KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penyidikan saat penggeledahan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jumat (29/9) malam.
"Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).
"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," lanjut dia.
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengingatkan kepada pihak-pihak di internal Kementan RI untuk tidak menghalangi maupun merintangi proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK.
"Ketegasan KPK untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor dapat kami lakukan terhadap berbagai pihak dimaksud," ucap Ali.
Pasal itu berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Ali menambahkan sikap kooperatif dari para pihak yang akan dipanggil sebagai saksi maupun tersangka sangat diperlukan guna mendukung proses penyidikan.
"Masyarakat dapat berperan aktif untuk turut menyampaikan informasi yang benar dan valid terkait perkara ini melalui call center 198 maupun langsung pada tim penyidik," tambah Ali.
Sebelumnya, Ali menyampaikan tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik saat menggeledah Kantor Kementan, Jumat (29/9).
Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Setidaknya terdapat tiga ruang yang digeledah yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal dan ruang kepala organisasi dan kepegawaian Kementan.
Sebelum ini, KPK lebih dulu menggeledah rumah dinas Menteri SYL di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, 28-29 September 2023.
Dari sana, tim penyidik menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara hingga uang sekitar Rp30 miliar.
Teruntuk senjata api, KPK berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya.
KPK menggunakan Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam kasus ini.
Berdasarkan sumber, SYL menjadi salah satu pihak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar