KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih Peringkat Pertama sebagai kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog Lokal dengan total transaksi Rp365.551.402.119.
Penghargaan tersebut diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Ikhsan, saat mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dalam kegiatan Penyerahan E-Purchasing Award 2023 Provinsi Jawa Timur, di Grand City Surabaya, Senin (29/5) lalu.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya memaksimalkan seluruh belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta PDN (Produk Dalam Negeri).
“Karena kalau sudah kita melakukan itu, maka secara otomatis akan menaikkan UMKM kita dan menaikan kesejahteraan warga Surabaya. Tahun ini saya menargetkan Rp 4 Triliun lebih untuk kepentingan warga Kota Surabaya, salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” kata Wali Kota Eri, Jum'at (2/6).
Wali Kota Eri menargetkan, optimalisasi pengadaan barang/jasa senilai Rp 4 Triliun lebih itu akan difokuskan pada beberapa hal.
Seperti, infrastruktur, percepatan penurunan angka balita stunting, hingga pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui program Padat Karya.
“Prioritas untuk Padat Karya, yakni bagaimana warga Surabaya bisa memenuhi kebutuhan dasar melalui program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dari Pemkot Surabaya. Contohnya, pembuatan paving atau menjahit seragam sekolah,” tegasnya.
Sebagai diketahui, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta PDN (Produk Dalam Negeri), tercatat sebagai yang terbesar di antara kota-kota di Indonesia.
Berdasarkan data LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) per 25 November 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMKM sebesar Rp1,2 Triliun. Sementara belanja untuk PDN tercatat mencapai Rp1,7 Triliun.
Sampai dengan bulan Desember 2022, belanja APBD Kota Surabaya untuk UMKM mencapai Rp2,24 Triliun, sedangkan untuk Produk Dalam negeri mencapai Rp 3,83 Triliun.
Atas pencapaian tersebut, pada 15 Maret 2023, Kota Surabaya berhasil menerima penghargaan sebagai Juara Kedua P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) dari Kemenperin RI (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia) atas optimalisasi Program P3DN.
Di tahun 2023 ini, APBD Kota Surabaya mengalokasikan belanja sebesar Rp4,02 Triliun untuk UMKM, sedangkan untuk Produk Dalam Negeri dialokasikan sebesar Rp4,98 Triliun.
Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini, kita tempuh bersama sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat. Maka ini semua soal keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar