KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengurus RW 06 Bibis Tama Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes Surabaya meluruskan isu soal pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pedagang atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diwilayahnya.
BLT dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi UMKM seperti PKL (Pedagang Kaki Lima) dan pedagang warung di tersebut, telah tuntas penyalurannya beberapa bulan lalu.
Sedangkan mekanismenya, warga penerima bantuan mengambilnya sendiri melalui Koramil setempat.
"Penyalurannya sekitar bulan tujuh (Juli) 2022. Mekanismenya warga penerima langsung mengambil sendiri di Koramil dan tidak diwakilkan. Sudah tuntas penyalurannya beberapa bulan lalu dan tidak ada masalah, semua menerima secara utuh," kata Roekan, Ketua RW6 Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes Surabaya, Kamis (22/12).
Roekan lantas menjelaskan alur mekanisme penyaluran BLT tersebut.
Awalnya, pihaknya mendapatkan informasi dari petugas Koramil terkait rencana ada bantuan BLT bagi UMKM di wilayahnya.
Untuk mendukung program itu, pengurus RT/RW kemudian membantu dengan menyiapkan data-data warga tidak mampu yang tergolong pedagang untuk diusulkan.
"Kami kemudian memberikan data-data (warga) yang sekiranya berkaitan dengan UMKM. Kemudian data (warga) itu oleh masing-masing RT diserahkan ke kami untuk diteruskan ke Koramil," jelas Roekan.
Menurutnya, sasaran penerima BLT ini merupakan pelaku UMKM seperti pedagang kaki lima (PKL) hingga warung.
Selain itu, penerima BLT ini juga diutamakan bagi warga atau pedagang yang sebelumnya tidak pernah tersentuh bantuan apapun dari pemerintah.
"Data (usulan) warga yang kami serahkan, kemudian dari pihak Koramil diolah untuk ditentukan warga yang layak menerima bantuan. Misalnya, apakah data warga yang diajukan RT sudah pernah mendapat bantuan atau tidak. Kalau sudah pernah, maka akan diberikan ke warga yang lainnya," terangnya.
Roekan juga menyebutkan, bahwa di wilayahnya sendiri, proses penyaluran BLT bagi pedagang telah dilaksanakan secara bertahap.
Tahapan pertama disalurkan sebesar Rp600 ribu dan kedua Rp300 ribu.
"Jadi warga penerima BLT langsung mengambilnya sendiri di Koramil dan tidak boleh diwakilkan. Jadi tidak benar ada pemotongan BLT (seperti yang dituduhkan dalam media online)," tegasnya.
"Karena mekanismenya, kita (RT/RW) hanya membantu pelaporan informasi tentang usulan data-data warga. Dan BLT itu diambil langsung sendiri oleh masing-masing warga penerima," sambung dia.
Ia mengaku, jika di wilayahnya sendiri ada sekitar 19 warga yang telah menerima BLT UMKM tersebut.
Seluruh penerima manfaat merupakan warga yang berprofesi sebagai pedagang atau pelaku UMKM.
"Menurut keterangan, bantuan itu dari Mabes TNI langsung. Sasaran penerimanya adalah pelaku UMKM seperti para pedagang kaki lima," ungkap Roekan.
Oleh karenanya, Roekan mengaku heran dengan adanya pemberitaan di media online yang menuduh perangkat RT di wilayahnya melakukan pencubitan atau pemotongan BLT.
Terlebih, berita di media online itu muncul ketika proses tahapan pemilihan RT/RW dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di wilayahnya berlangsung.
"Munculnya (berita di media online), kita waktu ada pemilihan RT/RW/LPMK. Padahal (penyaluran BLT UMKM) ini sudah selesai sekitar setengah tahun yang lalu," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar