KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyoroti kebijakan pemerintah terkait kewajiban penggunaan KTP setiap pembelian gas LPG (elpiji) 3 kilogram.
Menurutnya, kebijakan ini terkesan mempersulit masyarakat.
Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2024 mendatang.
"Kita memahami, kebanyakan masyarakat yang menjadi sasaran LPG 3 kilogram ini adalah masyarakat desa. Kita jangan mempersulit masyarakat yang membutuhkan tabung LPG 3 kilogram ini.", ungkap Syarief, dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8/2023).
Syarief Hasan melanjutkan penggunaan elpiji 3 kg juga banyak digunakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Ia menilai diberlakukannya kebijakan tersebut dapat mempersulit para pelaku UMKM.
"Selama ini, Usaha Mikro dan Kecil banyak menggunakan Tabung LPG 3 Kilogram. Jika ini diwajibkan, tentu menyulitkan dan membatasi pelaku usaha mikro dan kecil yang sangat membutuhkan," ujar Syarief.
Syarief juga menyebut, harus ada sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan ini. Ia mengungkapkan, hal tersebut belum dilakukan hingga saat ini.
"Jika kebijakan ini diambil tanpa sosialisasi yang masif maka akan menimbulkan problem baru di masyarakat. Akan ada banyak masyarakat yang dibatasi dalam mengakses LPG 3 kilogram in" , tutur Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat tersebut.
Syarief pun menyampaikan urgensi tabung gas elpiji 3 kg. Menurutnya, gas elpiji yang disubsidi sangat membantu roda perekonomian, khususnya rumah tangga dan sektor UMKM yang menyerap tenaga kerja.
"Karenanya, mereka tidak boleh dipersulit mengakses," kata Syarief.
Alih-alih membuat kebijakan baru, ia menyarankan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan gas subsidi.
"Pemerintah harus mencari solusi yang lebih tepat dalam penyelesaian persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram, bulan malah membuat kebijakan yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat," imbuh Syarief.
Mewakili partainya, Partai Demokrat, ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan pro rakyat.
Syarief bersama F-Demokrat di DPR akan berupaya agar semua masyarakat bisa mengakses kebutuhannya secara inklusif.
"Kami dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil dan pelaku usaha kecil. Kita ingin mereka bisa mengakses kebutuhannya tanpa pembatasan yang merugikan masyarakat kecil," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar