH untuk kepentingan politik.
Mereka pun tidak setuju terhadap tindakan kurang etis yang dilakukan salah satu politisi Dewan Surabaya.
KSH Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan Surabaya, Eka Puspitasari salah satunya. Eka menyebut, di wilayah Kelurahan Jambangan belum pernah ada anggota dewan yang memanfaatkan KSH untuk kepentingan politik.
"Kalau di wilayah saya belum pernah ada. Saya sendiri juga belum pernah diajak anggota dewan untuk jalan-jalan wisata. Itu tidak ada di wilayah saya," kata Eka Puspitasari ketika dihubungi Selasa (4/10).
Menurutnya, sangat tidak etis apabila ada anggota dewan yang memanfaatkan KSH untuk kepentingan politik.
Sebab, KSH merupakan pekerja sosial yang mengabdi kepada masyarakat.
"Kalau ada anggota dewan yang memanfaatkan kita dengan embel-embel apa atau dikasih apa-apa, itu tidak etis," ucapnya.
Dengan banyaknya jumlah KSH yang ada di setiap kecamatan, Eka berpendapat, sangatlah potensial apabila anggota dewan memanfaatkan kader untuk meraup suara Pemilu 2024.
Belum lagi, jika anggota dewan itu memanfaatkan KSH se-Surabaya.
"Di kecamatan saya saja KSH jumlahnya sekitar 800 orang. Kalau digunakan untuk kepentingan politik, pasti lumayan karena jumlahnya besar. Tapi di kelurahan saya sendiri tidak ada," ungkap Eka.
Selama 18 tahun mengabdi sebagai kader, Eka juga tak menginginkan ada anggota dewan yang memanfaatkan KSH untuk kepentingan politik.
Pasalnya, kata dia, KSH adalah pekerja sosial yang mengabdi untuk melayani masyarakat.
"Saya terus terang 18 tahun belum pernah ada anggota dewan yang mengajak jalan-jalan (wisata). Karena memang kita tidak ingin seperti itu. Kita sebagai KSH niatnya kan mengabdi untuk Kota Surabaya," kata Eka Puspitasari.
Senada dengan Eka Puspitasari, KSH Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo Surabaya, Ririn Anggraini juga menyatakan hal sama.
Dirinya mengaku, belum pernah ada anggota dewan yang mengajaknya untuk berwisata dengan embel-embel kepentingan politik.
"Belum pernah kalau saya. Tapi itu juga tergantung dari masing-masing orangnya. Kalau menurut saya, KSH itu program pemerintah kota, jadi janganlah kalau disusupi dengan politik," kata Ririn Anggraini.
Ririn juga menyebut, KSH merupakan unsur sosial yang mengabdi kepada masyarakat. Misalnya, membantu pemerintah dalam menangani masalah lingkungan, kesehatan atau sosial di wilayah sekitar.
"Misal kalau ada warga sakit DBD, TBC atau ibu hamil, itu kita laporan ke pemkot. Jadi kita juga saling membantu sesama kader lainnya," sebut Ririn.
Selain Ririn dan Eka, KSH Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Surabaya, Linda Jaljaliyuta juga menyatakan tidak sepakat tindakan salah satu anggota dewan itu. Karena menurut dia, KSH adalah pekerja sosial bukan untuk alat politik.
"Tidak pernah ada kayak gitu di tempat saya. Saya sendiri tidak pernah. Kalau KSH digunakan politik, itu tidaklah baik. Karena kita ini pekerja sosial, membantu warga di wilayah sekitar," tandas dia.
Untuk diketahui, salah satu anggota DPRD Surabaya disinyalir memanfaatkan KSH untuk meraup suara dan elektabilitas pada Pemilu 2024.
Pasalnya, alih-alih diajak jalan-jalan wisata, namun banner yang dibawa liburan oleh KSH justru terpampang nama dan foto salah satu anggota DPRD Surabaya.
0 komentar:
Posting Komentar