KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya terus memperkuat personel untuk mengamankan situasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, secara persuasif.
Sebab, sempat terjadi bentrokan di Pulau Rempang karena warga menolak relokasi terkait pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.
Kapolri mengatakan, penguatan dilakukan dengan mengerahkan personel tambahan sekitar empat satuan setingkat kompi (SSK).
"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih empat SSK sampe hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," kata Kapolri di The Tribrata, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Eks Kabareskrim ini juga menekankan prioritas utama adalah dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar.
Apalagi, Kapolri juga mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo agar menyelesaikan masalah relokasi di Pulau Rempang dengan mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif.
"Prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi," ucap dia.
Lebih lanjut, Sigit menilai ada miskomunikasi sehingga ini menimbulkan isu-isu di lapangan.
Hal ini lantas juga membuat terjadinya bentrokan.
Oleh karenanya, Polri akan menggunakan upaya pendekatan yang pesuasif bersifat sosialisasi, edukasi, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya.
"Namun di sisi lain kita tetap waspada kita persiapkan personel-personel apabila ada provokasi, ada proses-proses pelanggaran hukum yang terjadi, maka kita juga akan mengambil langkah-langkah di lapangan," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sampai menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah malam untuk membahas bentrok yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Menurut Jokowi, bentrok yang terjadi di pulau tersebut merupakan akibat dari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang, tadi malam tengah malam saya telepon Kapolri, ini hanya salah komunikasi saja di bawah, salah mengomunikasikan saja," kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Ia menuturkan, para pemilik lahan di Pulau Rempang sesungguhnya akan diberikan ganti rugi, lahan, dan rumah sebagai kompensasi atas pembangunan Rempang Eco City.
Namun demikian, Jokowi menduga lahan yang disiapkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga menimbulkan bentrok.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun heran mengapa persoalan miskomunikasi seperti itu sampai harus membuatnya turun tangan.
"Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak begitu harus sampai presiden?" tanya Jokowi.
Jokowi pun menekankan bahwa tidak boleh ada aksi kekerasan oleh aparat dalam proses pembangunan proyek strategis nasional (PSN).
Ia ingin masyarakat justru senang apabila lahannya digunakan untuk PSN karena mereka mendapatkan ganti rugi yang layak, bahkan ganti untung karena tingginya harga yang diberikan kepada warga.
"Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," kata Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar